Advertisement

Ordonansi Guru adalah salah-satu ke­bijaksanaan politik kolonial pemerintah Belanda yang dirasakan sangat mengikat kebebasan mekanisme dan proses pendi­dikan Islam. Pertama kali ordonansi terse-but dikeluarkan pada 1905 yang mewajib­kan setiap guru agama yang hendak me­laksanakan tugasnya terlebih dahulu harus meminta dan memperoleh izin pemerin­tah kolonial. Ordonansi ini berlaku untuk wilayah Jawa, kecuali Yogya dan Solo, dan Madura.

Ordonansi Guru ini dirasakan berat oleh dunia pendidikan Islam, terutama, di samping mengandung unsur kebijaksanaan politik, juga kebijaksanaan birokrasi kolo­nial sangat mengganggu mekanisme pen­didikan Islam tradisional yang tidak me­miliki sistem organisasi dan administrasi yang teratur. Unsur kebijaksanaan politik yang terkandung dalam ordonansi ini, se­sungguhnya, dilatarbelakangi oleh kekha­watiran politik kolonial terhadap peran guru agama yang dianggapnya memiliki kekuatan sosial politik dalam menggerak­kan massa.

Advertisement

Dua puluh tahun kemudian, 1 Juni 1925, ordonansi yang telah diberlakukan sejak 2 November 1905 ditinjau kembali dan direvisi. Revisi ini, terutama, selain didasarkan kepada situasi politik yang sudah tidak relevan, juga, ternyata, kekha­watiran terhadapperan guru agama sebagai kekuatan sosial politik semakin tidak ter­bukti; atau setidaknya, kekuatan sosial politik guru agama sudah teijinakkan. Se­hingga, pemerintah kolonial merasa perlu mengadakan penyederhanaan ordonansi. Isi Ordonansi Guru yang barn, 1925, ha­nya mewajibkan guru agama untuk mem­beritahukan rencana kegiatannya, tanpa hams meminta izin sebagaimana ordonan­si sebelumnya. Ordonansi ini tidak hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, melainkan juga, sejak 1 Januari 1927, ber­laku untuk Aceh, Sumatra Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lom­bok. Sedangkan untuk wilayah Bengkulu barn diberlakukan sekitar 1930-an.

 

Advertisement