Advertisement

Majelis Tarjih adalah salah satu lembaga penting dalam struktur keorganisasian Mu­hammadiyah, yang didirikan atas keputus­an kongres di Pekalongan pada 1927 (1346 H). Majelis Tarjih berfungsi sebagai lembaga fatwa, suatu lembaga yang bertu­gas menetapkan atau memutuskan status hukum tentang masalah-masalah keagama­an yang diperselisihkan masyarakat Islam. Sudah barang tentu, status hukum yang ditetapkan lembaga ini terhadap suatu ma­salah adalah yang dipandang lebih kuat. Dengan demikian, fatwa yang dihasilkan Majelis Tarjih diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum. Sungguh­pun begitu, kecuali bagi para anggota Mu­hammadiyah, kepastian hukum (fatwa) yang dikeluarkan Majelis Tarjih tidak menciptakan keterikatan moral bagi ma­syarakat Islam untuk menganutnya. De­ngan kata lain, dalam mekanisme kerja­nya, Majelis Tarjih hanya merasa berke­wajiban secara moral untuk menetapkan sesuatu hukum yang dipandang lebih kuat argumentasinya. Sedangkan, secara prak­tis, keberlakuan hukum tersebut sangat tergantung kepada pilihan masyarakat, mengikutinya atau tidak.

Latar belakang didirikan Majelis Tarjih, sesungguhnya, didasarkan kepada kekha­watiran bahwa perselisihan paham di ka­ langan umat akan merembas ke dalam tu­buh organisasi Muhammadiyah. Jika pe­rembasan tersebut telah terjadi, demikian Muhammadiyah mengandaikan, dikhawa­tirkan akan mernpengaruhi mekanisme operasional keorganisasiannya. Karena­nya, sebelum Majelis Tarjih terbentuk, mekanisme fatwa sangat tergantung atau dibebankan kepada para ulama Muham­madiyah yang lebih berkompeten. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, sebagai pen­diri ini, misalnya, cukup mena­ruh perhatian terhadap masalah-masalah seperti itu. Ketika ia menjadi pimpinan Muhammadiyah,, misalnya, pendapatnya berarti pendapat organisasinya juga. Atas dasar ini, ada kesan bahwa Majelis Tarjih didirikan lebih bersifat pewarisan tradisi yang telah dirintis Kiai Haji Ahmad Dah­Ian. Namun, apa pun kesan yang muncul, pada dasarnya, Majelis Tarjih didirikan untuk memberikan pelayanan hukum (mekanisme fatwa), baik untuk keluarga besar Muhammadiyah sendiri — dan ini yang terutama — maupun untuk masyara­kat Islam pada umumnya.

Advertisement

Sungguhpun demikian, produk fatwa hukum yang telah dihasilkan Majelis Tar­jih ini tidak langsung disampaikan ke ma­syarakat; bahkan, tidak pula kepada warga Muhammadiyah sendiri. Produk fatwa hu­kum tersebut, terlebih dahulu, diserahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk dipelajari. Jika dipandang cukup memadai, tentunya dari berbagai segi, barulah ketetapan hukum hasil kcja Maje­lis Tarjih tersebut disampaikan ke masya­rakat sebagai fatwa resmi Muhammadiyah. Namun, manakala dipandang belum me­madai, ketetapan hukum tersebut dipu­langkan kembali kepada Majelis untuk di­godok ulang. Demikian proses kerja Maje­lis Tarjih dalam mekanisme operasional­nya sebagai lembaga fatwa.

Di samping itu, ada satu hal yang, agak­nya, menarik dari sikap lembaga fatwa ini — setidaknya dilihat dari ukuran dasa­warsa 1930-an — adalah toleransi dan ke­moderatannya. Misalnya, salah satu con­toh dari sikap moderatnya terhadap keti­daksamaan pendapat adalah tentang ke­harusan memakai kerudung bagi para guru wanita Muhammadiyah. Pada 1932 Maje­lis Tarjih memutuskan bahwa bagi setiap guru wanita Muhammadiyah harus menge­nakan kerudung. Namun, pada praktek­nya, banyak di antara mereka yang tidak bersedia melaksanakan keputusan (fatwa) tersebut. Sikap Muhammadiyah, kemu­dian, dengan sikap penuh toleransi, ber­usaha menerima kenyataan tersebut. Se-lain itu, dalam berhadapan dengan ka­langan-kalangan lain, sangat bersifat ter­buka sikap Majelis Tarjih ini. Di samping mengakui kelemahannya, lembaga fatwa ini pun membuka kesempatan dialog de­ngan dan kritik dari ulama-ulama lain.

Advertisement