Advertisement

Mahar adalah salah satu kata Arab dan istilah fikih yang boleh dikatakan telah baku menjadi Bahasa Indonesia dengan maskawin sebagai sincinimnya, dan ber­arti sesuatu atau sejumlah pemberian dan mempelai pria kepada mempelai wanita yang umumnya disebutkan di waktu akad nikah berlangsung.

Hukum memberikan maskawin atau membayar mahar kepada wanita yang di-. nikahi pada dasarnya adalah wajib (per­hatikan surat an-Nisa: 4 dan beberapa buah al-Hadis yang bertalian dengan soal mahar), kecuali ada-ketentuan lain.

Advertisement

Mahar atau maskawin, yang dalam al­Quran dan al-Hadis disebut dengan istilah sidaq (jamaknya saduqat), boleh berupa uang, barang dan atau jasa. Menyebutkan jenis dan jumlah maskawin di waktu akad nikah berlangsung, hukumnya sunah.

Apabila dalam akad nikah yang dilang­sungkan itu tidak disebutkan apa dan atau berapa maskawin yang akan dibayarkan, hukum pernikahannya tetap dipandang sah dengan ketentuan maharnya tetap ha­rus dibayar menurut ukuran yang pantas (layak). Kelayakan ukuran atau besarnya juinlah maskawin yang harus dibayar di­dasarkan atas maskawin yang umum di­terima oleh wanita-wanita lain yang se­tirigkat dengannya terutama dalam lingku­ ngan keluarga atau kaum kerabatnya. Pe­nentuan bentuk dan atau jumlah mahar yang demikian lazim disebut dengan isti­lah mahar masil (mahr al-ma.§1) dalam istilah fikih Islam. Sedangkan mahar yang ditentukan (disebutkan) di waktu akad ni­kah berlangsung biasa disebut dengan isti­lah mahr al-musamma.

Dalam pada itu para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum nikah yang ketika akadnya dilangsungkan tidak menyebutkan mahar dan mensyaratkan tidak ada maskawin yang harus dibayar. Menurut sebagian mereka seperti para ula­ma Malikiyah dan.Ibnu Hazm, perkawinan yang di dalamnya disyaratkan tidak ada maskawin hukumnya batal alias tidak sah. Sedangkan sebagian yang lain di antaranya para ulama dan kalangan mazhab Hanafi, memandang sah karena mahar bukan me­rupakan rukun nikah dan bukan pula me­rupakan syarat sah nikah. Sedangkan mereka yang memandang tidak sah antara lain beralasan bahwa persyaratan yang de­mikian (tidak ada maskawin dalam suatu perkawinan) tidak terdapat dalam keten­tuan al-Quran bahkan berlawanan dengan ayat yang telah disebutkan di atas (an­Nisa:4) yang memerintahkan membayar maskawin.

Adapun mengenai ketentuan mahar itu sendiri baik al-Quran maupun al-Hadis, keduanya samasekali tidak menentukan jenis dan bentuk maskawin yang harus dibayar seorang suami, dan tidak pula me­nentukan jumlah minimal atau maksimal yang hams diberikan. Penentuan bentuk dan ukuran (jumlah) maskawin kelihatan­nya diserahkan kepada umat manusia me­nurut kelayakan dan adat kebiasaan ma­syarakat yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan orang yang hendak melakukan akad nikah.

Di samping itu, pembayaran maskawin boleh dilakukan dengan tunai sekaligus dan boleh ditangguhkan (hutang) seluruh­nya di samping dibenarkan pula memba­yar sebagian dan menunda sebagian yang lain. Dalam pada itu bagi suami yang ke­mudian menceraikan istrinya padahal dia belum pernah melakukan hubungan sek­sual dengan istrinya itu, is hanya berkewajiban untuk membayar separoh saja dan jumlah maskawin yang ditentukan. Tapi bagi suami yang pernah menggauli istrinya kemudian cerai atau tidak cerai, ia tetap berkewajiban membayar semua ma­har yang ia tentukan (lihat surat al-Baqa­rah:237 di samping ayat 4 surat an-Nisa 4 yang pernah disebutkan di atas).

Bagi suami yang meninggal dunia, demi­kian menurut pendapat kebanyakan ahli hukum Islam, tetap wajib membayar selu­ruh maskawin yang telah ditentukan walaupun selama hidupnya ia belum per­nah melakukan hubungan seksual (du­khal) dengan istrinya itu. Jadi, menurut jumhur fukaha, di samping itu istri berhak menerima waris ia juga berhak mendapat­kan maskawin secara penuh dari suaminya yang meninggal dunia.

Adapun menurut sebagian ahli fikih yang lain, di antaranya Imam Malik, suami yang meninggal dunia tidak wajib dibayar­kan seluruh maskawinnya jika dia belum pernah mencampuri istrinya. Dalam kon­disi yang demikian, kata Malik, si istri ha­nya berhak menerima waris dan tidak dapat menuntut maharnya.

Dalam pada itu sungguhpun mahar bo­leh dihutang, seperti disinggung di atas, menyegerakan pembayaran mahar me­rupakan salah satu perbuatan yang dianjur­kan oleh syariat. Bahkan menurut sebagi­an ulama di antaranya Ibnu al-Munzir, seorang istri yang samasekali belum mene­rima pemberian mahar dan suaminya, di­benarkan (tidak berdosa) menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan ke­lamin.

Hal lain yang kiranya patut disinggung dalam membicarakan soal mahar ialah bahwa maskawin itu sepenuhnya merupa­kan hak istri. Dan karenanya sebagaiman.a suami tidak berhak atas harta-benda istri yang dibawa atau diperolehnya sebelum ia menikah (harta gini dalam istilah Jawa), suami juga tidak mempunyai hak apapun atas harta mahar yang ia berikan kepada istrinya. Namun demikian jika dengan se­nang hati (rela) istri memberikan sebagian mahar tersebut kepada suaminya, maka suami dibenarkan menerima dan mema­kin atau memanfaatkan mahar tersebut seperti dijelaskan dalam al-Quran (lihat surat an-Nisa:4).

Advertisement