PENGERTIAN DAN SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

adsense-fallback

PENGERTIAN DAN SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA- Disingkat Korpri, suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia di luar kedinas­an, guna lebih meningkatkan pengabdian untuk mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pemba­ngunan. Pegawai Republik Indonesia yang menjadi anggota Korpri meliputi: pegawai negeri sipil; pega­wai bank milik negara maupun milik daerah; pegawai badan usaha milik negara maupun milik daerah; peja­bat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pe merintahan diodes a; anggota A13 RI yang dikaryakan pada instansi pemerintah, bank milik negara atau mi­lik daerah; serta pensiunan pegawai Republik Indone­sia yang menyatakan dirinya tetap atau menjadi ang­gota Korpri.

adsense-fallback

Korpri didirikan dengan Keputusan Presiden No. 82 tertanggal 2S November 1971. Sebagaimana orga­nisasi lain di Indonesia, baik organisasi politik (partai politik), organisasi kemasyarakatan, maupun organi­sasi keagamaan, Korpri pun berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mencapai tujuannya, anggota Kor­pri berpedoman pada janji kesetiaan Korpri yang di­sebut Saptaprasetia Korpri.

Korpri berusaha memelihara dan meningkatkan routu para anggotanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pem­bangunan. Di samping itu, Korpri juga bertujuan membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesa­tuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis, serta mengembangkan rasa kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah.

Sebagai organisasi yang menghimpun pegawai ne­geri, Korpri mempunyai beberapa tugas pokok, di an­taranya mensukseskan pelaksanaaan program-pro­gram pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 dan haluan negara. Tugas semacam ini dapat diartikan sebagai tugas ekstern. Tugas intern, dalam arti berkaitan erat dengan para anggotanya sebagai pegawai negeri Republik Indone­sia, adalah membina korps, baik atas anggotanya ma­sing-masing maupun atas keseluruhan korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang telah ada, sehingga terwujud kesatuan dalam landasan pikiran, ucapan, dan tindakan. Di samping itu, Korpri bertugas membina dan memelihara mutu dan kesejahteraan ro­haniah dan jasmaniah para anggotanya sehingga men­jadi pegawai yang bermoral tinggi, berwibawa, berke­mampuan baik, berdaya guna, dan berhasil guna.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok itu, Korpri melakukan beberapa fungsi utama, yang pada intinya adalah sebagai pendorong peningkatan fungsi pela­yanan kepada masyarakat. Secara rinci dikatakan bah­wa Korpri merupakan organisasi pendorong dan pem­rakarsa pembaharuan dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang konstruktif, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat agar mengusahakan dirinya sebagai warga negara yang baik dan menjadi pelopor untuk usaha kemajuan. Sebagai abdi, Korpri bertugas sebagai pendorong peningkatan pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dengan melakukan usa­ha dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, ketu­lusan, dan kemampuan para anggotanya.

Sementara itu, dalam kedudukan sebagai pegawai pemerintah, Korpri berfungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai sega­la sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan serta tu­gas pokok Korpri. Di samping itu, Korpri merupakan organisasi yang menampung, mengolah, dan menya­lurkan keinginan para anggota menurut kebijaksanaan pemerintah serta peraturan perundangan yang berla­ku. Bagi para anggotanya. Korpri juga mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan “usaha dsr.. kegiatan guna meningkatkan dan memelihara kesejahteraan anggotanya, baik material maupun spiritual.

Dilihat dari tujuan dan tugas pokok Korpri itu, dapat dikatakan bahwa Korpri merupakan suatu orga­nisasi yang di samping meningkatkan mutu anggota- anggotanya, juga berusaha menyumbangkan tenaga­nya untuk kebaikan bangsa dan negara.

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar­nya, tata organisasi Korpri disusun dengan jenjang vertikal, yang meliputi: tingkat nasional, yaitu Mu­syawarah Nasional Korpri; tingkat pusat, yaitu Korpri Pusat; tingkat propinsi, yaitu Korpri Propinsi; tingkat kabupaten/kota madia, yaitu Korpri Kabupaten/Kota Madia. Munas Korpri merupakan lembaga tertinggi Korpri yang berwenang mengubah Anggaran Dasar serta menyusun pokok-pokok program Korpri. Munas diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, dan dihadiri oleh Dewan Pembina Pusat Korpri, Peng­urus Pusat Korpri, utusan unit Korpri Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, kesekretaria­tan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, bank-bank usaha milik negara dan utusan Korpri Propinsi.

Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan, Korpri merupakan salah satu pendukung utama Golkar, mes­kipun secara formal organisatoris tidak merupakan onderbouw Golkar. Dalam kaitannya dengan pemi­lihan umum, Korpri memberikan kepercayaan kepada Golkar untuk menampung dan memperjuangkan as­pirasi para anggotanya.

Sejarah Pembentukan Korpri dimulai sejak sidang- sidang MPRS pada awal lahirnya Orde Baru, dalam rangka melanjutkan penyempurnaan dan pember­sihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XLI tahun 1968.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari penya­lahgunaan kedudukan dan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada jaman multi partai dengan berma­cam-macam ideologinya. Pada masa itu diakui bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara secara formal, tetapi di dalam praktik sehari-hari Pancasila tidak menjadi acuan, baik dalam tingkat kenegaraan mau­pun kemasyarakatan. Partai-partai politik secara sadar lebih mengacu kepada pandangan ideologi dan tokoh masing-masing daripada kepada dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD, baik UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1950.

Demikian halnya dengan para pegawai pemerintah atau aparatur negara. Mereka secara sadar mengacu dan tunduk kepada partai, ideologi, dan tokoh mereka masing-masing dan bukan kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tetapi kesejahteraan mereka, misalnya yang menyangkut upah, dll., justru ditanggung pemerintah. Mereka melakukan loyalitas ganda. Di samping itu, pelayanan untuk kepentingan rakyat pada umumnya menjadi berkurang, bahkan sering kali tidak tersen­tuh.

Hal ini terjadi pada para pegawai yang berasal dari , partai-partai nonpemerintah. Akibatnya program-pro­gram pemerintah untuk kepentingan dan kesejahtera-. ari rakyat tidak tercapai. Kontinuitas pembangunan dari stabilitas nasional sulit dijamin adanya. Keanggotaan partai lebih diutamakan daripada faktor-faktor lain, seperti kemampuan, keahlian, pengalaman, dsb. Hal-hal semacam ini jelas mengganggu kelancaran dan efisiensi kerja.

Untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu kelancaran pembangunan maupun usaha-usaha untuk menyejahterakan rakyat, diusahakan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara dari pusat sampai daerah. Selain mendapatkan kesejahteraan dari nega­ra atau pemerintah RI, para pegawai pemerintah atau aparatur negara d^iarapkan dan diusahakan juga setia dan mengacu pada negara dan dasarnya, yaitu Panca­sila. Harus ada satu loyalitas (monololalitas) bila se­mua mengharapkan terjaminnya kontinuitas dan ke­lancaran pembangunan dan stabilitas nasional. Untuk inilah dibentuk Korpri.

 

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback