Advertisement

Dalam tulisan yang berjudul Demokrasi, Hukum dan Perlindungan HAM, Ipong S. Azhar mengatakan bahwa pada pasca perang dunia II, demokrasi telah berkembang menjadi sesuatu yang universal dan diperlakukan sebagai simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mencantumkan label demokrasi di dalam format politik yang dimilikinya (Ipong S. Azhar, 1996, 1). Karena itu negara-negara di dunia ini mencantumkan serta mengklaim bahwa sistem politik yang dibangunnya mcildasarkan pada nilali-nilai demokrasi. Tak kurang dari negara totaliter, absolut, monarki dan negara-negara baru seperti di kawasan Asia dan Afrika.

Demokrasi sebagai suatu konsep yang saat ini telah mendunia seperti yang dikatakan oleh Giovanni Sartori seratus persen merupakan produk Barat. Karena itu nilai-nilai, pandangan dan cara hidup Barat tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi seperti individualisme, kapitalisme dan liberalisme (Ibid). Karena itu ketika demokrasi diadopsi oleh negara-negara non Barat yang secara kultural dan ideologis berbeda dengan Barat untuk diterapkan sebagai sistem dan tatanan nilai politik, seringkali menimbulkan problem. Menurut Ipong (Ibid) untuk mengatasi masalah tersebut paling tidak ada dua cara. Pertama, demokrasi disesuaikan dengan nilai, pandangan dunia dan cara hidup masyarakat setempat. Kedua, untuk menerapkan demokrasi, nilai, pandangan dan cara hidup masyarakat setempat yang harus menyesuaikan dengan yang dimiliki oleh Barat. Mengikuti cara berpikir pertama, maka demokrasi menjadi beraneka ragam bentuk dan jenisnya sesuai dengan nilai¬nilai ideologis dan kultural yang dianut oleh negara dan masyarakatnya. Sedangkan bila mengikuti pola pikir kedua, demokrasi hanya satu yaitu demokrasi ala Barat.

Advertisement

Kajian tentang model demokrasi dapat dilihat dari aspek ide atau gagasan nilai dan dari segi praksis. Dari segi ide, demokrasi terdiri dari model : demokrasi liberalis-kapitalis, demokrasi sosialis, demokrasi Islam dan demokrasi pancasila. Demokrai liberal-kapitalis merupakan bentuk demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat Barat seperti individualisme, kebebasan. Sedangkan demokrasi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Selanjutnya dalam demokrasi Islam nilai-nilai demokrasinya bersumber dari doktrin Islam yang universal seperti keadilan (a1-`ad1), musyawarah (asy¬syura) dan sebagainya. Sementara Demokrasi Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila (lima sila dalam Pancasila) dan menekankan pada aspek hikmah kebijaksanaan dan musyawarah serta perwakilan.

Sedangkan J. Rolland Pennock membagi demokrasi ke dalam empat corak yaitu: demokrasi individualisme, demokrasi utilitarianisme (atau teori kepentingan), teori hak dan kewajiban, dan kolektivitas demokrasi (dalam Rusli Karim, 1998:7). Demokrasi individualisme menekankan pada pemberian kebebasan individual. Demokrasi utilitarianisme menekankan pada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada sctiap individu dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Kolektivitas demokrasi menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam berdemokrasi.

Selanjutnya demokrasi dilihat dari segi praksis menurut John Dunn berbentuk demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi modern yang paling sesuai (ibid). Demokrasi perwakilan sendiri terbagi dalam dua model yaitu dmokrasi perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung. Selanjutnya menurut Macpherson terdapat empat jenis demokrasi : 1. Demokrasi protektif; 2. Demokrasi pembangunan; 3. Demokrasi keseimbangan; 4. Demokrasi partisipatoris (ibid). Sedangkan Sklar mengajukan lima corak atau model demokrasi yaitu 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi sosial, 4. Demokrasi partisipatif dan 5.. Demokrasi konstitusional (ibid). Penjelasan kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut :

1 . Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa bertahan.

  1. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat. Segala hal terpusatkan pada pemimpin yang didapat dari pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaran untuk menduduki kekuasaan.
  2. Demokrasi sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
  3. Demokrasi partisipasi, menekankan hubungan timbal-balik antara panguasa dan yang dikuasai.
  4. Demokrasi konstitusional (consociational), menekankan

penegakan aturan dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi.

Sedangkan menurut Inu Kencana (Inu Kencana, 1986 : 57) demokrasi terdiri dari dua model yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara di lakukan secara langsung kepada eksekutif. Aktivitas pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi hanya dipergunakan untuk memilih anggota eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR). Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan rakyat secara langsung melakukan kontrol. Sedangkan demo/’um oduk langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatan, rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan yang disebut parlemen (seperti Kongres dan Senat merupakan lembaga parlemen di Amerika, DPR sebagai lembaga parlemen di Indonesia, DUMA sebagai lembaga parlemen di Rusia dan sebagainya). Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara.

 

Advertisement