Advertisement

Masyhad adalah makam bagi individu yang meninggal dalam perjuangan mene­gakkan ajaran Islam (syahid). Pujian dan kekaguman orang-orang Islam terhadap figur semacam ini diekspresikan dalam berbagai bentuk, di antaranya pendirian monumen di atas makam tersebut (masy­had). Kalau tujuan pembangunan masy­had adalah terutama guna mengingat dan sekaligus mendorong semangat perjuangan seorang syahid, tak ada jaminan bahwa pembangunan masyhad tidak akan disele­wengkan dan fimanfaatkan buat tujuan-tujuan yang menyalahi ajaran tauhid. Me­mang makam orang-orang terkemuka ter­bukti sangat potensial bagi tumbuhnya ritus dan kepercayaan akan kemampuan khusus tokoh-tokoh tersebut dalam mem­pengaruhi jalan hidup seseorang. Di sam­ping itu, masyhad juga memainkan pe­ranan dalam menyediakan fasilitas bagi para pencari ilmu, khususnya yang berke­naan dengan keahlian yang pernah

si penghuni makam.

Advertisement

Ada beberapa faktor yang mendukung berkembangnya peranan masyhad dalam bidang pendidikan, di antaranya adalah terkumpulnya dana, fasilitas gedung dan figur rujukan yang konkrit. Aktivitas dan teladan yang diekspresikan seorang syahid merupakan rangsangan kuat bagi para pengagumnya di antaranya untuk memi­liki taraf keilmuan yang dicapainya. Hal ini sangat dimungkinkan karena dekatnya simbol keberadaan seorang syahid dengan masyhadnya. Fasilitas sebuah masyhad yang dilengkapi dengan berbagai

an akomodasi sangat memungkinkan ber­kumpulnya berbagai individu dan kelom­pok. Bertemunya orang-orang yang memi­liki berbagai kesamaan, khususnya peng­hormatan terhadap seorang syahid, akhir­nya membentuk ikatan di antara mereka guna meneruskan ilmu dan aktivitas sya­hid tersebut. Reputasi sebuah masyhad sangat memudahkan terkumpulnya dana baik buat pemeliharaan masyhad atau un­tuk menghidupkan situasi masyhad ter­masuk kegiatan keilmuan yang diorganisir di situ. Karenanya tidak mengherankan kalau masyhad juga memiliki tanah wakaf dan menerima sumbangan keuangan. Se­bagian dana yang terkumpul dibagikan ke­pada para pelajar sebagai beasiswa dan ke­pada guru sebagai gaji.

Walaupun masyhad berpotensi untuk berkembang sebagai sarana pendidikan, kelihatannya baru pada abad ke-11 masy­had dijadikan tempat mengajarkan ilmu agama, khususnya fikih. Bersamaan de­ngan pendirian Madrasah Nizamiyah di Bagdad pada 1067 (460 H), para fukaha Hanafi di kota tersebut berusaha meng­adakan pengajaran mazhab Hanafi secara lebih teratur dan terarah. Keberadaan ma- kam Imam Abu Hanifah di Bagdad yang strategis akhirnya dipilih sebagai tempat pengajaran ilmu fikih versi Hanafi. Me­mang inisiatif ini juga mengilhami pema­kain berbagai makam atau masyhad seba­gai tempat pendidikan yang bercorak khu­sus, sebagaimana dapat dilihat dad aktivi­tas di masyhad Syafi`i di Kairo, masyhad Ali di Kufah dan masyhad al-Jilani di Bag­dad. Sebagai lembaga yang parokial dan bercorak khas masyhad mampu berperan besar di masyarakat khususnya pada saat­saat melemahnya kekuasaan pusat baik khalifah atau sultan.

Masyumi adalah organisasi sosial keaga­maan dan telah ada sejak masa penduduk­an Jepang. Namun sebagai organisasi so­sial politik, partai Masyumi lahir sebagai hasil Muktamar Islam Indonesia yang di­selenggarakan di Yogyakarta pada 7 dan 8 November 1945. Muktamar itu dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organi­sasi Islam sebelum masa kemerdekaan. Adapun gagasan untuk menjadikan Ma­syumi sebagai organisasi sosial politik di­munculkan oleh sekelompok pemimpin Islam di Jakarta, termasuk Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, dan Mohammad Rum, pada September 1945.

Kemudian, pada 3 Oktober 1945 Pe­merintah mengeluarkan pengumuman ten-tang kebebasan mendirikan partai politik yang kemudian melahirkan sistem multi partai dalam dunia politik Indonesia pas-ca kemerdekaan. Pengumuman pemerin­tah ini di satu sisi, dan kebutuhan umat Islam terhadap lembaga sosial politik se­bagai media untuk mengorganisasikan ke­pentingan politiknya di sisi lain, secara umum, bisa dikatakan adalah latar bela­kang dibentuknya Masyumi sebagai or­ganisasi sosial politik. Sejak semula, para tokoh organisasi Islam berharap bahwa Masyumi bisa dijadikan sebagai satu-satu­nya partai politik Islam. Namun, pada kenyataannya, karena berbagai persoalan internal organisasi, terutama setelah 1952, harapan tersebut tidak terwujud. Di sam­ping itu, sejak Masyumi didirikan, Perti tidak bersedia menggabungkan diri dengan Masyumi. Bahkan, pada 1945 atau 1946 Perti — yang berPusat di Sumatra Te­ngah — menyatakan diri sebagai partai yang berdiri sendiri. Kemudian, ‘pada 1947, karena Masyumi menolak masuk Kabinet Amir Syarifuddin, PSII kembali berdiri sendiri sebagai partai. Sungguhpun demikian, memang, Perti dan PSII meru­pakan partai kecil yang tidak berkembang di tingkat nasional, baik sebelum maupun sesudah pemilihan umum 1955.

