Advertisement

Apa itu Integrasi Nasional?, Di Indonesia istilah integrasi masih sering dikacaukan dengan pembauran atau asimilasi, sehingga sebelum menjelaskan integrasi secara panjang lebar, perlu kiranya perbedaan keduanya diperjelas terlebih dahulu.

Integrasi dapat berarti integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Adapun pembauran dapat berarti asimilasi dan amalgamasi.

Advertisement

Integrasi kebudayaan berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka, yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonious). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana-mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai integrasi sosial (James Danandjaja, 1999: 14).

Integrasi sosial adalah penyatu-paduan kelompok-kelompok masyarakat yang asalnya berbeda, menjadi suatu kelompok besar dengan cara melenyapkan perbedaan dan jatidiri masing-masing. Dalam arti ini integrasi sosial sama artinya dengan asimilasi atau pembauran. Perbedaan dengan pembauran adalah bahwa kelompok¬kelompok sosial yang telah bersatu itu, tetap mempunyai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, karena adanya loyalitas terhadap kelompok-kelompok asalnya yang mempunyai kebudayaan yang berbeda; sedangkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang telah membaur itu, perbedaan tersebut sudah tidak ada lagi (Danandjaja, 1999).

Pluralisme kebudayaan adalah pendekatan heterogenis atau kebhinekaan kebudayaan, dengan kebudayaan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok minoritas diperkenankan mempertahankan jatidiri mereka masing-masing dalam suatu masyarakat. Sedangkan pembauran adalah pembauran tuntas antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang masing-masing asalnya mempunyai kebudayaan dan jatidiri yang berbeda, menjadi suatu kelompok baru dengan kebudayaan dan jatidiri bersama.

Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional, bahkan dapat dikatakan belum final sepenuhnya. Untuk pembahasan lebih lanjut kiranya perlu untuk memisahkan kebijakan pemerintah terhadap penduduk pribumi dari kebijakan terhadap minoritas etnis Tionghoa.

Pemerintah Indonesia selama rezim Orde Baru cenderung inembedakan dua jenis kelompok etnis. Sebuah kelompok terdiri dari penduduk pribumi dan kelompok lain terdiri dari keturunan asing, yakni etnis Tionghoa, Arab, dan Eropa, dimana yang terbesar adalah etnis Tionghoa. Keturunan asing ini sering disebut `warga minoritas asing’. Jika terhadap penduduk pribumi pemerintah memberlakukan kebijakan penyatuan, maka bagi kelompok minoritas asing dibuat kebijakan asimilasi. Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah mengharuskan etnis Tionghoa, misalnya, untuk meninggalkan identitas Cina mereka dan mengubahnya menjadi identitas `pribumi’ Indonesia. Begitu pula dalam soal berbahasa. Jika masyarakat etnik .1:mu boleh berbahasa Jawa atau orang Sunda bebas berbahasa Sunda,

masyarakat etnik Tionghoa yang bercakap-cakap dalam 1);Iliasa Mandarin dianggap tidak nasionalis. Dengan kata lain, ecinaan dianggap `asing’ dan `berbahaya’ bagi pembentukan kebudayaan Indonesia. Masalah ini menimbulkan pertanyaan yang eukup mendasar: apakah memang nasionalisme harus ditunjukkan dengan cara-cara memendam unsur-unsur kultural yang lahir secara alamiah, kodrati, dan bukan merupakan pilihan bebas, seperti halnya pro fesi pekerjaan? Bukankah pengakuan terhadap eksistensi Republik ini sebagai tanah air sendiri tidak dengan sendirinya berarti penghapusan kultur etnik yang spesifik?

Masalah seperti di atas bukan milik etnis Tionghoa semata, tetapi berbagai suku bangsa lain juga mengalami hal yang kurang lebih sama, walaupun dalam bentuk yang lebih lunak. Penelitian ang dilakukan Indonesian Institute for Civil Society (INCIS) pada lahun 1999 lalu tentang konflik antar etnik dan integrasi bangsa menemukan bahwa dominasi negara terhadap suku-suku bangsa di Indonesia sangat dirasakan .melalui kebijakan yang cenderung menegasikan identitas kesukuan dan nilai-nilai lokal yang selama ini ~lijunjung tinggi oleh kelompok-kelompok etnik yang sebagian besar merupakan masyarakat adat. Rantai birokrasi yang menjulur dari Jakarta sampai ke seluruh pelosok wilayah tanah air melalui sistem l’emerintahan Desa telah mematikan institusi-institusi tradisional lempat sebagian besar masyarakat diasuh dan dibesarkan di I ingkungan mereka masing-masing.

