Advertisement

CHUO SANGI-IN, dalam bahasa Jepang berarti Dewan Pertimbangan Pusat, dibentuk pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 5 September 1943. Untuk tingkat daerah, dewan ini disebut Shu Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Daerah). Dewan ini berada di bawah pengawasan langsung Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi Tentera Keenam Belas). Chuo Sangi-In bertugas mengajukan usul, memberi jawaban atas pertanyaan pemerintah, dan mengajukan usul kepada Saiko Shikikan.

Masalah-masalah yang boleh dirundingkan oleh Dewan ini sangat terbatas dan ditujukan untuk kepentingan pemerintah pendudukan, antara lain: mengembangkan pemerintah militer; dan mempertinggi derajat rakyat, pendidikan dan penerangan, industri dan ekonomi, kemakmuran dan bantuan sosial, dan kesehatan. Sistem keanggotaannya: 23 orang diangkat oleh Saiko Shikikan; 18 orang dipilih dari anggota Shu Sangi-Kai dan Tokubetsu Shi Sangi-Kai; dan 2 orang diusulkan dari Kochi (daerah istimewa). Di antara anggota yang dipilih maupun yang diangkat terdapat 21 orang golongan nasionalis, 6 orang golongan Islam, 8 orang pangreh praja, dan 3 orang Cina.

Advertisement

Pada tanggal 15 November 1943 delegasi Chuo Sangi-In yang terdiri atas Ir. Sukarno, Moh. Hatta, dan K.H. Bagoes Hadikoesoemo dengan diantar oleh dua orang Jepang, Miyoshi dan Terada Kuchi, tiba di Tokyo untuk menghadap Tenno Heika. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menyatakan terima kasih kepada Tenno Heika yang telah memberi kesempatan bekerja sama dalam pemerintah pendudukan militer. Delegasi diberi kesempatan mengunjungi tempat-tempat yang dipersiapkan Jepang untuk kepentingan perang, seperti industri baja, amunisi, kapal, dan sebagainya. Pada waktu itu ketua Chuo Sangi-In, Ir. Sukarno, mendapat bintang Ratna Suci Kelas Dua (KunNito Zuiko-Sho), Moh. Hatta dan K.H. Bagoes Hadikoesoemo mendapat bintang Ratna Suci Kelas Tiga (Kun Santo Zuiho-Sho). Sidang Chuo Sangi-In berlangsung delapan kali. Sidang pertama, 16—20 Oktober 1943, membahas masalah pengerahan tenaga untuk kepentingan perang, memperkokoh pembelaan tanah air dengan Peta dan Heiho, dan mempertinggi semangat perang. Sidang kedua, 30 Januari—3 Februari 1944, membahas ma¬salah penyempurnaan kekuatan di Jawa, dan mulai menerima kritik terhadap pemerintah dari anggota, misalnya dari dr. Buntaran dan Mr. Samsoedin. Sidang ketiga, 7—11 Mei 1944, membahas kesadaran dan persaudaraan yang harus dipupuk di antara rakyat. Sidang keempat, 12-16 Agustus 1944, membahas masalah produksi dan memperkuat pertahanan dan pembelaan rakyat. Sidang kelima, 11 September 1944, membahas tentang Indonesia yang akan diberi kemerdekaan di kemudian hari, berdasarkan janji Koiso. Sidang keenam, 12—17 November 1944, berlangsung pada saat Jepang sudah sangat terdesak oleh serangan Sekutu. Oleh sebab itu masalah yang dibahas berkisar pula pada cara-cara mempersatukan segala tenaga, mempertinggi semangat muda ke arah perjuangan, dan pembentukan Indonesia merdeka. Sidang ketujuh, 21—26 Februari 1945, membahas masalah usaha- usaha untuk mencapai kemenangan akhir dan tercapainya kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Sidang terakhir, 18—21 Juni 1945, membahas masalah membangkitkan semangat rakyat untuk memperkuat persiapan kemerdekaan Indonesia secepatnya.

pari delapan kali sidang, dua sidang terakhirlah yang benar-benar dimanfaatkan anggota untuk merealisasikan usul-usul mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Jepang lalu mengizinkan dibentuknya Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) pada tanggal 28 Mei 1945. Hampir separo anggota Chuo Sangi-In menjadi gota badan ini; upacara pembukaannya pun di-lakukan di Gedung Chuo Sangi-In, Pejambon, kini gedung Departemen Luar Negeri.

Incoming search terms:

  • pengertian chuo sa

Advertisement
Filed under : Antropologi, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian chuo sa