Advertisement

Civil Society dan Demokratisasi, Sebagai titik tolak pembahasan ini adalah mencari pcnyelesaian dari persoalan tentang “mungkinkah civil society tegak dalam sistem yang tidak demokratis?” dan “apa mungkin demokrasi dapat berdiri tegak di tengah masyarakat yang tidak civilized (madani)”. Dua persoalan ini merupakan pertanyaan yang mendasar dalam menyikapi hubungan antara demokrasi (demokratisasi) dengan civil society. Karena bagaimanapun civil society dan demokrasi merupakan dua entitas yang korelatif dan saling berkaitan.

Dalam civil society, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama (public good). Karena itu, tekanan sentral civil society adalah terletak pada independensinya terhadap negara (vis a vis the state). Dari sinilah kemudian civil society dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi.

Advertisement

Civil society juga dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antar warganegara dengan negara atas dasar prinsip saling menghormati. Civil society berkeinginan membangun hubungan yang konsultatif bukan konfrontatif antara warga negara dan negara. Civil society juga tidak hanya bersikap dan berprilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga hams menghormati equal right, memperlakukan semua warganegara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama (Ramlan Surbakti; 1995)

Hubungan antara civil society dengan demokrasi (demokratisasi), menurut Dawam–bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Hanya dalam civil society yang kuatlah demokrasi dapat ditegakan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah civil society dapat berkembang secara wajar.

Dalam konteks ini, Nurcholis Madjid pun memberikan metafor tentang hubungan dan keterkaitan antara civil society dengan dcmokratisasi ini. Menurutnya civil society merupakan “rumah” persemaian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan rahasia. Namun demokrasi tidak hanya berscmayam dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai maka rumahnya adalah civil society.

Begitu kuatnya kaitan antara civil society dengan demokratisasi, sehingga civil society kemudian dipercaya sebagai “obat mujarab” bagi demokratisasi, terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara. Tidak hanya itu, civil society kemudian juga dipakai sebagai cara pandang untuk memahami universalitas fenomena demokratisasi di berbagai kawasan dan negara.

Menyikapi keterkaitan civil society dengan demokratisasi ini, Larry Diamond secara sistematis menyebutkan ada 6 (enam) kontribusi civil society terhadap proses demokrasi. Pertama, ia menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara. Kedua, pluralisme dalam civil society, bila diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis. Ketiga, memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Keempat, ikut menjaga stabilitas negara; kelima, tempat menggembleng pimpinan politik dan keenam, menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim. Lebih jauh Diamond menegaskan bahwa suatu organisasi betapapun otonomnya, jika ia menginjak-injak prosedur demokrasi—seperti toleransi, kerja sama, tanggung jawab, keterbukaan dan saling percaya—maka organisasi tersebut tidak akan mungkin menjadi sarana demokrasi.

Untuk menciptakan civil society yang kuat dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan demokrasi diperlukan strategi penguatan civil society lebih ditujukan ke arah pembentukan negara secara gradual dengan suatu masyarakat politik yang demokratis-partisipatoris, reflektif dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol atas kecenderungan eksesif negara. Dalam civil society, warga negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan haknya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat. Gagasan seperti ini mensyaratkan adanya ruang publik yang bebas, sehingga setiap individu dalam civil society memiliki kesempatan untuk memperkuat kemandirian dan kemampuannya dalam pengelolaan wilayah.

Kemandirian dimaksud adalah harus mampu direfleksikan dalam seluruh ruang kehidupan politik, ekonomi dan budaya. Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam organisasi politik harus dijamin, karena dengan partisipasi itu, mereka dapat ikut memberikan kontribusi dan mempengaruhi hasil keputusan yang boleh jadi keputusan itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam civil society terdapat nilai-nilai universal tentang pluralisme yang kemudian menghilangkan segala bentuk kccendrungan partikularisme dan sektarianisme. Hal ini dalam proses demokrasi menjadi elemen yang sangat signifikan, di mana masing¬masing individu, etnis dan golongan mampu menghargai kebhinekaan dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh salah satu golongan atau individu. Bahkan menurut Hikam, dalam civil society tidak hanya kecenderungan partikularisme dan sektarianisme saja yang harus dihindari tetapi juga totalisme dan uniformisme itu ditolak. Karenanya ia menghargai kebebasan individu namun juga menolak anarkisme, memperjuangkan kebebasan berekspresi namun juga menuntut adanya tanggung jawab ctik, menolak intervensi negara tetapi juga memerlukan negara . sebagai pelindung dan penangkal konflik baik internal maupun eksternal.