Di antara persoalan internal Masyumi, semenjak berdirinya (1945) sampai men­jelang dibubarkannya (1960), adalah per­soalan struktur organisasi partai yang ti­dak pernah tertuntaskan. Dan kongres ke kongres, persoalan tersebut selalu dibica­rakan, menjadi mata bahasan, termasuk masalah keanggotaan. Sebagaimana dike­tahui, Masyumi memiliki dua bentuk ke­anggotaan: pertama anggota perseorangan dan kedua organisasi. Anggota perseorang­an, persyaratan usianya, minimal 18 ta­hun; dan ia tidak dibenarkan menjadi ang­gota partai lain. Anggota perseorangan mempunyai hak suara; sedangkan anggota organisasi (disebut anggota istimewa) mempunyai hak untuk memberikan nasi­hat atau pandangan. Bentuk keanggotaan yang dualisme ini didasarkan kepada ga­gasan selain untuk memperbanyak anggo­ta, juga untuk menunjukkan bahwa Ma­syumi merupakan organisasi partai milik umat, sehingga tidak ada yang merasa ti­dak terwakili kepentingan politinnya.

Dalam bentuk keanggotaan organisasi, pada mulanya hanya empat organisasi yang menjadi anggota Masyumi: Nandla­tul Ulama, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Kedua organisasi ini, Perikatan dan Persatuan Umat Islam Indonesia pada 1952 bersatu menjadi Persatuan Umat Is­lam (PUI). Sedangkan organisasi-organisasi lain yang berada di Jawa, seperti Persatu­an Islam (Bandung) dan al-Irsyad (Jakar­ta), masing-masing bergabung dengan Ma­syumi pada 1948 dan 1950. Adapun dua organisasi dari Sumatra Utara, al-Jami`at al-Washliyah dan al-Ittihadiyah, menjadi anggota Masyumi setelah hubungan anta­ra Yogyakarta dengan Sumatra Utara se­cara politis pulih. Pada 1949, sampai se­ tidaknya 1953 ketika pecah pemberontak­an. Aceh, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) — organisasi yang sangat berpe­ngaruh di daerah itu — bergabung dengan Masyumi. Begitupun dengan organisasi-or­ganisasi di daerah lain — seperti Serikat Muslimin Indonesia di Banjarmasin, Kali­mantan Selatan — pada tahun yang sama (1949), khususnya setelah keberhasilan Konperensi Meja Bundar, banyak yang bergabung dengan Masyumi dan sekaligus menjadikan diri mereka sebagai cabang Masyumi.

Dalam perkembangan selanjutnya, ka­rena adanya dukungan dari berbagai .ang­gota istimewanya (keanggotaan organisa­si), Masyumi dapat tersebar ke berbagai penjuru tanah air. Karena itu, Masyumi berpengaruh besar di daerah-daerah, se­perti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Selatan. Padahal, pada masa sebelum kemerdekaan, Sula­wesi merupakan daerah PSII. Kecuali itu, khusus untuk daerah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, pengaruh besar Ma­syumi di sana memudar setelah ia meng­alami perpecahan politik dengan salah satu anggota istimewanya, Nandhatul Ulama. Sebagaimana diketahui, Nandhatul Ulama keluar dari keanggotaan Masyumi pada 1952. Untuk selanjutnya, Nandhatul Ulama berdiri sendiri sebagai organisasi sosial politik, partai.

Sejak itu, agaknya, mekanisme dan per­kembangan keorganisasian Masyumi meng­alami kemunduran. Konsekuensinya ada­lah bukan saja Masyumi tidak berhak lagi mengakui dirinya sebagai satu-satunya partai Islam, tetapi juga anggota istimewa­nya, satu persatu, memutuskan hubungan keanggota annya, terutama, sejak terjadi ketegangan hubungan antara Masyumi de­ngan Sukarno pada menjelang akhir 1950-an. Di satu sisi, Sukarno memandang Ma­syumi pada 1958 bersimpati terhadap ge­rakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), sedangkan di sisi lain, Masyumi memandang Sukarno sebagai penguasa yang cenderung diktator dan memberikan peluang kepada Partai Komu­nis Indonesia (PKI). Puncak dari ketegang­an ini adalah dibubarkannya Masyumi oleh Sukarno pada 1960. Namun sebe­lumnya, 8 September 1959, pemimpin Masyumi telah memutuskan hubungan ke­organisasian dengan seluruh anggota isti­mewanya.

Advertisement