Advertisement

MPKS adalah singkatan dari Majelis Per­timbangan Kesehatan dan Syara. Majelis tersebut didirikan berdasarkan Surat Kepu­tusan Menteri Kesehatan Republik Indo­nesia Nomor: 53140/Kab, tanggal 11 Agustus 1954. Sebagai pertimbangan didi­rikannya majelis ini ialah, bahwa sejak du – lu banyak sekali masalah-masalah kesehat­an yang bersangkut paut dengan agama Islam yang belum terpecahkan sama seka­li, sehingga kelancaran tugas Departemen Kesehatan Republik Indonesia banyak ter­halang karenanya. Di samping itu banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang dimaju­kan oleh berbagai instansi pemerintah ataupun oleh masyarakat tentang masalah­masalah kedokteran dan kaitannya dengan hukum Islam.

Hal-hal seperti itulah yang mendorong didirikannya Majelis Pertimbangan Kese­hatan dan Syara, yang ditugaskan untuk melakukan penelaahan-penelaahan dan pembahasan-pembahasan, untuk dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang ada kaitannya dengan hukum Islam, dan kemudian memberikan pertimbangan­pertimbangan, keputusan-keputusan dan fatwa tentang masalah-masalah kesehatan yang berhubungan atau ada kaitannya de­ngan hukum syara, kepada Menteri Kese­hatan Republik Indonesia, untuk dapat di­jadikan pegangan bagi para dokter, para petugas kesehatan, dan masyarakat Islam pada umumnya.

Advertisement

Tugas-tugas MPKS, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut ialah mengupas, membahas, mempertim­bangkan, memutuskan dan memberi fatwa kepada Menteri Kesehatan mengenai ma­salah-masalah kesehatan yang bersangkut­an dengan hukum syara.

Sebagai Ketua MPKS yang pertama di­tetapkan Dr. Med. Ahmad Ramali, dengan susunan Panitia lengkap sebagai berikut:

  • Med. Ahmad Ramali gelar Sutan Lembang Alam, Kepala Rumah Sakit Umum Mampang, dan Penasihat Kemen­terian Kesehatan, sebagai Ketua merang­kap anggota.
  • H. Muhammad Syukri, Kepala Ja­watan Urusan Agama, sebagai anggota.
  • H. Moh. Sadri, pegawai Biro Per­adilan Agama, sebagai anggota.
  • H. Moh. Sapardi, pegawai Jawat­an Penerangan Agama, sebagai anggota.
  • H. Moh. Saleh Suaidy, Kepala ba­gian Penyiaran, Jawatan Penerangan Aga-ma, sebagai anggota.
  • Nasaruddin Latif, Kepala KUA Ko­tapraja Jakarta Raya, sebagai anggota.
  • Abdullah Aidid, Kepala Jawatan Pe­nerangan Agama, sebagai anggota.
  • Ali al-Hamidi, ulama, sebagai anggota.
  • Salim Fakhri, pegawai Kementerian Agama, penulis al-Quran Pusaka, sebagai

– (10) Moh. Zain Hasan, Pegawai Kemen­terian Luar Negeri, sebagai anggota.

  • Fuad Moh. Fachruddin, pegawai Kementerian Luar Negeri, sebagai anggo­

Moh. Nur Asyik, pegawai Jawatan Pendidikan Agama, sebagai anggota.

(13) Danial Ayub, pegawai Biro Peradil­an Agama, sebagai anggota.

Panitia MPKS yang pertama kali terse-but dilantik pada 12 Agustus 1954, oleh Menteri Kesehatan, Dr. Lie Kiat Teng. Da-lam perkembangannya, Panitia MPKS ter­sebut mengalami banyak pergantian, dan pada 1989 Panitia MPKS tersebut diketuai oleh Prof. Dr. H. Kamal Mahmud, S.H.

Sejak 1954, telah banyak fatwa-fatwa yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara kepada Menteri Ke­sehatan mengenai masalah-masalah ke­sehatan yang ada kaitannya dengan hukum Islam. Di antara fatwa-fatwa ter­sebut ialah:

  1. Fatwa MPKS tentang Transplantasi Cornea (Fatwa No. 1/1969).
  2. Mengambil selaput bening mata (cor­nea) dari mayat dan memindahkannya kepada mata penderita penyakit mata untuk menyembuhkannya, hukumnya mubah (boleh).
  3. Karena tindakan itu disebabkan oleh maslahat yang lebih diutamakan dari­pada larangan mengganggu tubuh ma­yat, maka dia bersifat darurat.
  4. Oleh karena itu pelaksanaannya harus­lah dibatasi kepada yang sangat diperlu­kan saja.
  5. Bila mayat yang akan diambil selaput bening matanya itu masih mempunyai ahli waris, maka haruslah pengambilan cornea itu dengan izin ahli warisnya, kecuali apabila yang bersangkutan sebe­lum meninggal sudah mengizinkan.
  6. Fatwa MPKS tentang Bank Air Susu Ibu (Fatwa No. 21/1976).
  7. Menyusukan bayi dengan kumpulan air susu yang berasal dari beberapa orang ibu, tidak termasuk penyusuan (= ra­cla’ah) menurut hukum Islam.
  8. Mengadakan Bank Air Susu Ibu (Bank ASI) untuk menyusukan bayi dengan cara yang tersebut pada ayat 1, tidak terlarang (boleh).
  9. Penyusuan bayi dengan air susu dan Bank ASI tersebut tidak mengakibat­kan haramnya perkawinan si bayi de­ngan pihak ibu-ibu donor.
  10. Fatwa MPKS tentang Induksi Haid dengan Vaccum Aspirator (Fatwa No. 24/ 1982)
  11. Menstrual Regulation pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dimak­sudkan untuk mengosongkan isi rahim pada wanita yang mengalami keterlam­batan haid selama 14 hari atau lebih.
  12. Dengan demikian Menstrual Regulation merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menggagalkan kehamilan atau pengguguran (abortus).
  13. Abortus adalah perbuatan yang terla­rang, karena itu Menstrual Regulation merupakan perbuatan yang terlarang ju­ga.
  14. Dalam menjalankan progam KB di In­donesia, hendaknya tidak digunakan cara Menstrual Regulation ini, tetapi di­gunakan cara-cara lain yang tidak terla­

d: Fatwa MPKS tentang Bedah Mayat. (Fatwa No. 4/1955)

  1. Bedah mayat itu mubah atau boleh hu­kumnya untuk kepentingan ilmu penge­tahuan, pendidikan dokter dan pene­gakan keadilan di antara umat manusia.
  2. Membatasi kemubahan ini sekedar da­rurat saja menurut kadar yang tidak bo­leh tidak harus dilakukan untuk menca­pai tujuan-tujuan tersebut.
  3. Fatwa MPKS ten tang Penggunaan Pil Ramadan. (Fatwa No. 22/1979)
  4. Seorang muslimat dalam bulan Rama­dan boleh berusaha untuk mencegah kedatangan haid dengan menggunakan Pil Ramadan (Pil Anti Haid).
  5. Bagi siapa yang ingin melaksanakannya harus lebih dahulu minta advis kepada seorang dokter.

Semua fatwa-fatwa MPKS itu dapat di­lihat dan bulletin-bulletin yang diterbit­kan oleh Sub Panitia Dokumentasi MPKS.

 

Incoming search terms:

  • arti MPKS

Advertisement
Filed under : Review,

Incoming search terms:

  • arti MPKS