Advertisement

Partai Islam Indonesia (PII) didiri­kan pada 4 Desember 1938 (1356 H) yang diketuai oleh R. Wiwoho, seorang bek-as Ketua Umum Jo-ng Islamieten Bond (JIB) dan pernah menjadi anggota Volksraad — Dewan Rakyat pada masa penjajahan Be­landa. Adapun susunan kepemimpinan se­lengkapnya adalah: Sukiman (seorang be­kas aktivis Syarekat Islam, SI) sebagai Wakil Ketua, Ahmad Kasmat (aktivis Mu­hammadiyah) sebagai Sekretaris I, Wali al-Fatah (juga bekas aktivis SI) sebagai Sek­retaris II, Dr. Sukardi dan H.A. Hamid (la-tar belakang organisasi keduanya tidak be­gitu jelas) masing-masing sebagai Bendaha­ra I dan II, serta sebagai Komisaris terdiri dan K.H. Mas Mansur, H. Hadikusumo, A. Kahar Muzakir, Rasyidi, dan H. Farid Ma`ruf (semuanya tokoh Muhammadi­yah). Enam dari sebelas anggota kepemim­pinan partai ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Latar belakang kemunculan partai ini merupakan bagian dari fenomena kemelut politik yang terjadi dalam tubuh Syarekat Islam. Sejak Sukiman dan kawan-kawan­nya diskorsing (1933) oleh Syarekat Islam pusat, banyak cabang yang tidak menye­tujui keputusan tersebut. Cabang-cabang yang menentang keputusan pusat, kemu­dian, membentuk suatu kepanitiaan —Partai Islam Indonesia — dengan dasar Is­lam, nasionalisme, dan swadaya. Untuk mewujudkan rencananya — membentuk Partai Islam Indonesia — panitia tersebut mencari kedasama dengan PSII Merdeka: fraksi Yogyakarta yang memutuskan hu­bungan dengan kepemimpinan pusat. Me­mang, tahun berikutnya, usaha panitia ini tidak berjalan mulus, walaupun mendapat dukungan dari berbagai daerah di Jawa: Cirebon, Pekalongan, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Solo, dan Pare. Namun de­mikian, usaha ini merupakan perintisan dari upaya untuk mendirikan Partai Islam Indonesia.

Advertisement

Tahun-tahun berikutnya, pertengahan dasawarsa 1930-an, Sukiman, Wali al-Fa­tah serta beberapa pimpinan Muhammadiyah — termasuk ketua umumnya, K.H. Mas Mansur — mengusulkan kepada Partai Syarekat Islam agar mengubah strategi po­litiknya: politik hijrah yang bersifat non kooperatif. Di samping itu, para pemim­pin ini memajukan usulan tambahan kepa­da Partai Syarekat Islam agar partai ini ha­nya menangani bidang politik, sedang bi­dang-bidang lainnya — sosial dan pendi­dikan — diserahkan kepada organisasi-or­ganisasi lain untuk menanganinya. Tetapi Syarekat Islam tidak bisa menerima usulan tersebut. Atas dasar itu, mereka (para pengusul) merencanakan untuk mendiri­kan partai politik baru. Sebelum berhasil mendirikan Partai Islam Indonesia pada 4 Desember 1938, mereka sempat menya­lurkan aspirasinya ke lembaga kajian ke­islaman yang didirikan Ahmad Kasmat di Yogyakarta: Islam Study Club.

Pada dua tahun pertama, Partai Islam Indonesia di samping belum menyusun da­sar-dasar perjuangannya, juga belum sem­pat membuat suatu program yang jelas se­cara menyeluruh. Agaknya, mekanisme kerja partai ini pada taraf permulaan ba­nyak diorientasikan kepada pengembang­an cabang — di Jawa, Sumatra, Kaliman­tan, dan Sulawesi — serta masalah-masalah praktis saja. Baru pada 1940 Partai Islam Indonesia berhasil menyusun program par-tai yang disetujui oleh kongresnya yang pertama di Yogyakarta pada tahun yang sama. Di antara programnya yang diper­juangkan adalah bahwa Partai Islam Indo­nesia menghendaki negara kesatuan yang bersifat demokratis. Di samping itu, selain menghendaki Indonesianisasi struktur bi­rokrasi pemerintahan, partai juga meng­hendaki perluasan hak-hak politik, kemer­dekaan berbicara, mengeluarkan pendapat dan berpikir, serta kebebasan pers. Dalam bidang agama, partai menuntut pengha­pusan semua subsidi untuk semua agama. Sedangkan dalam bidang ekonomi, selain menuntut penghapusan berbagai macam pajak yang memberatkan rakyat, partai ju­ga menuntut penyerahan perusahaan-peru­sahaan penting kepada negara dan melin­dungi perusahaan-perusahaan pribumi dan persaingan dan tekanan perusahaan multi nasional perusahaan asing.

Dalam kongres partai yang kedua, 25­27 Juli 1941 di Solo, Partai Islam Indone­sia, yang memang bersikap kooperatif, di samping memajukan kesediaannya untuk duduk di dalam dewan-dewan yang ada, juga mendukung tuntutan GAPI (Gabung­an Politik Indonesia) agar Indonesia ber­parlemen. Partai Islam Indonesia yang ber­sifat kooperatif dan moderat, dalam stra­tegi perjuangan politiknya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, banyak menjalin kerjasama dengan partai dan organisasi po­litik lain: seperti GAPI, MIAI (Majelis Is­lam A`la Indonesia), dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

Namun, pedahnya Perang Pasifik telah mengubah konstelasi politik internasional. Salah satu akibatnya adalah semakin mengerasnya kebijaksanaan politik Hindia Belanda dalam menghadapi fenomena per­gerakan politik nasional bumi putra. Ber­dasarkan itu, kegiatan Partai Islam Indo­nesia pun terhadang. Bahkan, tiga orang tokohnya — Ahmad Kasmat, H. Farid Ma`ruf, dan H. Abdul Kahar Muzakkir — ditangkap pemerintah Belanda atas tuduh­an bersimpati terhadap musuhnya, Je­pang, tepat pada 8 Desember 1941 ketika pasukan Jepang menyerang Hawaii.Partai Islam Indonesia

Advertisement