Advertisement

Mohammad Husni Thamrin, dilahirkan pada 16 Februari 1894 (1310 1-1) di Jakarta, Betawi atau Batavia ketika itu. Ayahnya, H. Tabri Thamrin, seorang Wedana di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat sekarang. Meskipun ayahnya se­orang pejabat pemerintah Belanda, namun ia taat beribadat begitupun ibunya, Nurkhamah. Pada usia yang sangat relatif muda, Mohammad Husni Thamrin suclAh banyak tertarik kepada persoalan sosial politik. Terbukti, pada 1915, ketika berusia sekitar 20 tahun, ia menjadikan Van der Zee, seorang anggota Partai Sosialis Belanda, sebagai teman diskusi­nya. Bersama Van der Zee, biasanya, ia mendiskusikan, persoalan-persoalan ke­manusiaan, terutama masalah sosial poli­tik dan perkembangan internasional. Se-lain itu, untuk memperluas wawasan pengetahuannya, ia pun rajin membaca. Bahkan, dengan dr. Douwes Dekker pun, ia sempat bergaul.

Adapun latar belakang pendidikan yang ditempuh Husni. Thamrin adalah Institut Bosch. Kemudian, ia melanjut­kan pelajarannya ke Koning Willem III (setaraf HBS atau SLA). Sebelum sempat menyelesaikan sekolahnya di Koning Willem III, ia sudah kehilangan ayahnya, wafat. Karena merasa bertanggung jawab terhadap masa depan keluarganya, ia me­ninggalkan bangku sekolahnya dan be­kerja di perusahaan pelayaran Belanda, KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschap­pij). Bersamaan dengan itu, ia pun men­jadi anggota Gemeenteraad (Dewan Ko­tapraja). Di lembaga inilah, semangat Mohammad Husni Thamrin, sebagai pe­muda bumi putra, yang anti kolonialisme mulai berkembang. Karena semangatnya tersebut, kemudian, Mohammad Husni Thamrin mendirikan Perkumpulan Kaum Betawi.

Advertisement

Sejak itu, Mohammad Husni Thamrin semakin menonjol, baik di kalangan re­publiken (kaum bumi putra) maupun orang-orang Belanda. Karenanya, untuk mewakili kaum Betawi, Mohammad Husni Thamrin diminta menjadi anggo­ta Pemerintah Kota Batavia oleh Kiesve­reeniging (semacam badan musyawarah). Sedangkan, keanggotaannya secara resmi diterima pada 27 Oktober 1919, ketika Mohammad Husni Thamrin menjelang usia 26 tahun.

Kesadaran sosial politik Mohammad Husni Thamrin, di badan ini, Kiesvereeni­ging, semakin tersalurkan. Sungguh pun demikian, memang harus diakui, ketika itu lingkup perjuangannya barn meliputi wilayah kehidupan masyarakat Betawi. Sebagai anggota Kiesvereeniging, Moham­mad Husni Thamrin sering mengamati kegiatan sidang Volksraad (Dewan Rak­yat). Ketika itulah, ia mulai mengagumi H.O.S. Cokroaminoto yang sedang me­nyampaikan pidatonya di depan sidang. Beberapa tahun kemudian, 16 Mei 1927, ia sendiri diangkat menjadi anggota Volks­raad oleh Gubernur Jenderal De Graeff. Pengangkatan tersebut, sudah barang ten­tu, selain karena semangat perjuangannya, juga ia dipandang sudah berpengalaman, baik di Dewan Kotapraja (Gemeenteraad) maupun di Kiesvereeniging.

Setelah menjadi anggota Volksraad, wawasan Mohammad Husni Thairain se­makin menasional. Terbukti, misalnya, pada tahun pengukuhannya sebagai ang­gota Volksraad (1927), ia membentuk Nationale Fractie yang beranggotakan berbagai utusan daerah. Di penghujung tahun itu, 27 Desember 1927, ia turut mendirikan organisasi Permufakatan Per­himpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang diprakarsai Ir. Sukarno. Sungguhpun demikian, antara ia dengan Sukarno terdapat perbedaan strategi po­litik dalam memperjuangkan kemerdeka­an. Sementara Sukarno, melalui PNI-nya, melancarkan strategi politik anti kerja­sama dengan pihak Belanda, Mohammad Husni Thamrin merentangkan strategi politik kerjasama. Menurut pendiriannya, setiap gerakan kemerdekaan ataupun anti kolonialisme yang bersifat radikal senan­tiasa menjadi ancaman dari pihak Belanda. Atas dasar ini, untuk merebut kemerdeka­an, ia memilih strategi politik kerjasama dengan pihak Belanda.

Di antara prestasi kerja politiknya, se-lama ia menjadi anggota Volksraad, ter­utama adalah keberhasilannya mengung­kap kesewenang-wenangan pihak Belan­da dalam mempekeijakan buruh perke­bunan (kuli kontrak) di luar batas-batas kemanusiaan, di Sumatra. Kasus kuli kon­trak tersebut, dalam sejarah nasional, ter­kenal dengan praktek Poenale Sanctie 1917 —1930. Mohammad Husni Thamrin kemudian, mengungkapkan kasus tersebut di hadapan sidang Volksraad. Temyata, pidatonya tentang pengungkapan praktek Poenale Sanctie, melalui pers Eropa yang kemudian dikutip pers Amerika, berhasil membentuk opini internasional. Hasilnya, kemudian, secara berangsur-angsur, prak­tek Poenale Sanctie dihapuskan Belanda.

Pada 1935, ketika diadakan pemilihan anggota Volksraad, Mohammad Husni Thamrin terpilih mewakili Jawa Barat. Empat tahun kemudian, 1939, ketika di­selenggarakan kembali pemilihan anggota Volksraad. Mohammad Husni Thamrin terpilih sebagai wakil Parindra (Partai In­donesia Raya). Selanjutnya, dalam pemi­lihan ketua Volksraad, ia berhasil meraih suara terbanyak. Kedudukan sebagai ke­tua ini, sesungguhnya, merupakan jabatan tertinggi yang pernah diduduki bangsa In­donesia dalam Volksraad. Prestasi-prestasi politik yang telah berhasil dicapainya, ma­sih sempat ditambah dengan keterlibatan­nya dalam membentuk Gabungan Politik Indonesia (GPI).

Pada 6 Januari 1941, ketika ia sedang sakit, rumahnya digeladah Belanda. Dalam penggeladahan tersebut, ditemukan se­buah naskah tulisan Douwes Dekker ten-tang perekonomian Hindia Belanda. Akhir­nya, ia dikenai tahanan rumah. Lima hari kemudian, 11 Januari 1941 (1360 H), Mo­hammad Husni Thamrin diumumkan me­ninggal dunia. Meninggalnya Mohammad Husni Thamrin yang sedang berada dalam masa tahanan rumah ini sempat mengejut­kan masyarakat; meninggalnya tokoh asal Betawi ini dipandang tidak wajar; ada anggapan bahwa itu telah direncanakan Belanda sebelumnya.

 

 

Advertisement