Advertisement

Datuk Palimo Kayo, adalah gelar adat dari seorang ulama terkemuka di Sumatra Barat. Ia bernama H. Mansur Daud, putra tertua dari Syekh Daud Rasyidi yang juga merupakan ulama terkemuka di Sumatra Barat. Dilahirkan pada 10 Maret 1905 (17 Safar 1321 H) di Desa Balingka Keca­matan IV Koto Kabupaten Agam Sumatra Barat. Ia memulai pendidikan pada usia 7 tahun pada Sekolah Desa di Balingka, ke­mudian melanjutkan ke Government School di Lubuk Sikaping dan Padangpan­jang. Di kota gerimis Padangpanjang ini, setelah ia menamatkan Governement School, Datuk Palimo Kayo kemudian memasuki Diniyah School asuhan Zainud­din Labay El-Yunusi pada pagi hari dan Sumatra Thawalib pada sore hari. Dua buah sekolah inilah yang memberikan be­kal kepadanya sehingga tumbuh menjadi seorang ulama besar serta pemangku adat yang piawai.

Dalam usia 18 tahun ia menuju Mekah untuk menunaikan ibadat haji dan kemu­dian belajar di Mesjidil Haram kepada Syekh Abdul Kadir al-Mandili, ulama ter­kemuka asal tanah Batak. Namun disebab­kan terjadi peperangan antara Syarif Hu­sein penguasa Hijaz dengan Abdul Aziz as­Seud penguasa Nejed, Datuk Palimo Ka­yo terpaksa pulang,kembali ke tanah air. Sesampainya di tanah air ia tidak menyia­nyiakan waktu belajar, langsung masuk ke Sumatra Thawalib Parabek, sebuah pesan­tren yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa.

Advertisement

Tidak berapa lama sesudah itu Datuk Palimo Kayo mendapat kesempatan ber­angkat ke India untuk belajar di Perguru­an Tinggi Islam Lucknow di bawah asuhan seorang pemikir Islam India yang terkenal, yakni Maulana Abdul Kalam Azad. Dari Perguruan Tinggi Islam ini, ia meneruskan pelajaran Islamic College dengan dua guru yang terkenal pula, yakni Maulana Syau­kat Ali dan Maulana Muhammad Ali. Sete­lah pelajarannya selesai di kedua sekolah tersebut, Datuk Palimo Kayo melanjutkan petjalanannya ke beberapa negara Islam dan Eropa, antara lain Mesh, Siria, Turki, Irak, Yordan, Yunani, Itali, Rumania dan lain-lain.

Karir politiknya ia mulai dari organisasi Persatuan Muslim Indonesia (PMI) yang kemudian berobah menjadi PERMI (Persa­tuan Muslimin Indonesia) di Sumatra Ba­rat. Ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Permi. Munculnya Permi amat menggusar­kan pemerintah Belanda.

Pada 1932, ketika melancarkan kebijak­sanaan Ordonansi Sekolah Partikelir, Da­tuk Palimo Kayo ditunjuk oleh Permi se­bagai Ketua pelaksana Algemeene Actie Protes Vergadering Permi yang bertugas menentang kebijaksanaan tersebut. Dalam tugasnya untuk melaksanakan konsolidasi kekuatan ke Sumatra Bagian Selatan, Da­tuk Palimo Kayo ditangkap di Curup oleh Belanda.

Pada 1933 sidang besar Permi memilih Datuk Palimo Kayo sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Permi dan sekaligus men­jadi pemimpin Umum Medan Rakyat, ma­jalah Partai Permi. Pemerintah Belanda se­makin sangat berhati-hati kepada Permi sehingga ruang geraknya dibatasi. Belanda memberlakukan larangan berkumpul ke­pada orang-orang Permi. Pada 1934 Datuk Palimo Kayo ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Bukittinggi. Dari penjara Bukittinggi kemudian dipindahkan ke penjara Sukamulia Medan.

Pada 1935, setelah keluar dan penjara Sukamulia Medan, Datuk Palimo Kayo kembali ke Bukittinggi dan memusatkan perhatian pada kegiatan pendidikan dan dakwah. Ia aktif dalam pembentukan Ba­dan Koordinasi Alim Ulama yang diberi nama Majlis Islam Tinggi. Majlis ini dipim­pin oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan Datuk Palimo Kayo sendiri, masing-ma­sing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris.

Pada 1947, ketika Partai Islam Masyu­mi telah berkembang sampai ke Sumatra, Datuk Palimo Kayo dipercayakan sebagai Ketua Umum Masyumi Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Demi­kianlah sebagai pimpinan partai Islam, di samping aktif dalam bidang politik, Datuk Palimo Kayo juga aktif membangkitkan kesadaran masyaiakat mempertahankan kemerdekaan melalui ceramah-ceramah serta tablig-tablig yang disampaikannya.

Pada1953, dalam persidangan Badan Musyawarah Adat Minangkabau ia dipilih sebagai Ketua Umum Badan Permusyawa­ratan Adat Minangkabau. Gelar datuk yang disandangnya menandakan bahwa termasuk salah seorang pemangku adat Minangkabau. Sementara panggilan Buya yang diberikan masyarakat kepadanya me­nandakan betapa tingginya kedudukannya dalam segi agama di tengah masyarakat. Kedua fungsi tersebut termanifestasi da­lam panggilan Buya Datuk.

Setelah Pemilu 1955, Datuk Palimo Ka­yo terpilih sebagai anggota DPR mewakili Partai Islam Masyumi. Namun keanggota­an DPR ini ia tinggalkan, karena negara memintanya untuk menduduki pos seba­gai Duta Besar RI di negara Irak pada 1956. Jabatannya yang terakhir adalah se­bagai Koordinator Dewan Dakwah Islami­yah Indonesia (DDII) untuk wilayah Su­matra Bahagian Tengah yang meliputi Su­matra Barat, Jambi dan Riau. Di samping itu ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat.

Atas jasa-jasanya kepada negara dan bangsa, dengan berdasarkan Surat Kepu­tusan Menteri Sosial RI, ditetapkan seba­gai tokoh Perintis Kemerdekaan Indone­sia. Datuk Palimo Kayo wafat pada 17 November 1985 di Padang.

Advertisement