Advertisement

Bagaimana Hubungan Agama dan Demokrasi?, Agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Aktor pelaksana kedua sistem nilai tersebut adalah manusia. Karena itu persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan baik sebagai makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial. Namun demikian kedua konsep dan sistem nilai tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Secara teologis seperti dikemukakan oleh Komaruddin Hidayat, agama (khususnya agama Yahudi, Nasrani dan Islam) diyakini sebagai suatu sistem nilai atau ajaran yang datang dari Tuhan, bukan buatan dan rekayasa manusia. Sementara sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia sebagai makhluk sosial. (Komaruddin Hidayat, 1994 : 189). Dengan ungkapan lain prilaku agama yang diwujudkan manusia selalu mencari mendasari rujukannya pada sabda Tuhan dan berusaha mencari justifikasi dari-Nya (theo-centris), sedangkan prilaku demokratis lebih menitik beratkan pada persoalan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya sebagai makhluk sosial dan legitimasinya diperoleh dari sesama manusia (anthropo-centris).

Agama sebagai sistem nilai memberikan petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, saling menghargai antar sesamanya dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan demokrasi sebagai sistem nilai hanya memberikan petunjuk bagi manusia dalam pergaulan sosial guna mencapai kehidupan yang damai, sejahtera dan saling menghargai serta menghormati dalam kehidupan duniawi semata. Dari gambaran tersebut, timbul pertanyaan Bagaimana sebenarnya hubungan antara agama dan demokrasi sebagai suatu sistem nilai ?

Advertisement

Untuk menjawab pertanyaan tersebut paling tidak ada tiga pandangan atau model hubungan antara agama dan demokrasi meminjam bahasa Komaruddin Hidayat. Pandangan pertama (model paradoksal atau model negatif) menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan berlawanan (agama versus demokrasi). Diantara tokoh penganut pandangan pertama ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzche dan Sartre. Dalam pandangan Karl Marx, (tokoh paham komunisme) ekspresi kehidupan beragama pada dasarnya merupakan ekspresi penderitaan sosial. Agama adalah keluh kesah warga masyarakat yang tertindas. Agama adalah sentimen suatu dunia yang tak berprikemanusiaan. Agama adalah “candu masyarakat” yang hanya memberikan penenang sementara, semu, tetapi tidak mampu membongkar dan menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan (Komaruddin Hidayat , 1994 : 190). Senada dengan Karl Marx, Nietzche dan Sartre berpandangan bahwa agama dan para penguasa. gereja sebagai kekuatan konservatif yang membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunianya secara otonom tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama (Komaruddin Hidayat, 1994:191). Demokrasi adalah sistem dunia (empirik-profan) yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka, sedangkan agama merupakan nilai-nilai dan doktrin yang berasal dari Tuhan (Umaruddin Masdar, 1999 : 88-89). Karena itu bagi Karl Marx, Nietzche dan Sartre agama tidak sejalan bahkan berhadapan vis a vis dengan semangat nilai demokrasi.

Paling tidak ada tiga argumen yang dikemukakan kelompok pertama mengenai tidak sejalan dan sinkronnya antara agama dan demokrasi. Pertama argumen historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. Kedua argumen filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga argumen teologis yang menegaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan —padahal Tuhan tidak hadir secara empiris- sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkrit dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan, maka manusia akan lebih leluasa, mandiri dan jernih berbicara soal demokrasi (Komaruddin Hidayat , 1994 : 192). Jadi bagi kelompok pertama ini agama justru dianggap sebagai  penghalang lahirnya iklim demokrasi dalam interaksi sosial kehidupan manusia

Sementara itu pandangan kedua (model sekular atau model netral) menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, dimana urusan agama dan politik termasuk masalah demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Karena itu peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan (Komaruddin Hidayat , 1994 : 192-193), sedangkan dalam interaksi sosial, nilai-nilai demokrasi seperti dalam kehidupan politik dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial dan dalam hal ini agama tidak dapat memainkan perannya. Dengan kata lain dalam lapangan keduniaan prilaku manusia terbebas dan steril dari ajaran normatif agama. Dalam ungkapan lain dijelaskan bahwa hubungan agama dan poltik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik (sekularisasi politik). Masyarakat modern yang mendukung sekularisasi politik tidak mesti dihakimi sebagai menolak dan anti agama, karena orang modern tetap beragama. Namun kehadiran agama secara formal institusional dalam politik tidak diterima karena hal ini sering kali membuat agama mudah dipolitisasi untuk kepentingan politik (Umaruddin Masdar, 1999 : 89). Jadi dalam pandangan kedua ini antara agama dan demokrasi tidak terdapat titik singgung, dimana ajaran agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengurus masalah agama.

