Advertisement

Ordonansi Haji adalah peraturan peng­awasan untuk memperketat mekanisme per­jalanan ibadat haji umat Islam Indonesia yang dikeluarkan pemerintah Hindia Be­landa pada 1927. Ordonansi Haji ini se­bagai bagian dan kebijaksanaan politik kolonial dalam membatasi ruang gerak kekuatan politik umat Islam Indonesia. Dengan kata lain, Ordonansi Haji merupa­kan bagian dari Sistem Pollak Islam Hin­dia Belanda.

Penetapan Ordonansi Haji ini, sesung­guhnya, didasarkan kepada gejala hubung­an internasional umat Islam Indonesia yang semakin meningkat dengan wilayah Timur Tengah, sebagai pusat keislaman, khususnya Mekah, setelah Terusan Suez dibuka pada 1869. Ibadat Haji menurut pengamatan pemerintah Hindia Belanda bukan semata-mata ritual pokok keaga­maan, tetapi mengandung segi politik. Kota Suci Mekah pada musim Haji, sung­guh memainkan peran ganda: di samping sebagai pusat kegiatan ibadat haji, Mekah pun berperan sebagai pusat pertemuan internasional antar dunia Islam. Berbagai persoalan, baik yang menyangkut sosial keagamaan, budaya, ekonomi, dan khu­susnya politik, hampir tidak pernah luput dibicarakan di sana. Hasil positif dan per­temuan dan pembicaraan tersebut adalah solidaritas antar umat dan dunia Islam se­makin menguat. Bahkan, bagi pemerintah Hindia Belanda, solidaritas antar dunia Islam sering dipandang sebagai salah satu bentuk penjelmaan idiologi Pan Islamisme

Advertisement

(paham kesatuan antar umat Islam se­dunia).

Dilihat dan latar belakang waktu, me­ngapa pemerintah Hindia Belanda mene­tapkan Ordonansi Haji pada 1927, adalah dikarenakan pada tahun itu, 1927, jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 52.000 lebih. Sedangkan jumlah jemaah haji du­nia pada saat itu hanya mencapai 123.000 lebih. Berarti, jumlah jemaah haji Indone­sia pada 1927 sebanyak 44% dari jumlah jemaah haji dunia.

Advertisement