Advertisement

Pancasila adalah dasar negara yang selalu tercantum dalam Pembukaan atau Mukadimah UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus didudukkan secara tepat dan proporsional sebagai dasar negara, untuk selanjutnya dioperasionalisasikan dalam segala aspek kehidupan.

Pada umumnya pada setiap Undang-Undang Dasar terdapat bagian yang disebut Pembukaan, Preambule, atau Mukadimah yang merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam Pembukaan tersebut terdapat konsep-konsep, prinsip-prinsip dan nilai yang dijadikan landasan berpijak dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai dengan adanya negara.

Advertisement

Konsep-konsep tersebut merupakan gagasan yang sangat mendasar tentang kehidupan bernegara, oleh Prof. Dr. Soepomo dan Prof. Dr. Hamid Attamimi disebut cita hukum atau Staatsidee. Pancasila merupakan cita hukum bagi bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita lebih memahami makna cita hukum bagi suatu negara bangsa ditinjau dari berbagai pandangan. Menurut pendapat Hans Kelsen, dalam bukunya General Theory of Law and State, terjemahan Anders Wedberg, menerangkan bahwa di atas, di luar suatu system hukum terdapat suatu konsep yang namanya Rechtsidee, atau yang oleh Soepomo disebut dasar pengertian negata, uliran pikiran negara, yang di dalamnya terdapat ideologi, cita hukum, dan cita moral. Cita hukum ini berupa prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep dasar, yang berisi nilai-nilai yang menjadi acuan dalam merumuskan konstitusi. Cita hukum ini bersifat filsafati, seperti konsep-konsep tentang kebenaran, keadilan, kesejahteran, yang menurut Kelsen letaknya di luar hukum. Disebutnya bahwa :’Law and justice are different concepts”.

Oita hukum ini bersifat dan berperan konstitutif dan regulatif terhadap keseluruhan sistem hukum suatu negara. Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen dalam bukunya. Algemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe, dan Die Theorie vom Stufenaufbau der Ilechtsordnung, tidak sefaham dengan gurunya. Bahwa paling atas suatu sistem konstitusi terdapat yang disebut Staatsfundamentalnorm, oleh Prof. Mr. Dr. Notonagorro disebut Norma Fundamentil Negara, atau Pokok Kaidah Fundamentil Negara. Menurut Nawiasky maupun Notonagoro, bahwa tidak terjadi pemisahan antara konsep dasar, seperti keadilan yang terdapat dalam Staats-fundamentalnorm dengan hukum. Inilah yang disebut faham monisme yang dikembangkan oleh Nawiasky dalam Mazhab Wiena.

Selanjutnya Nawiasky menjelaskan bahwa Staats-fundamentalnorm akan dijadikan landasan atau dasarbagt Staatsgrundgesetz atau undang-undang dasar, yang kemudian terjabar dalam Formel Gesetz atau undang-undang, yang terjabar lebih lanjut dalam Verordnung & autonome Satzung atau peraturan pelaksanaan.

Prof Dr.A. Hamid Attamimi mencoba untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut, s’ehingga dalam sistem perundang-undangan terdapat yang disebut Rechtsidee, kemudian Staatsfundamentalnornl, Staots-grundgesetz, Formel Gesetz, dan Verordnung & autonome Satzung. Kedudukan Rechtsidee ini penting sekali, karena akan memberikan warna dan bentuk konstitusi, dan secara tidak langsung bentuk negara. J. Oppenheim melukiskannya sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” atau de stauts diepste wezen. Pencerminan Staatsidee dalam bentuk pemerintahan dan negara ini oleh B.TY. Schaper dapat kita temui baik dalam negara kekuasaan (machtsstaat), negara hukum (rechtsstaat), negara rakyat (uolksstaat), negara kelas (klassestaat), negara totaliter (totalitaire staaf), maupun negara kemakmuran (welvaartsstaat).

Rechtsidee atau cita hukum bagi bangsa Indonesia dalam hidup menegara tiada lain adalah Pancasila. Cita hukum ini dijadikan dasar bagaimana bangsa Indonesia memandang segala persoalan yang dihadapinya, bagaimana mendudukkan manusia dalam hubungan dengan pemerintahan dan negaranya, bagaimana mengatur kekuasaan dan kedaulatan dalam kegiatan pemerintahan dan negara, bagaimana lembaga-lembaga kenegaraan diadakan dan diatur tatakerjanya, dan sebagainya.

Berdasar pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dalam merumuskan pola dan sistem pemerintahan, dalam mendudukkan warganegara dalam hidup bernegara, dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi dsb. pasti mengacu pada cita hukum tersebut. Dengan kata lain demokrasi yang diterapkan di Indonesia tiada lain adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Ekonomi yang diterapkan di Indonesia juga berdasar pada Pancasila. Hak asasi manusiapun mau tidak mau berdasar Pancasila pula. Untuk dapat mengaktualisasikan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Advertisement