Advertisement

TAMAN SISWA, Di zaman kemerdekaan, Pemerintah menye­lenggarakan pendidikan sebagai kewajibannya melaksanakan pasal dan ayat yang tersebut dalam undang-undang dasar walau sayangnya sampai sekarang anggaran pendidikan di negara kita ini masih sangat rendah, tidak hanya dalam proporsi tetapi juga nilai mutlaknya.

Setelah sekian tahun merdeka, saat ini banyak orangtua yang berkeinginan menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, tetapi di antara mereka ini banyak yang salah pilih oleh karena tidak tahu macamnya pendidikan di perguruan tinggi yang cocok dan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Banyaknya iklan dan adpertensi mengenai perguruan tinggi yang misinya hanya mencari uang menambah keterjerumusan pencari perguruan tinggi. Jika pada tahun 1957 ada adpertensi tentang perguruan tinggi—bernama Universitas Madjapahit (lihat halaman 11)—yang mau menerima mahasiswa baik yang memenuhi persyaratan maupun yang tidak memenuhi persyaratan maka akhir-akhir ini banyak iklan yang menawarkan sekolah di perguruan tinggi dengan jaminan pasti lulus (lihat halaman 8). Ada yang sebetulnya menjual “ijazah” dimana pembelinya tanpa harus belajar (lihat halaman 9 dan 61). Sikap snobbish yang banyak diidap oleh sebagian warga masyarakat, menjadikan jualan: “ijazah” tadi sangat laris. Di Amerika Serikat ada juga orang menjual “ijazah”, penjualnya disebut degree mills.

Advertisement

Ketidaktahuan akan seluk-beluk perguruan tinggi ternyata tidak hanya ada pada kalangan awam. Pada masyarakat terpelajarpun ada ketidaktahuan yaitu tidak tahu bahwa pada tahun 1990-an ada perubahan­perubahan dalam peraturan dan perundang­undartgan yang mengatur pendidikan tinggi. Sebagai contoh, seorang insinyur lulusan suatu perguruan tinggi terkenal tahun 1960-an baru-baru ini menikahkan anaknya yang belum lama lulus dari pendidikan fakultas teknik di Indonesia. Pada undangan pesta pernikahannya tercantum sebutan insinyur pada nama pengantin dan bukannya Sarjana Teknik. Hal ini tentu tidak benar oleh karena sejak berlakunya sistem strata dalam pendidikan tinggi di Indonesia sebutan insinyur tidak diterbitkan lagi. Kekeliruan menulis sebutan ini tentu oleh karena ketidaktahuan orangtua pengantin tadi akan adanya perubahan sistem pendidikan di Indonesia, atau bisa juga akan lebih gagah bila menggunakan sebutan insinyur karena sebutan insinyur lebih tinggi bobotnya dibandingkan derajat Sarjana Teknik. Dikiranya suasana masih sama dengan saat bapak tadi menuntut ilmu di perguruan tinggi. Saat ini sebutan insinyur masih inungkin diterima oleh seorang lulusan fakultas teknik, tetapi ia harus bersekolah di negeri Belanda.

Perubahan sistem pendidikan dari sistem kontinental menjadi sistem “quasi Anglo-Saxon” telah membuat rancu cara masyarakat menilai bobot suatu derajat. Sebelum berlakunya sistem strata (S1, S2, dan S3), universitas-universitas di Indonesia mengenal sebutan sarjana muda, sarjana (Drs, Ir dan SH sebagai ganti Mr.) dan doktor. Dalam sistem strata, sebutan sarjana muda dihilangkan diganti dengan sebutan sarjana dengan akibat adanya degra dasi terhadap derajat sarjana. Apabila dulu seorang bersebutan saijana berhak atau diberi izin untuk mencapai derajat tertinggi dalam bidang ilmunya, sekarang dalam sistem strata seorang berderajat saijana harus terlebih dahulu mencapai derajat magister agar bisa meraih derajat tertinggi (doktor). Seharusnya, gelar sarjana (S1) selevel dengan derajat sarjana muda pada sistem lama sedangkan magister (S2) selevel dengan Drs, Ir. ataupun S.H pada tatanan sebelum sistem strata. Namun kenyataannya masyarakat menilai Drs, Ir. bahkan dokter setara dengan S1, walau ijazah seorang yang bersebutan Drs. jelas-jelas menyebutkan “sehingga kepadanja diberi idzin mentj apai deradjat jang tertinggi pada bidang ilmunja” . Sebenarnya pada kehidupan perguruan tinggi di dunia internasional sebutan Drs. setara dengan MSc. dan MA. Seorang Drs. ec. lulusan negeri Belanda langsung bisa mengambil Ph.D. di Amerika Serikat sama dengan seorang berderajat MA. mengambil Ph.D.

Advertisement