Advertisement

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 SM sampai abad ke 6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi Iangsung (direct democracy) artinya rakyat dalam menyampaikan haknya untuk membuat keputusan politik dijalankan secara Iangsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat Iangsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi pada Negara Kota (City State) Yunani Kuno. Dengan demikian demokrasi dalam Negara Kota (City State) sebenarnya masih memberikan adanya tindakan diskriminatif, karena tidak semua rakyat Negara Kota mendapatkan hak berdemokrasi. Dengan kata lain model demokrasi dalam Negara kota dilihat dari perspektif demokrasi modern adalah model demokrasi yang kurang demokratis. Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan (abad ke 6 SM — 14 SM).

Selanjutnya alam demokrasi pada Masyarakat abad pertengahan tidak dijumpai karena pada abad ini struktur masyarakat Barat dicirikan oleh prilaku yang feodal, kehidupan spritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dengan demikian kehidupan sosial politik dan agama pada masa ini hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena itu abad pertengahan disebut dengan abad kegelapan. Karena alam demokrasi yang telah dibangun sejak Yunani Kuno telah mati.

Advertisement

Namun demikian menjelang akhir abad pertengahan tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Hal itu diindikasikan dengan Lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris dengan bawahannya. Kelahiran Magna Charta dapat dikatakan sebagai tonggak baru kemunculan kembali demokrasi. Dalam Piagam Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan preveleges bawahannya termasuk rakyat jelata sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Selain itu dalam piagam tersebut memuat dua prinsip yang sangat mendasar : pertama, adanya pembatasan kekuasan raja; kedua, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja.

Munculnya kembali gerakan demokrasi di Eropa Barat pada abad pertengahan seperti dikatakan oleh (Moh. Mahfud MD, 1999) di dorong oleh perubahan sosial dan gerakan kultural yang berintikan pada penekanan pemerdekaan akal dari segala pembatasan. Gerakan kultural yang dimaksud adalah gerakan renaissance dan gerakan reformasi. Gerakan Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini lahir di Barat karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu seperti Ibnu Khaldun, Al-Razi, Oemar Khayam, Al-Khawarizmi dan sebagainya bukan hanya berhasil mengasimilasikan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan klasik (Yunani Kuno), melainkan berhasil menyesuaikan ilmu pengetahuan tersebut berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan alam pikiran mereka sendiri yaitu orang Barat. Karena itu seorang orientalis Philip K. Hitti menyatakan bahwa dunia Islam telah memberikan sumbagan besar terhadap Eropa dengan terjemahan-terjemahan warisan Parsi dan Yunani Kuno dan menyebrangkannya ke Eropa melalui Siria, Spanyol dan Sisilia. Negara-negara tersebut merupakan arus transformasi ilmu. pengetahuan dari dunia Islam ke Barat. Dengan kata lain renaissance di Eropa yang berintikan pada gerakan pemuliaan dan pembangunan serta pembebasan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengilhami munculnya kembali gerakan demokrasi. Jadi alam demokrasi di Barat pada abad pertengahan bersumber dari tradisi keilmuan Islam. Pada masa renaissance orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan bertindak seluas-seluasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Dengan kata lain pada masa renaissance kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa ada orang lain membatasinya mendapat tempat.

Selain renaissance, peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali gerakan demokrasi di Eropa yang sempat tenggelam pada abad pertengahan adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke 16 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja katolik dimana kekuasaan gereja begitu dominan dalam menentukan tindakan warga negara. Karena itu segala hal yang berkaitan tindakan warga negara ditentukan oleh gereja. Revolusi agama yang dimotori oleh Martin Luther menyulut api pemberontakan terhadap dominasi gereja yang telah mengungkung kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan reformasi dalam Katolik melahirkan Protestanisme yang intinya memberikan penegasan pemisahan antara kekuasaan gereja dengan negara. Kekuasaan gereja mengatur hal yang terkait dengan masalah agama, sedangkan negara mengatur hal yang terkait dengan masalah kenegaraan. Dari sinilah kemudian mengilhami gerakan demokrasi I3arat abad pertengahan.

Kecaman dan dobrakan terhadap absolutisme monarki berdasarkan aliran rasionalisme sebagai “social-contraxl”(perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya adalah menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural law) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Unsur universalitas yaitu mempersamakan berlakunya hukum alam (natural law) bagi semua orang dalam bidang politik telah melahirkan pendapat umum bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat kedua pihak; Raja diberi kekuasaan dan menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak alamnya dengan aman dan menanti pemerintahan raja yang dapat menjamin hak-hak alamnya.

