Advertisement

Mahkamah, menurut bahasa Arab ber­arti pengadilan, tempat berhukum, atau temp at mengadili perkara. Menurut istilah, mahkamah berarti badan atau majelis tern-pat memeriksa dan memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Bangsa Arab sebelum Islam memiliki mahkamah untuk menyelesaikan perseng­ketaan-persengketaan di antara mereka, hanya saja mereka belum memiliki undang­undang tertulis yang dapat dijadikan pe­gangan dalam memutus perkara. Mereka memutus perkara berdasarkan hukum adat yang mereka warisi secara turun-te­murun, atau berdasarkan pendapat kepala­kepala suku (kabilah). Mereka menama­kan tempat untuk menyelesaikan perkara itu dengan nama “hukumah”, sedangkan hakim yang mengadili perkara, mereka se-but dengan nama “hakam”.. Setiap kabilah memiliki hukumah dan hakam sendiri. Si­dang-sidang hukumah pada mulanya dise­lenggarakan di bawah pohon-pohonan atau di kemah-kemah, dan di kemudian hari di­lakukan di dalam gedung. Salah satu ge­dung hukumah yang masyhur di zaman Jahiliyahterdapat di Mekah dengan nama “Dar an-Nadwah”.

Advertisement

Setelah Islam datang, Allah rnemerintah­kan kepada Rasul-Nya, agar di samping menyampaikan risalah kepada manusia, juga menyelenggarakan pengadilan, yaitu menyelesaikan persengketaan-persengketa­an yang terjadi antara sesama muslim.. Se­perti disebutkan dalam al-Quran:

“Dan putuskanlah sengketa di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah” (Surat an-Nisa:51)

“Sesungguhnya Kami telah menurun­kan Kitab kepadamu, dengan membawa keberatan, supaya kamu mengadili per­sengketaan antara sesama manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada­mu.” (Surat al-Maidah:105).

Sewaktu di Madinah, Rasulullah telah melaksanakan perintah untuk menyelesai­kan persengketaan-persengketaan di anta­ra kaum muslimin. Pada masa itu sidang pengadilan diadakan di temp at-tempat terbuka, seperti di mesjid atau di tempat umum, dan tidak ada larangan bagi orang lain mengikuti jalannya sidang pengadilan, sehingga gugatan dari pihak penggugat da­pat diketahui secara terbuka oleh umum. Dengan demikian di masa ini Rasulullah di samping memegang kekuasaan pemerin­tahan, juga memegang kekuasaan penga­dilan. Dan dalarn penyelenggaraan perkara al-Quranlah yang dijadikan dasar dalam memutus perkara.

Setelah dakwah Islam mulai tersebar ke daerah-daerah yang luas, maka Nabi me­ngangkat beberapa orang sahabat sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai kadi (ha­kim), seperti mengangkat Mu’az bin Jabal sebagai gubernur dan kadi di Janad (Ya­man), dan mengangkat Itab bin Usaid se­bagai wali kota dan kadi di Mekah, setelah Mekah ditaklukkan. Dengan demikian ke­kuasaan pemerintahan dan kekuasaan per­adilanpun masih berada di satu tangan.

Pada masa al-Khulafa ar-Rasyidun, wila­yah kekuasaan Islam sudah sangat luas, sehingga perlu diadakan pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dengan kekuasa­an pengadilan. Maka diangkatlah kadi-kadi yang khusus menangani masalah-masalah peradilan. Seperti pada masa pemerintah­an Umar bin Khattab telah diangkat Abu Darda sebagai kadi di kota Madinah, Syu­raih bin Qais bin Abdul-As sebagai kadi di Mesir, dan Abu Musa al-Asy`ari sebagai kadi di Kufah. Sebagai kadi, wewenang mereka dibatasi, yaitu hanya khusus me­nyelesaikan sengketa harta-harta (perkara perdata), sedangkan perkara-perkara pida­na yang menyangkut hukum qisas atau had, tetap menjadi wewenang khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Sidang-si­dang mahkamah pengadilan masih dilaku­kan di mesja-mesjid atau di rumah-rumah kadi, dan belum ada gedung mahkamah yang khusus untuk menyelesaikan per­sengketaan-persengketaan yang terjadi da­lam masyarakat. Baru di masa pemerintah­an Usman bin Affan, didirikan gedung-ge­dung mahkamah tempat menyelesaikan bermacam-macam perkara.

Dalam perkembangan selanjutnya ter­jadilah perubahan wewenang mahkamah dalam menangani perkara, maka terdapat­ lah tiga macam pengadilan dengan tugas yang berbeda, yaitu:

  • Mahkamah Qada’ (Pengadilan Sipil) yang dipimpin oleh kadi. Mahkamah ini hanya mempunyai wewenang menyelesai­kan perkara hutang-piutang dan perkara­perkara perdata lainnya.
  • Mahkamah Hisbah (Pengadilan Pi­dana), yang dipimpin oleh Muhasib (ha­kim Pengadilan Pidana). Malikamah ini hanya mempunyai wewenang menyelesai­kan perkara-perkara pidana (jinayat dan `uqubat).

(c)Mahkamah Mazalim, yang dipimpin oleh Wali Mazalim, yaitu Khalifah sendiri. Mahkamah ini merupakan Mahkamah Tingkat Tinggi, yang mempunyai wewe­nang mengadili perkara-perkara yang di­lakukan oleh pembesar negeri.

Pada masa Bani Umayyah, daerah Islam semakin luas, maka untuk pengangkatan kadi di daerah-daerah diserahkan kepada gubernur-gubernur, khalifah hanya meng­angkat kadi-kadi untuk ibu kota pemerin­tahan. Pada masa ini dalam mahkamah di­perlukan ahli-ahli fikih untuk mendampi­ngi para kadi.

Pada masa Bani Abbas dan sesudahnya, muncullah berbagai aliran mazhab dalam hukum Islam. Maka berdirilah mahkamah­mahkamah yang mengadili perkara menu-rut mazhab tertentu. Di Irak terdapat mahkamah yang mengadili perkara berda­sarkan mazhab Hanafi. Di Syam dan Ma­gribi terdapat mahkamah yang mengadili perkara berdasarkan mazhab Syafil. Pada masa ini mulai terdapat lembaga “Kadi Kudat” (Hakim Agung), yang tugasnya mengawasi, mengangkat dan memberhen­tikan kadi-kadi, serta meninjau keputusan­keputusan mahkamah yang di bawahnya, Dalam sidang pengadilan, para kadi mema­kai pakaian khusus yang berbeda dengan orang awam, agar mereka nampak berwi­bawa. Mereka juga memiliki pengawal-pe­ngawal khusus, serta petugas-petugas pem­bantu untuk mengatur pengajuan perkara serta menelaah dakwaan-dakwaan mereka. Pada masa ini wewenang pengadilan pun semakin luas. Di .samping kekuasaan me­nyelesaikan perkara perdata dan pidana, dia juga memegang .kekuasaan kepolisian, pengawasan mata uang, Batul mal, dan sebagainya.

Pada masa kini dunia Islam telah memi­liki bermacam-macam mahkamah, seperti: Mahkamah Syar`iyah, pengadilan yang mempergunakan sumber hukum Islam. Mahkamah Ahliyah, pengadilan untuk warga negara asli. Mahkamah Qusuliyah, pengadilan untuk orang-orang asing. Mah­kamah Milliyah pengadilan untuk golong­an agama di luar Islam.

 

Advertisement