PENGERTIAN BADAN LEGISLATIF

adsense-fallback

PENGERTIAN BADAN LEGISLATIF – Suatu badan yang memiliki hak inisiatif untuk membuat undang-undang. Istilah ini berasal dari bahasa Latin latum yang artinya yang membuat atau mengeluarkan, dan leges yang artinya undang-undang. Istilah legislatif pertama kali dikenal dari perkataan Assemblee Legislative, yaitu sidang ba­dan perundang-undangan Perancis (1791). Dengan adanya badan ini, raja hanya memiliki kekuasaan un­tuk menjalankan undang-undang dan tidak lagi ber­hak membatalkan undang-undang yang diputuskan oleh badan legislatif. Kekuasaan legislatif ialah salah satu kekuasaan klasik negara yang bersama-sama de­ngan kekuasaan eksekutif dan yudikatif disebut Trias Politica (John Locke, Montesequieu). Pelaksanaan asas Trias Politica di berbagai negara memang ber­variasi.

adsense-fallback

Indonesia juga menganut asas Trias Politica, tetapi tidak dalam arti pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuatan, kendatipun tidak habis dibagi bag). Pasal i ayat 2 UUD 194j menentukan kedau­latan ada’di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuh­nya oleh MPR. Berarti bahwa sumber kekuasaan itu hanya ada pada rakyat, dan melalui MPR sebagian ke­kuasaan itu dilimpahkan kepada lembaga-lembaga di bawahnya (opdracht van bevoegheid). Sementara itu MPR juga berfungsi, yaitu dalam waktu tertentu, se­kurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, mengada­kan sidang. Dalam kekuasaan legislatif, MPR menye­rahkan pelaksanaannya kepada Presiden dan DPR. Hal ini berarti bahwa kedua lembaga tersebut dalam membuat undang-undang harus bekerja sama (UUD 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1).

Selanjutnya berdasarkan pasal 21 ayat 2 UUD 1945, Presiden berhak menolak suatu Rancangan Un­dang-undang (RUU) yang telah disetujui oleh DPR karena Presiden mempunyai kekuasaan semacam hak veto. DPR sendiri berhak juga menolak suatu RUU yang diajukan oleh Presiden (pasal 20 ayat 2 UUD 1945). jadi, dalam setiap pembuatan RUU, Presiden dan DPR harus bekerja sama dan dilandasi musyawa­rah untuk mufakat.

Kekuasaan pembuatan undang-undang (legislatif) ini diberikan kepada badan legislatif (Presiden bersa­ma DPR) berdasarkan prinsip opdracht van bevoeg­heid. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa harus ada pertanggungjawaban dari badan legislatif kepada MPR. Pertanggungjawaban dari Presiden ke­pada MPR sebagai mandataris adalah bahwa Presiden dapat dipecat sebelum masa jabatannya selesai. Tidak demikian halnya dengan DPR, sebab pasal 2 ayat 1 dan Penjelasan Umum bagian Sistem Pemerintahan dari UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPR / merangkap menjadi anggota MPR.

var dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = "";var dd_override_top_offset = "";

adsense-fallback