OK-REVIEW - Article Review, Book Review, Essay Review

Advertisement

PENGERTIAN CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRATISASI

Civil Society dan Demokratisasi, Sebagai titik tolak pembahasan ini adalah mencari pcnyelesaian dari persoalan tentang “mungkinkah civil society tegak dalam sistem yang tidak demokratis?” dan “apa mungkin demokrasi dapat berdiri tegak di tengah masyarakat yang tidak civilized (madani)”. Dua persoalan ini merupakan pertanyaan yang mendasar dalam menyikapi hubungan antara demokrasi (demokratisasi) dengan civil society. Karena bagaimanapun

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PAHAM SEKULER

Hubungan Agama dan Negara menurut Paham Sekuler, Selain paham teokrasi, terdapat pula paham sekuler dalam praktik pemerintahan dalam kaitan hubungan agama dan negara. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan

APAKAH PILAR PENEGAK CIVIL SOCIETY ITU?

Apakah Pilar Penegak Civil Society itu?, Yang dimaksud dengan pilar penegak civil society adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan civil society pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan civil society. Pilar-pilar tersebut antara lain adalah Lembaga Swadaya

PENGERTIAN MACAM-MACAM HAM

Macam-Macam  HAM, Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic rights) antara lain: 1). Hak hidup, 2). Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain, 3). Hak kebebasan, 4). Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat dan sebagainya, 4). Hak pemilikan, 5). Hak untuk

APAKAH NILAI-NILAI FUNDAMENTAL DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ITU?

Apakah nilai-nilai fundamental demokrasi  konstitusional itu?, Pada dasarnya nilai-nilai fundamental demokrasi konstitusional merupakan pancaran dari nilai-nilai martabat kemanusiaan dan nilai¬nilai yang dimiliki setiap orang yakni: Hak-hak Dasar (Basic Rights), yaitu bahwa tugas utama sutau pemerintahan demokrasi adalah melindungi hak-hak fundamental manusia: hak hidup, hak mendapatkan kebebasan dan hak memiliki. Hak-hak dasar ini bisa saja dibatasi atau

PENGERTIAN HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PAHAM TEOKRASI

Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi , Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara ienyatu dengan agama, karena pemerintahan—menurut paham dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi juga

BAGAIMANA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA?

Bagaimana Hubungan Agama dan Negara?, Di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Artinya, menurut Hussein Muhammad ( 2000 : 88 ), negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita¬citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur

MENGAPA MANUSIA PERLU BERNEGARA?

Mengapa Manusia Perlu Bernegara?, Bayangkan, bila suatu kelompok masyarakat tidak mempunyai negara, apa yang akan terjadi? Bagaimana bila tidak ada wilayah, tidak ada pemerintahan, tidak ada kepala negara? Apakah dalam kondisi seperti itu, masyarakat tadi dapat hidup dengan teratur? Dapatkah mereka menjalankan aturan bersama? Dapatkah mereka melakukan aktivitas hidup dengan tertib? Pada mulanya, manusia hidup sendiri-sendiri.

PENGERTIAN MILITER DAN HAMBATAN DEMOKRATISASI

Militer dan Hambatan Demokratisasi, Diantara masalah serius yang dihadapi negeri-negeri demokrasi baru adalah perlunya pembatasan kekuasaan politik kelompok militer dan menjadikan angkatan bersenjata suatu badan professional yang memiliki komitmen untuk melindungi keamanan negeri dari gangguan dunia luar. Sementara itu, suatu negeri dapat dikatakan telah menjadi demokratis jika didukung oleh fondasi politik, sosial dan ekonomi yang kuat.

PENGERTIAN TRIAS POLITIKA

Trias Politika, Salah satu prinsip dalam pemerintahan demokrasi adalah adanya unsur pembatasan kekuasaan yang dijamin oleh kepastian institusi dan mekanisme demokrasi (institusional and procedural limitations on power). Diantara unsur utama dari prinsip ini adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara kedalam tiga lembaga : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Pemisahan tugas-tugas pemerintahan kedalam “trichotomy” ini biasa

PENGERTIAN PENGUASA PROTERIAN

Penguasa Proterian, Pemerintah militer model ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedua model pemerintahan militer diatas. Masih menurut Nordlinger, kasus pemerintahan model ini tidak lebih dari 10 prosen dari kasus campur tangan militer terhadap pemerintahan suatu negara. Yang membedakan kelompok ini dari model lainnya adalah luasnya wilayah kekuasaan serta tingginya cita-cita politik dan ekonomi yang mereka

PENGERTIAN PEMERINTAHAN MILITER (PRETORIANISME)

Pemerintahan Militer (Pretorianisme), Konsep pemerintahan militer lebih banyak mengacu pada lenomena keterlibatan atau intervensi militer dalam arena politik atau urusan-urusan pemerintahan suatu negara. Alasan keterlibatan iniliter ini menurut Nordlinger disebabkan oleh pandangan subyektif kaum militer yang menggambarkan korp mereka sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa patriotik yang mengintervensi pemerintahan sipil karena tanggung jawabnya kepada konstitusi
Page 4 of 439:« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » Last »