Dalam konteks demokrasi, kenyataan di atas jelas sangat bertolak belakang. Sebab, di alam demokrasi, perbedaan merupakan couditio sine qua non; sesuatu yang mustahil dihilangkan. Demokrasi sangat mengapresiasi perbedaan, karena perbedaan dipandang tidak mesti selalu menciptakan konflik. Konflik baru tercipta jika ada upaya yang bermaksud menghilangkan perbedaan-perbedaan itu sendiri, lebih-lebih demi untuk kepentingan politik. Konflik yang mungkin muncul sebagai ekses dari perbedaan harus dilihat sebagai pencipta dinamika dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan diarahkan untuk saling mengerti dan berusaha saling memahami dalam suatu interaksi yang terbuka. Oxhorn (akan terbit) berpendapat bahwa kunci untuk menemukan solusi alternatif dalam memediasi perbedaan dan mengatasi pluralitas sosial harus diawali dengan upaya sungguh-sungguh untuk mengakui identitas-identitas lokal itu dengan cara-cara yang positif. Upaya demikian mesti dikerjakan pada level masyarakat paling bawah dengan cara membantu mereka mengungkapkan kebanggaan atas identitas mereka, tanpa melihat asal-usul sosial, gender, etnisitas, agama dan lain-lain.

Jadi, penegasan identitas nasional tidakah mesti menegasikan identitas lokal, karena hal itu merupakan tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur demokrasi yang memberikaa kebebasan dan rasa aman bagi setiap insan dan sebagai ruang bagi terciptanya interaksi antar kelompok secara alami. Apalagi dengan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui slogannya “Bhinneka Tunggal Ika” secara teoretis bukan hanya mengakomodasi keragaman identitas lokal melainkan juga mendorong semua warganegara untuk bersama-sama mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Berhubung pluralitas sosial hadir pada semua level kehidupan berbangsa, rezim pemerintah Indonesia manapun akan berlaku sangat naif jika mencoba memaksakan amalgamasi budaya ataupun asimiliasi yang didesakkan pada realitas multikultur warganya. Karena itu, pengakuan dan penegasan Presiden Abdun-ahman Wahid untuk mengakomodasi keberbagaian secara formal beberapa waktu lalu merupakan isyarat yang positif dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang amat plural di negeri ini. Dalam sebuah kesempatan merayakan peringatan Tahun Baru Cina yang tidak pernah terjadi sebelumnya (unprecendented), Presiden Wahid menyampaikan pidato di hadapan 1200 penganut Konghucu bahwa perbedaan hams menjadi modal bagi kita membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ditambahkannya bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan asasi yang tidak dapat dihindari, bahkan dapat membawa rahmat. “Semakin kita berbeda akan membuat rasa persatuan kita semakin erat” (Jakarta Post, 8/3/2000). Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional adalah setali tiga uang dengan upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa. lintuk itu dibutuhkan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai-bagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, dan pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka inasing-masing, sehingga berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-. masing kelompok.

Mungkin tidak ada salahnya untuk membuka kembali memori historis bangsa ini bahwa tegak dan terbentuknya negara Republik ini tidak lepas dari adanya kesepakatan untuk bersatu dari berbagai keragaman populasi termasuk agama, suku, dan ras yang ada di wilayah bekas jajahan Belanda yang terletak pada garis katulistiwa

Namun penting ditegaskan bahwa persatuan itu, dalam konteks berdirinya Republik ini, adalah hanya sebuah kesepakatan kesatuan politik dan bukan kesepakatan kesatuan budaya. Artinya, dengan nieleburkan din masuk ke dalam bagian Republik ini, identitas yang bersifat khas dan lokal di pelbagai penjuru negeri ini tidak lantas harus musnah atau dimusnahkan. Sebaliknya, penghormatan yang

terhadap identitas nasional dan persatuan politik harus diiringi dengan penghargaan yang layak kepada realitas keragaman identitas kesukuan, agama, dan golongan.

Advertisement