Advertisement

NIkah adalah salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia, makna asalnya ialah: berkumpul, menindas dan memasukkan (sesuatu) di samping juga berarti bersetubuh dan berakad. Adapun yang dimaksud dengan nikah menurut isti­lah para ahli hukum Islam (fukaha) seperti dikemukakan oleh sebagian mereka ialah “suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang me­lakukan akad (perjanjian) tersebut men­jadi halal”.

Dalam bahasa Indonesia, kata nikah di­artikan dengan kawin. Istilah pernikahan, yang dalam fikih Islam umum pula dise­but dengan istilah zawaj atau at-tazwij, merupakan sinonim bagi kata perkawinan.

Advertisement

Pernikahan atau perkawinan merupa­kan salah satu perbuatan hukum yang sa­ngat penting bagi kehidupan umat manu­sia, utamanya mereka yang beragama dan khususnya umat Islam. Dengan demikian maka bukan tidak pada tempatnya jika syariat Islam menentukan beberapa atur­ an yang berkenaan dengan soal perkawin­an dan akibat hukum yang ditimbulkan­nya. Demikian pula halnya negara yang memandang penting untuk mengatur masalah-masalah perkawinan.

Seperti halnya dengan negara-negara lain, Negara Hukum Republik Indonesia juga mempunyai peraturan dan perundang­undangan yang mengatur ihwal perkawin­an warganegaranya, yaitu: “Undang-Un­dang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dan “Peratur­an Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Un­dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ten-tang Perkawinan”.

Menurut Undang-undang tersebut, “per­kawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk ke­luarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat pasal 1 Undang-Undang Repu­blik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Ten-tang Perkawinan).

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita luhur atau tujuan utama dari per­kawinan seperti tersurat di atas, Undang­undang tersebut menetapkan beberapa prinsip (asas) perkawinan dan hal-hal lain yang bertalian erat dengan perkawinan. Di antaranya:

(1) asas sukarela

(2) partisipasi keluarga

(3) asas monogami atau poligarni diba­tasi secara ketat

(4) perceraian dipersulit

(5) mengutamakan kematangan talon mempelai

(6) memperbaiki derajat kaum wanita.

Asas lain yang juga dipentingkan oleh Undang-undang ini ialah: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hu­kum masing-masing agamanya dan keper­cayaannya itu” (baca pasal 2 ayat (1) dan perhatikan Penjelasan Umum, angka 3 dan 4 huruf b serta Penjelasan pasal 1).

Dalam pada itu di Indonesia, umumnya masyarakat Islam memandang hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, se­suai pendapat para ulama Syafilyah yang konon disebut-sebut sebagai mazhab yang paling berpengaruh di Indonesia.. Ada-pun menurut pendapat ulama-ulama Ha­nafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, me­langsungkan suatu perkawinan sunnah hu­kumnya bagi setiap muslim. Sedangkan para ulama mazhab Zahiri menyatakannya sebagai wajib paling tidak satu kali untuk seumur hidup seorang muslim.

Terlepas dari perbedaan pendapat ula­ma tentang hukum anal nikah, seperti di­kemukakan di atas, yang jelas hampir se­mua umat Islam yang telah dewasa atau tua melakukan akad nikah sesuai kebutuh­an mereka yang mempunyai nafsu syah­wati. Dan nas-nas syariat sendiri baik al­Quran maupun al-Hadis, menganjurkan kaum muslimin yang punya kesanggupan dan kemauan supaya menikah. Namun de­mikian seperti dikemukakan para ahli hu­kum Islam (fukaha), hukum melakukan pernikahan itu tampaknya bisa menjadi wajib dan sunnah di samping bisa jadi mu-bah, makruh dan bahkan haram sesuai kondisi orang yang hendak melakukannya di samping memperhatikan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Bagi orang yang punya keinginan (naf­su) untuk kawin dan mempunyai kemam­puan untuk melakukannya, wajib meni­kah jika ia sendiri merasa khawatir akan berbuat dosa terutama zina jika ia tidak menikah. Dan hukum nikah menjadi su­nah bagi orang yang telah mempunyai ke­mampuan dan kemauan untuk itu tetapi ia tidak dikhawatirkan akan berbuat zina sekiranya ia tak kawin.

Perkawinan yang hukumnya haram ia­lah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak punya kemampuan untuk melaku­kannya serta tidak bertanggung jawab un­tuk menunaikan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga. Perkawinan yang demikian akan membuat kehidupan ru­mah-tangganya menjadi terlantar dan me­nyalahi tujuan mulia dari pensyariatan nikah itu sendiri. Termasuk ke dalam ka­win yang diharamkan ialah perkawinan yang dilakukan dengan maksud hendak menganiaya seseorang seperti mengawini seorang wanita dengan tujuan hanya agar si wanita tersebut tidak dapat menikah de- ngan laki-laki lain.

Adapun bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi ia sang­gup menahan diri dari perbuatan dosa sek­sual terutama zina jika ia tidak melakukan perkawinan, hukumnya menjadi makruh sekiranya ia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewa­jiban dengan baik sebagai suami atau istri.

Dan hukum nikah menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan un­tuk melakukannya, tetapi jika tidak mela­kukan ia tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga ia tidak akan menterlantarkan istrinya.

Advertisement
Filed under : Review,