Advertisement

Bagaimana Mengukur Demokrasi ?, Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk manusia Indonesia. Karena itu demokrasi tidak saja menjadi gagasan yang utopis, melainkan sesuatu yang perlu diimplementasikan. Suasana kehidupan yang demokratis khususnya dalam kehidupan kenegaraan dan sistem pemerintahan menurut Djuanda Widjaya ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut : a. dinikmati dan dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka; b. penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (supremacy of law), kesamaan di depan hukum (equality before of law) dan jaminan terhadap HAM; c. kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat; d. kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab; e. pengakuan terhadap hak minoritas; f. pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan; g. sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif; h. keseimbangan dan keharmonisan; i. tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan; j. lembaga peradilan yang independen (Djuanda Widjaya, 1999: 40).

Kriteria lain untuk menilai suatu negara demokratis atau tidak demokratis seperti dikemukakan oleh Amin Rais adalah; 1. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan; 2. Persamaan kedudukan di depan hukum; 3. Distribusi pendapatan secara adil; 4. Kesempatan memperoleh pendidikan; 5. Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama; 6. kesediaan dan keterbukaan informasi; 7. mengindahkan fatsoen politik; 8. Kebasan individu; 9. Semangat kerjasama; 10. Hak untuk protes. (Moh. Mahfud MD, 1999).

Advertisement

Pendapat selanjutnya masih berkaitan dengan kriteria negara demokratis menurut G. Bingham Powell Jr. adalah : 1. Pemerintah mengklaim mcwakili hasrat para warganya; 2. Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif; 3. Partisipasi orang dewasa sebagai pemilih dan calon yang dipilih; 4. Pemilihan (pemilu) yang bebas; 5. Para warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berorganisasi serta membentuk partai politik.

Sementara itu Robert A. Dahl menyatakan tujuh ciri hakiki yang disebut sebagai negara demokrasi: 1. Pejabat yang dipilih; 2. Pemilihan yang bebas dan fair; 3. Hak pilih yang mencakup semua; 4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan; 5. Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tulisan; 6. Informasi alternatif; 7. Kebebasan membentuk asosiasi (Frans Magnis Suseno, 1998, 70). Sedangkan menurut Afan Gaffar negara demokratis ditandai oleh: 1. Akuntabilitas; 2. Rotasi kekuasaan; 3. Rekrutmen politik yang terbuka; 4. Pemilihan umum; 5. Menikmati hak-hak dasar (ibid). Pendapat lain dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa negara demokrasi ditandai 1. Perlindungan konstitusional; 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3. Pemilu yang bebas; 4. Kebebasan menyatakan pendapat; 5. Kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi; 6. Pendidikan kewarganegaraan dan 7. Kebijakan politik ditetapkan atas dasar mayoritas (Miriam Budiardjo, 1999). Pendapat berikut dikemukakan oleh Sri Sumantri bahwa negara dikatakan demokratis bila: 1. Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas; 2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan; 3. Pemerintahan harus terbuka; 4. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan (Frans Magnis Suseno, 1998, 72); Bernhard Sutor menyebukan bahwa demokrasi menunjukkan kriteria empiris sebagai berikut: 1. Jaminan terhadap hak-hak mengeluarkan pendapat; 2. Memperoleh informssi bebas; 3. Kebebasan pers; 4. Berserikat dan berkoalisi; 5. Berkumpul dan berdemonstrasi; 6. Mendirikan partai¬partai; 7. Beroposisi; 8. Pemilu yang bebas dan rahasia (ibid); Sementara itu Reinholf Zippelius mengatakan negara demokratis ditandai oleh pemilu yang bebas dan kebebasan berpendapat (ibid). Sedangkan Jack Lively menyebut tiga kriteria demokrasi pada suatu negara yaitu 1. Sejauhmana kelompok utama semua terlibat dalam pengambilan keputusan; 2. Sejauhmana keputusan pemerintah berada dibawah kontrol rakyat dan 3. Sejauhmana warga negara terlibat dalam administrasi umum (ibid). Sedangkan Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa kriteria negara demokrasi adalah : 1. Ncgara terikat pada hukum; 2. Kontrol efektif terhadap pemcrintah olch rakyat; 3. Pemilu yang bcbas; 4. Prinsip mayoritas; 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis (ibid, 74). Pendapat lain dikemukakan oleh W. Ross Yates mengajukan enam ciri demokrasi : 1. toleransi terhadap orang lain; 2. Perasaan fairplay ; 3. Optimisme terhadap hakikat manusia; 4. Persamaan kesempatan; 5. Orang yang terdidik; 6. Jaminan hidup, kebebasan dan milik (dalam M. Rusli Karim, 1998 : 6).

Jadi untuk mengatakan apakah suatu negara itu disebut negara yang demokratis secara hakiki atau tidak ukurannya adalah tidak semata-mata pada adanya dimensi konseptual mengenai rumusan nilai-nilai demokrasi dan institusi pelaksanaan demokrasi ada pada suatu negara, melainkan pada dimensi praksis yaitu sejauhmana implementasi nilai-nilai demokrasi dinikmati oleh lembaga penyalur dan penegak demokrasi seperti DPR, DPRD, Partai Politik dan LSM dalam menyuarakan aspirasi rakyat serta oleh rakyat sendiri. Seperti dalam kasus pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Dilihat dari segi konseptual, rezim ini sebenarnya telah menunjukkan sebagai negara yang demokratis. Indikator yang dapat digunakan secara mudah adalah adanya lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), adanya pemilu sebagai wahana rotasi kepemimpinan, tumbuhnya LSM, adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, adanya partai politik dan indikator lainnya. Namun dalam tataran praksis, semua elemen penegak demokrasi tidak berfungsi secara optimal. Hal itu disebabkan oleh sangat kuatnya hegemoni negara dan pemerintahan rezim Soeharto terhadap institusi demokrasi. Selain itu nilai-nilai dasar demokrasi tidak dapat dinikmati baik oleh institusi pelaksana demokrasi maupun oleh rakyat.

 

Advertisement