Pada dasarnya dalam proses penegakan demokrasi (demokratisasi) secara keseluruhan, tidaklah bertolak penuh pada penguatan dan kekuatan civil society, sebab ia bukan “penyelesai” tunggal di tengah kompleksitas problematika demokrasi. Civil society lebih bersifat komplementer dari berbagai strategi demokrasi yang selama ini sudah berkembang. Bedanya, jika dalam strategi “konvensional” lebih menekankan pada formulasi dari “atas”, dengan bentuk institusionalisasi lembaga-lembaga politik, distribusi kekuasaan pemerintah, perwakilan berbagai golongan dan sebagainya. Sedangkan civil society lebih merupakan strategi yang berporos pada lapisan “bawah”, yakni dengan bentuk pemberdayaan dan penguatan masyarakat sipil.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi demokratisasi, civil society memiliki perspektif sendiri dalam perjuangan demokrasi dan memiliki spektrum yang luas dan berjangka panjang. Dalam perspektif civil society demokratisasi tidak hanya dimaknai sebagai posisi diametral dan antitesa negara, melainkan bergantung pada situasi dan kondisinya. Ada saatnya demokratisasi melalui civil society harus garang dan keras terhadap pemerintah, namun ada saatnya civil society juga hams ramah dan lunak.

Menyikap hal ini, Jhon Keane mengilustrasikan bahwa civil society bukanlah musuh bebuyutan negara juga bukan sahabat kental kekuasan negara. Tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasan negara, tetapi juga tidak bisa dibangun tanpa kekuasaan negara, sebab jika legitimasi kekuasaan runtuh, civil society pun terancam mengalami fragmentasi. Lebih jauh Azyumardi Azra mengatakan bahwa civil society lebih dari sekadar gerakan pro-demokrasi. civil society juga mengacu pada kehidupan masyarakat yang berkualitas dan tamaddun (civility). Dengan nada serupa, Henningsen mengungkapkan bahwa civil society bukanlah sekadar gerakan anti-totaliter, tetapi lebih merefleksikan fungsi kebaikan masyarakat modern (a well functioning modern society).

Jadi membicarakan hubungan demokrasi dengan civil society merupakan discourse yang memiliki hubungan korelatif dan berkaitan erat. Dalam hal ini Arief Budiman mengatakan bahwa berbicara mengenai demokrasi biasanya orang akan berbicara tentang interaksi antara negara dan civil society. Asumsinya adalah, jika civil society vis a vis negara relatif kuat maka demokrasi akan tetap berlangsung. Sebaliknya, jika negara kuat dan civil society lemah maka demokrasi tidak berjalan. Dengan demikian, demokratisasi dipahami sebagai proses pemberdayaan civil society.

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa proses pemberdayaan tersebut akan terjadi jika pertama apabila berbagai kelompok masyarakat dalam civil society mendapat peluang untuk lebih banyak berperan, baik pada tingkat negara maupun masyarakat, kedua, jika posisi kelas tertindas berhadapan dengan kelas yang dominan menjadi lebih kuat yang berarti juga terjadinya proses pembebasan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Berkaitan dengan demokratisasi ini, maka menurut M. Dawam Rahardjo ada beberapa asumsi yang berkembang. Pertama, demokratisasi bisa berkembang, apabila civil society menjadi kuat baik melalui perkembangan dari dalam atau dari diri sendiri, melalui perlawanan terhadap negara ataupun melalui proses pemberdayaan (termasuk oleh pemerintah). Kedua, demokratisasi hanya bisa berlangsung apabila peranan negara dikurangi atau dibatasi tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi institusi melalui interaksi, perimbangan dan pembagian kerja yang saling memperkuat antara negara dan pemerintah sendiri. Ketiga, demokratisasi bisa berkembang dengan meningkatkan kemandirian atau independensi civil society dari tekanan dan kooptasi negara.

 

Advertisement