Advertisement

PENGERTIAN ASAS LEGALITAS – Suatu ajaran yang menentu­kan bahwa tidak ada perbuatan yang pelakunya dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana da­lam perundang-undangan yang telah ada sebelum per­buatan itu dilakukan. Dengan demikian, seseorang ti­dak dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila perbuatan yang dilakukannya belum diatur dalam sua­tu peraturan pidana yang tertulis. Ini adalah demi kepastian hukum.

Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Un­dang-undang Hukum Pidana. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa suat uperaturan pid an a tidak da­pat diberlakukan surut. Dalam pasal i ayat 2 dinyata­kan bahwa bila seseorang telah melakukan tindak pi­dana dan kemudian terjadi perubahan peraturan tentang tindak pidana itu, misalnya tentang ancaman hukumannya, maka harus dipakai peraturan yang menguntungkan terdakwa. Seandainya peraturan yang baru lebih menguntungkan terdakwa itu baru ada setelah perbuatan dilakukan, maka sebenarnya pera­turan baru itu diberlakukan surut. Peraturan yang diu­bah itu belum ada pada saat delik dilakukan.

Advertisement

Dalam Hukum Acara Pidana, asas ini berarti bahwa penuntut umum wajib menuntut pelaku dan/atau pem­bantu tindak pidana yang telah cukup bukti-buktinya. Lain halnya dengan asas oportunitas. Menurut asas ini, suatu perkara pidana yang telah cukup bukti-buk­tinya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum. Yang mempunyai wewenang untuk ini adalah Jaksa Agung.

Advertisement