Advertisement

Maslahat dalam hukum Islam adalah tu­juan bagi sesuatu hukum disyariatkan. Hu­kum disyariatkan oleh Allah adalah untuk menarik kemaslahatan dan menolak ke­mudaratan, atau untuk mewujudkan dan melindungi kebutuhan umat manusia. Me­lalui hukum taklif tujuan tersebut akan dapat diwujudkan. Para ulama usul-fikih membagi maslahat kepada tiga tingkatan: maslahat mu `tabarah, yaitu suatu masla­hat yang jelas diakui oleh syariat dengan adanya ketegasan di dalam al-Quran atau sunnah Rasulullah. Contohnya seperti adanya suruhan menuliskan utang piutang (al-Bagarah: 282), larangan menghambur­kan harta atau uang di luar batas semesti-

nya (tabzir) seperti ditegaskan dalam al­Quran (al-Isra: 26-27) dan lain-lain lagi larangan dan suruhan Allah dalam mewu­judkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kedua maslahat malgiyat, yaitu sesuatu yang oleh manusia dipan­dang maslahat bagi dirinya, tetapi ada ke­tegasan larangan di dalam al-Quran atau sunnah Rasulullah, seperti minum sesuatu yang memabukkan yang menurut pan­dangan manusia bermanfaat baginya un­tuk menyegarkan badan dan sebagainya, tetapi oleh al-Quran hal itu jelas dilarang (al-Maidah:90) dengan pertimbangan, wa­laupun ada manfaatnya seperti diduga oleh penggemarnya, namun mudaratnya lebih besar bagi diri manusia. Dan ketiga maslahat mursalah, yaitu suatu hal yang dipandang bermanfaat oleh manusia bagi kehidupannya, padahal tidak ada suatu dalil khusus, baik yang mengakui ataupun yang menolaknya.

Advertisement

Maslahat yang disebut pertama, yaitu maslahat mu`tabarat, tidak lagi dipersoal­kan, karena telah dikukuhkan oleh al­Quran atau sunnah Rasulullah. Adapun maslahat dalam bentuk kedua, ulama se­pakat pula untuk menghindarinya karena ada ketegasan larangan di dalam al-Quran. Adapun maslahat dalam bentuk ketiga, pada dasarnya para pakar hukum Islam menyepakati untuk menerimanya, walau­pun dalam penerapan ada perbedaan. Di antara ulama-ulama yang menerima kon­sep ini, yang paling populer ialah Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah. Masla­hat mursalat diterima sebagai sumber hu­kum, karena, walaupun ia tidak ditunjuk oleh suatu dalil khusus baik yang meng­akui atau yang tidak mengakuinya, namun bila dilihat efektivitasnya dalam mewu­judkan dan memelihara kebutuhan manu­sia, maka ia dapat dinyatakan termasuk ke dalam prinsip-prinsip umum syariat Islam. Kebutuhan manusia yang hams dijaga terutama apa yang disebut dengan addaruriyat alkhams, (lima darurat) yaiiu: Agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan dan harta. Lima perkara ini ha­rus dipelihara dalam kehidupan manusia, dalam arti apabila terabaikan satu di anta­ranya, hal itu akan mengakibatkan kekacau-balauan, bahkan bisa mengancam eksistensi manusia. Di samping kebutuh­an-kebutuhan yang bersifat esensial terse-but, ada lagi kebutuhan al-hajiyat yang apabila tidak terujudkan atau tidak terpe­lihara tidak mengancam eksistensi manu­sia, tetapi mengakibatkan manusia hidup dalam kesempitan. Umpamanya kebutuh­an kepada kantor-kantor pelayanan umum, peraturan lalu lintas dan sebagainya. Ke­mudian ada lagi kebutuhan tahsinat, yaitu keperluan kepada hal-hal yang dapat me­nunjang peningkatan kesempurnaan priba­di dan masyarakat sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Termasuk dalam ba­gian ini hal-hal yang menyangkut dengan kesempurnaan akhlak, kerapihan dalam berpakaian, kenyamanan tempat tinggal dan sebagainya.

Untuk mewujudkan dan memelihara kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan di atas, ada yang telah tegas disyariatkan, seperti ibadat disyariatkan di antara tuju annya adalah untuk menjaga dan mene­gakkan agama. Hukum kisas disyariatkan adalah untuk memelihara jiwa manusia, agar orang tidak mudah mengganggu kese­lamatan jiwa orang lain. Dan begitu sete­rusnya bagi masing-masing kebutuhan ter­sebut telah ada disyariatkan hukum-hu kum taklif dalam berbagai bentuknya. Akan tetapi banyak pula yang tidak di­singgung oleh al-Quran atau Sunnah Ra­sulullah secara khusus. Dalam hal-hal yang tidak disinggung inilah maslahat mursalat dapat digunakan sebagai sumber hukum. Dalam konsep maslahat mursalat, setiap hal yang diperkirakan bisa mewujudkan atau memelihara kebutuhan-kebutuhan yang tersebut di atas, dapat diterima dan dinyatakan Islami. Sebaliknya setiap hal yang bisa menghalangi perwujudan atau pemeliharaan bagi kebutuhan-kebutuhan tersebut atau menimbulkan efek negatif terhadapnya perlu ditolak dan dinyatakan tidak Islami.

Pemakaian konsep maslahat mursalat sangat diperlukan dalam menghadapi per­kembangan sosial yang menimbulkan ane­ka kebutuhan. Adalah sulit digambarkan bagaimana syariat Islam dapat menjawab tantangan zaman yang serba baru dan ser­ ba berkembang, jikalau hanya berpegang kepada dalil-dalil khusus secara harfiah, tanpa melihat kepada substansi makna yang terkandung di dalamnya. Maslahat mursalat didasarkan atas jiwa syariat Is­lam yang jelas cakupannya jauh lebih luas dan pengertian harfiahnya.

Begitu Rasulullah wafat, tampuk peme­rintahan dipegang oleh khulafaurrasyidin, yang secara berturut-turut oleh Abu Ba­kar, Umar bin Khattab, Usm an bin Affan dan Ali bin Ali Talib. Dalam waktu relatif singkat dari kewafatan Rasulullah, perma­salahan mulai banyak muncul ke permu­kaan. Permasalahan yang timbul bukan saja barn, tetapi juga ada yang sama sekali tidak ada bandingannya dalam contoh­contoh hukum yang ditegaskan oleh wah­yu untuk dapat dikiaskan (dianalogikan). Para sahabat yang memang sudah dikader pada masa hayat Rasulullah, dalam meng­hadapi kondisi sosial tersebut, mulai me­nelusuri makna yang terkandung dalam tasyri”. Dengan itu persoalan-persoalan umat Islam dapat dipecahkan. Maka ber­munculanlah hal-hal baru dalam masyara­kat Islam waktu itu, terutama pada masa Umar bin Khattab yang terkenal dan dini­lai berani, bukan saja dalam ide dan ga­gasan, tetapi juga dalam terapan. Kalau pada masa Rasulullah belum dikenal suatu lembaga khusus mengurus bidang kemili­teran seperti gaji dan sebagainya, maka pa­da masa Umar bin Khattab lembaga itu di­tubuhkan, yang dasarnya adalah maslahat mursalat.

 

 

Advertisement