Advertisement

Politik Islam Hindia Belanda adalah kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah­masalah Islam (umat Islam) di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Kebijaksana­an tersebut diterapkan dalam rangka upa­ya memperkokoh status quo pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah di Indo­nesia.

Menghadapi rakyat Indonesia, sebagai jajahannya, yang sebagian besar (90%) memeluk agama Islam, pemerintah Hin­dia Belanda memerlukan strategi dan ke­bijaksanaan khusus untuk mengatasi dan mengendalikannya. Ketika pemerintah ko­lonial itu menghadapi kesulitan dalam mencari kebijaksanaan yang tepat, se­orang sarjana sastra Semit yang bernama C. Snouck Hurgronje menawarkan alter­natif jalan keluar yang tepat, berupa pe­misahan Islam dalam arti “ibadat” dengan Islam sebagai “kekuatan sosial dan poli­tik”. Dalam hal ini dia membagi masalah­masalah Islam atas tiga kategori:

Advertisement
  • bidang agama murni (ibadat);
  • bidang sosial kemasyarakatan;
  • bidang politik; yang masing-m.asing

menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal dengan “Politik Islam Hindia Belanda” atau “Islam Politiek”.

Dalam bidang agama murni (ibadat), pemerintah Belanda hams memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk me­laksanakan ajaran agamanya (netral aga­ma), sepanjang tidak mengganggu kekua­saan pemerintah. Pemerintah Belanda ti­dak usah ikut campur dalam masalah dog­ma atau ibadat murni, karena di samping bertentangan dengan asas kemerdekaan beragama, dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah, dan umat Islam sendiri — da­lam pandangan Snouck Hurgronje — seca­ra evolusi akan meninggalkan agamanya.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah Belanda hams memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati dan meniru Belanda (asosia,si), dan hams mem­bantu setiap usaha rakyat ke arah itu. Tu­juannya adalah untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan tuan penja­jahnya melalui kebudayaan. Usaha ini ke­mudian direalisir dengan politik etis dalam dunia pendidikan.

Dalam bidang politik, pemerintah Be­landa harus bersikap tegas mencegah se­tiap usaha yang dapat membawa rakyat Indonesia (umat Islam) kepada fanatisme dan Pan Islam (penyatuan seluruh dunia Islam di bawah sate kekuasaan politik dan agama yang dipimpin oleh seorang khali­fah, atau penyatuan seluruh umat Islam dalam satu ikatan setia kawan atau ukhu­wah Islamiyah).

Sehubungan dengan kebijaksanaan itu (Islam politiek), pemerintah Belanda ke­mudian mendirikan Het Kantoor voor In­lansche zaken (lembaga yang mengurusi masalah-masalah pribumi, yang dikepalai oleh seorang Penasihat Gubernur Jende­ral), yang berfungsi sebagai pelaksana ke­bijaksanaan pemerintah tersebut, dan kon­sultan pemerintah dalam masalah-masalah pribumi.

Pada masa-masa awal berdirinya, ter­utama ketika masih dipimpin oleh Snouck Hurgronje, Kantoor voor Inlandsche zaken berfungsi dengan baik, sehingga ke­bijaksanaan pemerintah itu berjalan lan­car. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya peranannya tampak semakin ber­kurang. Hal ini di samping karena para pimpinannya yang kurang berkualitas, ju­ga karena perubahan situasi dan kondisi rakyat Indonesia (umat Islam) pada waktu itu yang semakin sadar politik, sebagai pe­ngaruh dari perkembangan paham Pan Is­lam dari luar; sehingga kebijaksanaan poli­tik Islam yan dicanangkan Snouck Hur­gronje tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Meskipun demikian, Kantoor voor Inlandsche zaken dapat bertahan sampai masa pendudukan Jepang.

 

Advertisement
Filed under : Review,