Advertisement

Mazalim adalah jamak dari mazlamah, yang menurut bahasa berarti suatu tindak­an penganiayaan. Dalam istilah peradilan dalam Islam berarti sengketa yang terjadi di antara pejabat yang berkuasa dan rak­yat jelata yang lemah, atau suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa, baik terhadap baitul-mal mau­pun terhadap rakyat biasa. Untuk meng­adili perkara-perkara tersebut dibutuhkan suatu badan yang kuat dan berwibawa yang disebut williyat                                (suatu kekuasaan yang khusus menyelesaikan masa­lah mazalim). Perkara-perkara yang akan diselesaikannya adalah perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh peradilan biasa. Oleh sebab itu ia ditunjuk dan orang-orang kuat yang berwibawa, sehingga tidak se­orang pun yang sanggup bersikeras di ha­dapannya, walaupun darikalangan pengua­sa sendiri.

Landasan hukum dari adanya badan ini, disebutkan dalam surat al-Bagarah ayat 279 yang menjelaskan bahwa jika sese­orang tidak mau tunduk kepada ketentu­an Allah maka ia akan menerima satu tin­dak keras dari-Nya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa umat Islam itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu janganlah sese­orang menganiaya saudaranya itu. Dan banyak lagi ayat dan hadis yang menyata­kan larangan menganiaya dan suruhan agar menolong orang-orang sedang terani­aya. Dalam hal ini jelas bahwa seseorang yang dianiaya oleh orang yang lebih kuat daripadanya lebih membutuhkan suatu pertolongan dari suatu kekuatan yang mungkin melepaskannya dari penganiaya­an itu.

Advertisement

Rasulullah sendiri sebagai utusan Allah dalam sejarah hidupnya telah melaksana­kan kekuasaan tersebut. Umpamanya al­Mawardi meriwayatkan dalam bukunya al­Alikam as-Sulgniyah bahwa Rasulullah pernah menyelesaikan perkara yang terja­di di antara saudara sepupunya Zubeir bin Awam dengan seorang lelaki dari kalangan al-Ansar dalam masalah air minum. Laki­laki itu merasa teraniaya oleh Zubeir, teta­pi ia merasa tidak mampu untuk menun­tut lebih keras, karena mengetahui bahwa Zubeir dan kalangan keluarga Rasulullah. Oleh Rasulullah perkara itu diputuskan se­cara adil, dengan tidak melihat siapa itu Zubeir bin Awam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak lain dari mele­paskan beban mental bagi lelaki itu, di mana ia merasa sungkan mengajukan se­suatu protes terhadap orang yang diang­gapnya lebih kuat daripadanya.

Pada masa khulafaurrasyidin, kekuasa­an yang menangani masalah mazalim be­lum terpisah dan kekuasaan hakim biasa.

Karena, di samping yang menjadi hakim adalah dan kalangan para sahabat yang di­segani, juga karena kesadaran agama ma­sih tebal di kalangan mereka, sehingga apabila terjadi kasus mazalim, cukup sese­orang diberi nasihat agar ia kernbali kepa­da kebenaran. Namun kemudian, pada masa pemerintah Bani Umayyah, kesadar­an beragama semakin menipis, dan tindak­an semena-mena sering dilakukan oleh orang yang berkuasa terhadap masyarakat yang dipandangnya lemah. Dalam kondisi demikian, para hakim biasa yang kurang berwibawa di mata penguasa itu, tidak sanggup menyelesaikan  masalah-masalah seperti itu. Situasi yang demikian memer­lukan suatu kekuatan yang mampu mem­bela masyarakat lemah. Maka diriwayat­kan bahwa khalifah Abdul-Malik bin Mar-wan (65-86 H) adalah orang yang mula­mula secara resmi mendirikan peradilan mazalim, terpisah dan peradilan biasa. Le­bih maju lagi peradilan mazalim pada ma­sa khalifah Umar bin Abdul-Aziz (99­101 H). Ia sendiri sering ikut serta dalam mengad-ili perkara-perkara tersebut. Diri­wayatkan pada satu kali ada yang meng­adukan perbuatan kurang wajar dan al­Walid ibnu Abdul-Malik dengan mengam­bil alih harta milik seseorang, tanpa prose­dur yang sah. Ketika Umar bin Abdul­Aziz mengetahui kebenaran pengaduan itu ia memutuskan agar harta itu dikembali­kan kepada si pemiliknya.

Setelah khalifah Umar bin Abdul-Aziz, peradilan mazalim kurang mendapat per­hatian. Perkara-perkara mazalim dilimpah­kan kepada pengadilan biasa. Akan tetapi, karena keterbatasan kemampuan hakim biasa, masalah-masalah tersebut tidak ba­nyak dapat ditanggulangi. Hal itu berlang­sung sampai awal pemerintah Bani Abbas, di mana tugas tersebut termasuk wewe­nang hakim biasa. Peradilan tersebut kern­bali mendapat perhatian khusus dan seca­ra tersendiri pada masa khalifah al-Mandi (158-169 H) yang berlangsung sampai masa khalifah al-Muhtadi (255-256 H).

Seorang wanita datang kepada khalifah al-Makmun (198-218 H), mengadukan bahwa putra khalifah sendiri telah meram­pas harta mildcnya. Untuk mengadili perkara tersebut, al-Makmun menunjuk ha­kim terkenal Yahya bin Aksam. D’alam persidangan perempuan itu dengan emosi­nya banyak mengeluarkan suara keras yang dianggap oleh hakim tidak wajar di­lakukan terhadap putra seorang khalifah. Oleh karena itu, salah seorang dari petugas di peradilan menegurnya. Tetapi al-Mak­mun membantah tindakan petugas itu dan memerintahkan agar perempuan itu di­biarkan mengucapkan keterangannya. De­ngan itu wanita tersebut secara bebas mengemukakan alasan-alasannya, sehingga pada akhirnya peradilan dapat mengambil putusan secara adil, dengan mengembali­kan harta miliknya itu kepadanya.

Peradilan mazalim dalam sejarahnya, pada umumnya dipimpin langsung oleh khalifah atau gubern.ur yang ditunjuk un­tuk itu. Khalifah atau gubernur bisa meng­angkat seseorang yang mewakilinya dalam tugas tersebut, yang disebut dengan weili mazalim, gadf mazalim atau sahib al-mazil­lirn, yang dilengkapi dengan .beberapa pembantu, seperti hakim pembantu, ahii hukum fikih panitera dan beberapa orang yang dapat menjadi saksi.

Advertisement