PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

adsense-fallback

PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI – Yang dilandasi gagasan usaha bersa­ma, diwujudkan pertama kalinya di Rochdale, Ing­gris, pada tanggal 21 Desember 1844. Pada waktu itu 28 orang penenun dan pengrajin sepatu mendirikan sebuah toko sebagai usaha bersama, dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan nasib para wiraswas­tawan tersebut. Keberhasilan usaha bersama yang di­beri nama British Cooperative Wholesale Society itu­lah yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia.

adsense-fallback

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia. Usaha koperasi pertama di Indonesia dirintis pada ta­hun 1891 oleh R. Ariawiriaatmadja, seorang patih dari Purwokerto. Ia mendirikan sebuah usaha simpan-pinjam yang disebut “Bank Penolong dan Penyimpanan” dengan tujuan memberikan kredit kepada pegawai pe­merintah agar mereka terlepas dari “lintah darat.” Da­lam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, koperasi dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sesuai bagi pe­rekonomian Indonesia. Gerakan koperasi makin ber­kembang pada jaman setelah kemerdekaan. Kongres Koperasi I diadakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Ta­sikmalaya. Salah satu keputusan penting Kongres ter­sebut adalah ditetapkannya 12 Juli sebagai “hari Ko­perasi Indonesia. Pada Kongres Koperasi II yang diadakan di Bandung pada tahun 1950, dibentuk ba­dan pimpinan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Keputusan penting lain adalah dibentuknya panitia yang bertugas memberi saran kepada pemerintah mengenai Undang-undang Koperasi, serta mendaulat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada bulan September 1958 disahkan Undang-un­dang No. 79/1958 yang mengatur teknik perkopera­sian dan memuat prinsip-prinsip koperasi seperti yang dirumuskan para perintis di Rochdale. Untuk menun­jang perkembangan koperasi, melalui Peraturan Pe­merintah No. 60 tahun 1959, pemerintah membentuk Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pemba­ngunan Masyarakat Desa. Di samping itu, pemerintah membentuk pula Badan Penggerak Koperasi dan mengatur pendidikan perkoperasian melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 1960.

Merosotnya perekonomian Indonesia pada kurun waktu 1960-1965 menghambat perkembangan kope­rasi di Indonesia. Situasi politik dewasa itu bahkan telah membawa koperasi menyeleweng jauh dari jalurnya. Koperasi digunakan sebagai alat politik oleh golongan tertentu untuk menutupi ketidakmampuan .pemerintah Orde Lama mengatasi kesulitan ekonomi. Koperasi tidak lagi berperan sebagai organisasi eko­nomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial.

Dengan tegaknya pemerintahan Orde Baru, dimu­lailah penataan kembali koperasi Indonesia. Pada tanggal 18 Desember 1967 disahkan Undang-undang No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang menjadi pedoman perkoperasian nasional hing­ga sekarang.

Koperasi Indonesia menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1967. Undang-undang No. 12/1967 mene­tapkan dasar-dasar perkoperasian Indonesia yang se­suai dengan Pancasila dan UUD 1945, Pasal 3.3 Un­dang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak so­sial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekono­mi sebagai usaha bersama berdasar atas asas keke­luargaan.” Dalam UU tersebut dicantumkan pula bah­wa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, dan landasan strukturalnya adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Fungsi koperasi Indonesia, menurut UU No 12/1967 bagian 2 pasal 4, adalah: (a) sebagai alat per­juangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat; (b) sebagai alat pendemokrasian ekonomi na-‘ sional; (c) sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia; (d) sebagai alat pembina anggota masyaraJ kat dalam memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Asas dan Sendi-sendi koperasi Indonesia menurut UU No 12/1967 bagian 3 dan 4 adalah kekeluargaan dan gotong royong. Sendi-sendi dasar koperasi Indo. nesia tidak jauh berbeda dengan sendi dasar perkope­rasian internasional yang dikenal sebagai Prinsip, prinsip Rochdale, yaitu:

(a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara;

(b) rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi;

(c) pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa setiap anggota;

(d) adanya pembatasan bunga atas modal;

(e) pengembangan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;

(f) usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka;

(g) koperasi bers­wadaya, berswakerta, dan berswasembada sebagai pencerminan prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri.

 

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback