Advertisement

Apakah Konstitusi Demokratis itu?, Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman bernegara maka hubungan konstitusi dengan penyelengaraan pemerintahan suatu negara sangatlah erat. Sejauh mana konstitusi menjamin terselengaranya pemerintahan yang demokratis menjadi pembahasaan pokok pada materi ini. Dengan pengertian lain, negara demokratis merupakan anak kandung dari konstitusi demokratis. Sekalipun dijumpai banyak kasus di dunia konstitusi yang demokratis tidak menjamin mampu melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis.

Satu diantara persoalan ini adalah menyangkut pelaksanaan pasal 33 UUD 45 yang menjamin adanya demokrasi ekonomi, namun pada kenyataannya implementasi pasal ini tidaklah sepenuhnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Malah sebaliknya, dibalik jaminana konstitusi itu telah terjadi monopoli sektor ekonomi nasional yang dilakukan oleh elit penguasa yang berkolusi dengan sekelompok kecil masyarakat. Bahkan tidak hanya dalam sektor ekonomi, melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya, penguasa orde baru banyak melakukan tafsiran subjektif terhadap kandungan HUD’45. Hal itu dilakukan dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, khususnya dalam bidang politik dan ideologi.

Advertisement

Meskipun tidak dijumpai pemerintahan yang demokratis nturni di dunia ini, namun sebagai bahan kajian pendidikan demokrasi, pengetahuan tentang konstitusi yang demokratis stingatlah dibutuhkan.

Secara umum suatu konstitusi dapat dikatakan demokratis tergantung sejauh mana konstitusi tersebut mengandung prinsip¬prinsip dasar demokrasi sebagai aturan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah:

1) Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warganegara sebagai sumber utama kedaulatan.

Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.

😉 Pembatasan pemerintahan.

4) Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi: a). Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan triaspolitika, b). Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan, c). Proses hukum, dan c). Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Prinsip-prinsip konstitusi demokratis ini merupakan refleksi dart nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia yang meliputi:

  1. Hak-hak dasar (basic rights).

Kebebasan mengeluarkan pendapat

  1. Hak-hak individu
  2. Keadilan
  3. Persamaan
  4. Keterbukaan

Persoalan selanjutnya apakah konstitusi kita (UUD’45) mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Jika ya, laktor-faktor apakah yang menimbulkan tatanan sosial, politik dan ekonomi tidak demokratis seperti saat ini?. Jika tidak, bisakah konstitusi kita dirubah?

 

Advertisement