Advertisement

Bentuk Pemerintahan, Bentuk pemerintahan yang terkenal adalah Kerajaan (Monarki) dan Republik.

Yang dimaksud dengan Kerajaan (Monarki) adalah suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang raja, sultan atau kaisar (bila kepala negaranya laki-laki) dan ratu (bila kepala negaranya perempuan). Kepala negara diangkat (dinobatkan) secara turun temurun dengan memilih putera/puteri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari isteri yang sah (Permaisuri). Contoh: Inggris, Belanda, Norwegia, Saudi Arabia, dan Malaysia.

Advertisement

Ada beberapa macam Kerajaan (Monarki):

  1. Monarki Mutlak, yaitu seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, yang mutlak. Perintah raja merupakan undang¬undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah kehendak raja (l’etat c ‘est moi).

b . Monarki Konstitusional, yaitu suatu monarki, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu konstitusi (Undang¬Undang Dasar); raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan harus sesuai dengan konstitusi.

  1. Monarki Parlementer, yaitu suatu monarki, di mana terdapat parlemen, terhadap badan mana para menteri, baik

perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam sistim perlemen, raja, kepala negara itu, merupakan lambang kesatuan negara, yang tidak dapat digangu¬gugat (The King can do no wrong). Yang bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintah ialah menteri baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk portfolionya sendiri (sistim tanggungjawab menteri).

Yang dimaksud dengan Republik adalah suatu negara di mana kepala negaranya adalah seorang Presiden. Negara Republik dapat kita bedakan dalam dua bentuk yaitu Serikat dan Kesatuan. Seperti juga dalam Negara Kerajaan, Negara Republik juga dapat memiliki Perdana Menteri (PM), yang sudah barang tentu Presiden terpilih tidak lebih dari seorang simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada Presiden, yaitu dengan jalan tidak dapatnya dijatuhkan Presiden oleh mosi tidak percaya Parlemen. Hal ini dicantumkan dalam konstitusi negara tersebut.

Sama halnya dengan Monarki, maka Republik itu pun dapat

dibagi :

  1. Republik Mutlak (Absolut)
  2. Republik konstitusional
  3. Republik Perlementer

(Keterangan lihat monarki di atas).

Aristoteles, filosof klasik Yunani ternama, membagi negara menurut bentuk pemerintahannya sebagai berikut.

  1. Monarki : pimpinan (pemerintah) tertinggi negara

terletak di tangan satu orang. (mono = satu, archein = memerintah).

  1. Oligarki pimpinan (pemerintah) negara terletak dalam

tangan beberapa orang (biasanya dari kalangan golongan feodal, golongan yang berkuasa).

  1. Demokrasi : pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan rakyat. (demos = rakyat).

dengan kedudukannya sebagai orang merdeka. Ia bukan lagi hamba raja, melainkan peserta, anggota atau warga dari suatu negara. l’eserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas tanggungjawab bersama, untuk kepentingan bersama.

Untuk itu, setiap warganegara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warganegara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggungjawab.

Penduduk suatu negara dapat dibagi atas warganegara dan bukan warganegara (orang asing). Dalam hubungan dengan negara yang didiaminya, keduanya sangat berbeda, yakni:

  1. Setiap warganegara memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, walaupun misalnya yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional, misalnya seorang wanita Indonesia yang kawin dengan orang Amerika, maka is otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya.
  2. Penduduk yang bukan warganegara (orang asing) hubungannya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah Negara tersebut.

Kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar 1945, ada 2 pasal yang mengatur perlindungan terhadap warganegara dan perlindungan terhadap penduduk. Kedua pasal tersebut yaitu:

  1. Pasal 27 UUD 1945 :

(1)          Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan, dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

(2)          Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Salah satu contoh dapat dikemukakan sehubungan dengan pasal di atas, dalam pelaksanaan UUPA bahwa setiap warganegara Indonesia sesuai dengan kemampuannya berhak menjadi pemilik tanah, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang asing. Dalam hal pekerjaan misalnya, setiap warganegara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedang bagi orang asing yang berkehendak untuk turut bekerja di Negera kita dengan jalan menanamkan modalnya, bidang pekerjaan bagi mereka dibatasi dan ditentukan oleh Negara.

Jadi, dalam pasal 27 UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi warganegara.

Negara Dan Kewarganegaraan b. Pasal 29 UUD 1945:

(1)          Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2)          Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di sini kita merasakan adanya perlindungan umum, yaitu terhadap semua penduduk, apakah mereka warganegara ataukah orang asing, ke semuanya memperoleh perlindungan yang sama dalam menjalankan ibadah keagamaannya.

 

Advertisement