Advertisement

Mut’ah (jamaknya mute) secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan atau kesedapan.Mut juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan, te­tapi kesenangan atau manfaat tersebut akan lekas hilang dengan sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi. Merasakan kele­zatan dan kesedapan sesuatu umpamanya, sering disebut tamattu’ karena kelezatan tersebut akan segera berlalu dalam waktu yang relatif singkat (sebentar). Dengan de­mikian dapat dikatakan, mut`ah adalah suatu kesenangan, kenikmatan, kelezatan atau kesedapan yang relatif hanya seben­tar dan akan segera hilang atau berakhir.

Dalam dunia fikih (hukum Islam), kata mut`ah dijadikan nama bagi suatu pembe­rian (berupa hartabenda seperti uang dan pakaian atau barang lainnya) yang diberi­kan seorang suami kepada istrinya yang ditalak. Menurut al-Quran surat al-Baqa­rah: 236 dan surat al-Ahzab: 49, suami yang mentalak istrinya diperintahkan atau dianjurkan supaya memberi sesuatu kepa­da bekas istrinya. Pemberian yang demi­kian dalam istilah fikih lazim disebut se­bagai mut`ah. Dinamai mut`ah, agaknya karena pemberian tersebut dapat menghi­bur atau menyenangkan istri yang ditalak­nya, namun kesenangan itu tidak akan bertahan lama karena pemberian yang di­terirna bekas istri pada umumnya hanya sedikit. Adapun berapa banyak jumlah pembe­rian (mut`ah) yang hams diberikan se­orang bekas suami kepada bekas istrinya, al-Quran tidak menyebutkan ketentuan­nya. Ia tampak menyerahkan kepada para bekas suami sesuai keikhlasan dan kemam­puan mereka masing-masing. Namun de­mikian, sebagian fukaha (para ahli fikih) ada yang menentukan ukurannya. Imam asy-Syafil umpamanya, menetapkan bah­wa mut`ah itu dianjurkan berupa seorang pembantu (khadim) bagi orang yang kaya (mampu), 30 dirham bagi kalangan ting­kat menengah dan berupa sebuah tutup kepala (semisal mukena) bagi mereka yang tidak punya. Sedangkan Imam Abu Hani­fah menetapkan batas minimal mut`ah adalah sebuah baju besi (dir’), khimgr (tu­tup kepala seperti mukena atau telekung) dan selimut (mulhifat). Adapun batas maksimalnya, menurut Abu Hanifah, ti­dak boleh lebih dari separuh maskawin (mahar).

Advertisement

Adapun mengenai ketentuan hukum memberikan mut`ah semacam itu, lahiriah ayat yang disebutkan di atas mengisyarat­kan wajib jika istri yang ditalak itu belum pernah digauli dan belum ditetapkan mas­kawinnya; tetapi hanya dianjurkan (mus­tahab) kalau telah pernah digauli dan atau telah ditetapkan maskawinnya. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam.

Menurut al-Hasan al-Basri, memberikan mut`ah hukumnya wajib bagi setiap suami yang mentalak istrinya, apakah dia telah pernah menggaulinya atau belum pernah sama sekali. Sedangkan Imam Malik ber­pendapat sebaliknya, hukum memberikan mut`ah hanya dianjurkan (mustahab) dan tidak wajib untuk semua wanita yang di­talak. Adapun menurut kebanyakan ahli fikih (jumhur al-fukaha), wajib terhadap wanita yang ditalak sedangkan maskawin­nya belum ditetapkan, dan dianjurkan ba­gi wanita yang ditalak dan maskawinnya telah ditetapkan.

Selain pengertian mut`ah yang telah di­kemukakan di atas, dalam hukum Islam juga dikenal apa yang disebut dengan isti­lah nikah (kawin) mut`ah. Nikah mut`ah ialah perkawinan yang diakadkan hanya untuk beberapa waktu tertentu seperti be­berapa hari, beberapa minggu atau bebera­pa bulan saja. Dihubungkan dengan pe­ngertian mut`ah di bagian awal uraian ini; perkawinan semacam itu dinamakan ka­win mut`ah ialah karena maksud tujuan­nya hanya untuk bersenang-senang mele­paskan nafsu seksualnya pada waktu-wak­tu yang telah ditentukan itu.

Nikah mut`ah juga biasa disebut sebagai (zawaj al-mu laqqat) yang berarti perka­winan yang ditentukan waktunya dan (zawaj al-munqatil yang berarti perkawin­an yang terputus (setelah waktu yang di­tentukan habis).

Dalam nikah mut`ah tidak ada maska­win, tidak ada kewajiban memberikan naf­kah kepada istri dan tidak saling mewaris jika salah seorang dari keduanya (suami atau istri) meninggal dunia. Dan apabila perkawinan tersebut membuahkan anak, maka anaknya hanya mempunyai nasab (hubungan keturunan) kepada ibunya, tidak dengan ayahnya.

Semua ulama Islam telah sepakat bah­wa Nabi Muhammad pernah memboleh­kan (menghalalkan) nikah mut`ah dalam situasi dan kondisi yang amat darurat se­perti pada waktu peperangan membebas­kan kota Mekah (fatlj Makkah), namun mereka berselisih pendapat tentang ke­langsungan hukum boleh melakukan ni­ kah mut`ah itu. Menurut keyakinan kaum Syi`ah, hukum kebolehan nikah mut`ah tidak pernah dihapuskan (mansiikh) oleh Nabi, dan karenanya menurut mereka, ka­win mut`ah masih boleh dilakukan hingga sekarang.

Berlainan dengan kaum Syi`ah, umat Is­lam yang beraliran Sunni berpendirian bahwa nikah mut`ah hukumnya haram. Nikah mut`ah yang pernah dibolehkan Nabi Muhammad di masa-masa awal Islam itu, demikian menurut kaum Sunni, telah dimansukh oleh Nabi sendiri seperti dapat difahami dan beberapa buah Hadis. Dan oleh karenanya, hukum kawin mut`ah yang semula rhubah (boleh) itu berubah menjadi terlarang (haram).

Dalam pandangan kaum Sunni, nikah mut`ah itu bukan saja telah dilarang oleh Syariat, melainkan juga karena berlawan­an dengan hakikat disyariatkannya perni­kahan itu sendiri. Sebagai misal, di antara tujuan perkawinan ialah untuk memper­oleh keturunan, dan keturunan itu sendiri menurut syariat Islam menimbulkan ke­wajiban dan hak waris-mewarisi baik bagi si ibu maupun pihak bapak. Sedangkan dalam nikah mut`ah anak hanya memiliki nasab kepada ibu dan tidak kepada bapak seperti telah disinggung di atas.

Advertisement