Advertisement

Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) mulanya merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendi­dikan. Permi, yang didirikan pada 1930 (1329 H), berubah menjadi partai politik terutama sebagai hasil prakarsa H. Ilyas Yakub — Salah-seorang pendiri dan tokoh utamanya — yang kemudian dibantu oleh tokoh utama lainnya: H. Muhtar Luthfi, yang kembali dan Mesir pada 1931. Keduanya selain sama-sama pernah belajar di Mesir, juga pernah aktif di organisasi sosial politik yang ada di sana. Pengalam­an mereka di Mesir, dan berdasarkan pengamatannya terhadap pertentangan antara Syarekat Islam dengan Partai Nasional Indonesia mengenai agama dan kebangsaan sebagai dasar dan orientasi politiknya, cukup memberikan latar-belakang pemikiran tentang pentingnya suatu partai politik yang berdasarkan kepada keislaman dan kebangsaan. Atas dasar itu, ideologi politik Permi adalah “Islam mulia” dan “Indonesia sentosa via Indonesia merdeka”.

Bagi partai ini, kelangsungan hidup ber­agama menegakkan ajaran-ajaran Is­lam — dan bermasyarakat dengan segala kebebasannya hanya mungkin dicapai se­telah Indonesia merdeka. Namun, kemer­dekaan politik saja belum menjamin akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, manakala struktur perekonomian bangsa masih didominasi oleh kekuatan ekonomi asing. Karena itu, selain sangat anti impe­rialisme, Permi pun sangat menentang ka­pitalisme. Sistem politik dan sistem eko­nomi tersebut sebagai penyebab ketidak­bebasan dan penderitaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang tetjajah. Di antara perjuangannya untuk kebebasan ekonomi adalah Permi menyarankan pada para ang­gota delegasi kongresnya pada 1931 di Pa­dang untuk menggunakan produksi dalam negeri. Memang, anjuran semangat nasio­nalisme ekonominya tidak dapat dipisah­kan dan semangat gerakan swadeshi — kemandirian ekononii — yang menjadi semboyan kalangan kemerdekaan Indone­sia pada waktu itu.

Advertisement

Di samping itu, rupanya, Permi tidak meninggalkan peranan lamanya sebagai or­ganisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan. Terbukti pada 1 Mei 1931, ketika Permi melakukan kongresnya yang pertama, is mendirikan Islamic College di Padang: suatu lembaga pendidikan tingkat menengah yang memberikan perhatian penting dalam kurikulumnya terhadap pe­ngetahuan umum.

Dalam upaya melebarkan sayap organi­sasi partainya, Permi mendirikan cabang­cabangnya di Sumatra Tengah, Sumatra Timur, Bengkulu, Tapanuli, dan Aceh. Agaknya, setelah Syarekat Islam menga­lami kemunduran, Permi dipandang seba­gai suatu partai yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi politik masya­rakat Islam di Sumatra. Namun, rupanya, sambutan positif kalangan masyarakat me­nim bulkan kecurigaan bukan saja dari pihak Belanda, tetapi juga dari kalangan ninik-mamak. Suara politik Permi diang­gap terlalu keras dan radikal oleh kedua pihak tersebut. Pada 1933 beberapa akti­vis wanitanya ditangkap lantaran pidato mereka yang dianggap sangat radikal. Ke­cuali Fatimah Hatta dan Ratna Sari yang ditahan selama sepuluh hari, Rasuna Said dan Rasimah Ismail sempat dipenjarakan di Semarang selama sembilan bulan.

Selain itu, delapan orang guru Thawalib Padang Panjang lembaga pendidikan yang berada di bawah pengawasan Per­mi — dilarang mengajar. Sudah barang-ten­tu, nasib yang paling menyedihkan harus ditanggung pada tokoh utamanya — Ilyas Yakub, Muhtar Luthfi, dan Jalaluddin Thaib — yang dibuang ke Digul (Irian Ja­ya). Muhtar Luthfi dibuang pada 11 Juli 1933, Ilyas Yakub pada 7 September 1933, dan Jalaluddin pada Oktober 1933. Dari Digul, bersama dengan orang-orang buang­an lainnya, mereka dibawa pemerintah Be­landa ke Australia sebelum kedatangan Je­pang. Mereka ditempatkan di sana sampai dengan 1945. Ketika kembali ke tanah air, salah-seorang di antara ketiga tokoh terse-but, Muhtar Luthfi, tidak kembali ke kampung-halamannya (Minangkabau), me­lainkan ke Makasar. Sesungguhnya, para aktivis dan tokoh Permi yang ditahan dan dibuang Belanda selurulinya berjumlah 55 orang, 10 orang di antaranya wanita.

Karena pengawasan yang terlalu ketat dan pihak pemerintah Belanda terhadap ruang gerak organisasi ini, akhirnya pada 1936 para pimpinan partai memilih untuk membubarkan-diri. Sesungguhnya, peng­awasan ketat terhadap aktivitas organisasi pergerakan nasional telah menjadi kebijak­sanaan politik kolonialisme Belanda.

 

Advertisement