Advertisement

Hazairin, nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran, S.H., cli­kenal sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat, di samping se­orang mujtahid yang telah mencoba me­rambah jalan memunculkan pemikiran la­hirnya mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Menurutnya fikih yang berkembang di Indonesia berasal dari hasil taklid dari kitab-kitab fikih yang di­hasilkan berabad-abad yang lalu. Oleh se­bab itulah menurut Hazairin umat Islam Indonesia sudah waktunya melakukan ijti­had menuju pembentukan mazhab Indo­nesia, sebagaimana orang Mesir menyusun fikih sesuai dengan ke-Mesirannya dan orang Arab dengan ke-Arabannya.

Hazairin dilahirkan di Bukittinggi, Su­matra Barat, pada 28 November 1906 dari keluarga campuran Minangkabau dan Bengkulu. Ayahnya Z. Bahri — putra Bengkulu — adalah. seorang guru, dan ka­keknya A. Bakar seorang mubalig ter­kenal di zamannya. Sedangkan ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang ter­kenal taat beragama. Itulah sebabnya se­jak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkung­an yang penuh dengan bimbingan keaga­maan, terutama dari kakeknya sendiri, se­hingga kelak dalam karier intelektualnya citra keagamaan terpantul dengan nyata.

Advertisement

Pendidikan formal ia mulai (Jail. HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu yang ia tamatkan pada 1920. Dari HIS kemudian ia lanjutkan ke MULO (Meer Uigebreid Lager Onderwijs) di Padang dan selanjutnya ke AMS (Algemene Middel­bare School) di Bandung yang ia selesaikan pada 1927. Dari Bandung kemudian Ha­zairin pindah ke Batavia dan memasuki Rechts , Hogeschool (Sekolah Tinggi Hu­kum) dan pada 29 Mei 1936 meraih gelar Mees ter sctelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul De Rejang. Karya ini telah mengantarkan Hazairin kepada posisi sebagai seorang ahli hukum adat.

Namun di sisi lain, sebagai buah dari pendidikan agama yang ia terima dari ka­kek dan ayahnya di waktu kecil, telah tumbuh dalam diri Hazairin minat besar untuk mendalami ilmu agama, terutama dalam bidang hukum fikih. Ketekunannya melakukan, telaahan hukum Islam ini telah melahirkan beberapa karya di bidang

Atas prestasi di kedua bidang hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam, Se­nat Guru Besar UI mengukuhkan Hazairin sebagai Guru Besar hukum adat dan hu­kum Islam pada Fakultas Hukum Univer­sitas Indonesia, pada 1952.

Sebagai seorang pemikir muslim di In­donesia, Hazairin berpendapat bahwa ne­gara dan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945, hanya akan mencapai kebahagiaan, adil dan makmur apabila mendapat keridaan Tuhan Yang Maha Esa. Keridaan Tuhan Yang Maha Esa itu barn bisa diwujudkan bila hukum yang berlaku dan diperlakukan di Indonesia adalah syariat agama, atau sekurang-kurangnya hukum yang ti­dak bertentangan dengan syariat agama.

Agaknya atas dasar pemikiran di atas, Hazairin mengecam habis-habisan theorie receptie, yang memandang bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang telah diterima oleh hu­kum adat, dengan menyebutnya sebagai teori Iblis. Bahkan ia menandaskan bahwa theorie receptie merupakan teori yang me­musuhi berlakunya hukum Tuhan di bumi Indonesia.

Berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam buku­nya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran Hazairin berpendapat bahwa pa­da hakikatnya sistem kewarisan yang ter­kandung dalam al-Quran adalah sistem ke­warisan yang bercorak bilateral. Pandang-an ini berlainan dengan sistem kewarisan yang patrilinial dirumuskan oleh ahli-ahli fikih Islam.

Hazairin terkenal bukan hanya sebagai pendidik semata, tetapi ia juga dikenal se­bagai politikus pejuang. Di masa fasisme Jepang Hazairin pernah menjadi anggota Gerakan Pemuda Bawah Tanah, dan ke­mudian pada 1945-1949 bergabung de­ngan Tentara Pelajar. Tahun berikutnya ia menjadi Komandan Brigade Pelajar di Ka­limantan dan kemudian menjabat Residen Bengkulu merangkap Wakil Gubernur Mi­liter Sumatra Selatan. Ia juga pernah me­mimpin sebuah partai politik, Partai Indo­nesia Raya (PIR) bersama Wongsonegoro. PIR kemudian pecah menjadi PIR Hazai­rin dan PIR Wongsonegoro. Atas kedu­dukannya sebagai pemimpin PIR, Hazai­rin pernah menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Perhatiannya yang besar terhadap ke­giatan sosial keagamaan mendorong Haza­irin bersama beberapa temannya mendiri­kan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Is­lam Jakarta, yang kemudian menjadi Uni­versitas Islam Jakarta dengan ia sendiri se­bagai rektor.

Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikebumikan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahla­wan Kalibata. Atas jasa-jasanya, Hazairin dianugerahi oleh pemerintah bintang Satya Lencana Widya Sista, Bintang Geril­ya dan Bhayangkara.

Ia meninggalkan beberapa hasil karya tulis, antara lain: Had is Kewarisan dan Sistem Bilateral, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Hendak Kemana Hukum Islam, Demokra­si Pancasila, Indonesia Satu Masjid, Pergo­lakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam dan Hukum Islam dan Masyarakat.

Advertisement