Tampak bahwa teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintah absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam satu asas yang disebut demokrasi (pemerintahan rakyat). Dua filsuf besar yaitu John locke dan Montesquieu masing¬masing dari Inggris dan Perancis telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintah demokrasi ini. John locke (1632 —1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property); Sedangkan Montesquieu (1689 — 1944) mengungkapkan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui “trias politika”-nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara dengan membaginya ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri yang merdeka, artinya secara prinsip kiranya semua kekuasaan itu tak boleh dipegang hanya seorang saja

Pada kemunculannya kembali sistem demokrasi di Eropa, hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu, timbulah gagasan tentatif mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Diatas konstitusi inilah bisa dituntukan batas¬batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan

Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa sifat pemerintah yang pasif, artinya, pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana sebagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini peran negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya jadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen. Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah

Jika dibandingkan dengan Trias Politika dalam Monstesqiueu, tugas pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian, pemerintahan konstitusional mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif dalam menjalankan peraturan atau ketentuan. Demokrasi konstitusional abad ke-19, yang memberi peranan sangat terbatas pada negara ini disebut negara hukum formal (Klasik). Dalam klasifikasi Arif Budiman konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara Pluralisme yaitu negara yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari interest-group dalam masyarakatnya. Dalam negara pluralis yang berlangsung libertarian ini setiap kebijakan yang dikeluarkan bukanlah atas inisiatif yang timbul dari kemandirian negara, melainkan lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen

Perumus yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan pemulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah Rechtstaat (diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental) atau Rule of law (diberikan oleh kalangan ahli Anglo Saxon). Rechtstaat atau Rule of Law yang di indonesia diterjemahkan dengan “Negara Hukum” yang pada abad ke-19 sampai abad ke-20 disebut negara hukum klasik atau Negara Hukum Formal Friedich Julius (dalam Moh. Mahfud MD, 1999) dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtstaat sebagai berikut:

  1. Hak-hak asasi manusia
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang bisa dikenal sebagai Trias Politika
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (Wetmatigheid van Bestuur).
  4. Peradilan adminstrsi dalam perselisihan.

Sedangkan A.0 Dicey (Moh. Mahfud MD, 1999) Ahli dari Anglo Saxon, memberikan ciri Rule of Law sebagai berikut.

  1. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
  2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
  3. Terjamin hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Konsep Negara Hukum Formal (klasik) yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti tersebut diatas mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20 tepatnya setelah Perang Dunia II. Beberapa faktor yang mendorang lahirnya kecaman atas Negara Hukum Formal yang pluralis liberal, seperti dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, antara lain adalah akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi bergesar ke dalam gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraaan rakyat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai panjaga malam melainkan harus aktif melaksankan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial secara demokratis.

Demokrasi, dalam gagasan baru ini mencakup dimensi¬dimensi yang luas seperti dalam bidang ekonomi dengan demokrasi ekonomi, dalam bidang pendidikan dengan demokrasi pendidikan dan sebagainya. Gagasan barn ini biasanya disebut sebagai gagasan Welfare state atau “Negara Hukum Material”(dinamis) dengan ciri¬ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep Negara Hukum Klasik (Formal). Perumusan ciri-ciri Negara I lukum yang

dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sellitiggii dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak lagi bersifat pasif. International Commission of Justice pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak¬hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar bidang politik, sosial dan ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law (Negara Hukum Material) sebagai berikut.

1 . Perlindungan Konstitusi, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menekankan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

  1. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
  2. Pemilihan Umum yang bebas.
  3. Kebebasan menyatakan pendapat.
  4. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi.
  5. Pendidikan kewarganegaraan (Moh. Mahfud MD, 1999).

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif, bukan lagi sebagai nachtwachter staat. Pemerintah dalam negara hukum modern (yang juga dikenal dengan Welfare State) diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (Bestuurzorg) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya. Selain itu Pemerintah diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, tidak hanya bertindak atas inisiatif parlemen. Itulah sebabnya kepada pemerintah diberikan Fries Ermessen atau “Pouvoir discretionnair”, yaitu kemerdekaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen (wakil rakyat).

Dalam gagsan Welfare State ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas, jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19 (Negara Hukum Formal). Dalam bidang legislasi, bahkan, Freies Ermessen dalam Welfare State ini mempunyai tiga macam implikasi yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan lebih dahulu dari parlemen, masa berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu). Hak legislasi (membuat peraturan yang sederajat di bawah UU) dan droll function (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif). Di dalam Welfare State

ini faktor kemandirian negara lebih menonjol dari pada faktor kenetralan negara sehingga negara tidak lagi terikat pada gagasan pluralisme tetapi lebih mendekati organisme.

 

Advertisement