Selanjutnya, pandangan ketiga (model teo-demokrasi atau model positif) menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Menurut pandangan ketiga ini agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan (Komaruddin Hidayat , 1994: 194, lihat pula Umaruddin Masdar, 1999 : 88-89). Senada dengan Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantarnya pada buku Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial, Masyhur Amin dan Mohammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai¬normatif demokrasi, sehingga interaksi antara keduanya bisa saling mendukung. Keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. (Masyhur Amin dan Mohammad Najib, 1993 : vii). Hal itu diindikasikan dengan suatu bukti bahwa kehadiran semua agama dengan misi profetiknya (misi profetik agama antara lain pembebasan, keadilan, kedamaian) senantiasa mernbawa imbas  pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang despotik, tiranik, zhalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Permasalahannya adalah bagaimana misi profetik agama tersebut dapat menyatu dalam prilaku sosial manusia ketika menjalani kehidupannya, sehingga suasana demokratis dapat terwujud. Dengan kata lain kehidupan demokratis terwujud dalam masyarakat beragama bila tidak adanya kesenjangan antara misi profetik dan idealita ajaran dan nilai agama dengan realitas empirik prilaku umat beragama.

Selain pandangan kedua pakar di atas, menurut Pennok (dalam M. Rusli Karim, 1998 : 12-17). terdapat tiga syarat untuk tegaknya kepolitikan demokrasi, yaitu faktor historis, tatanan sosial-. ekonomi dan budaya politik. Mengenai harga diri, otonomi dan menghargai orang lain; percaya terhadap hak-hak individu; percaya, toleransi dan keinginan kompromi; melek huruf dan pendidikan; komitmen terhadap prosedur dan nilai-nilai demokrasi, semangat publik; nasionalisme; konsensus dan perpecahan; serta institusi.

Dilihat dari proses demokratisasi, menurut Sorensen seperti dikutip Azyumardi Azra bahwa transisi dari bentuk pemerintahan atau rezim non demokratis menjadi demokratis, —seperti yang tengah terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir- merupakan proses sangat lama dan kompleks yang melibatkan beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan (preparatory phase) yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang non demokratis. Kedua, tahap penentuan (decision phase), dimana unsur-unsur penegak demokrasi dibangun dan dikembangkan. Ketiga, tahap konsolidasi (consolidation phase), dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik. Dalam kaitan dengan transisi menuju demokrasi, Indonesia saat ini tengah berada dalam pase kedua dan ketiga (Azyumardi Azra, 2000: 7).

Indikasi kearah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia antara lain ditandai oleh beberapa hal : adanya reposisi dan redefinisi peran TNI, diamandemennya beberapa pasal dalam konstitusi negara RI seperti pembatasan masa jabatan presiden, sistem pemilihan presiden, adanya kebebasan pers —namun demikian masih adanya tindakan repsesif yang dilakukan oleh unsur pendukung rezim Gus Dur-, parlemen (DPR dan DPRD) dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti fungsi legislasi, fungsi kontrol dan fungsi budget semakin

mengarah pada optimalisasi. Penggunaan fungsi kontrol parlemen seperti penggunaan hak interpelasi dalam kasus pengantian menteri Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi, penggunaan hak angket dalam kasus Bulloggate dan Bruneigate. Sehingga antara pemerintah dengan parlemen berada dalam posisi setara tidak seperti pada masa orde baru.

Namun demikian, selain institusi formal demokrasi, keberadaan warga negara termasuk mahasiswa sebagai salah satu komponen bangsa terutama sebagai warga masyarakat madani sangat strategis dalam upaya membangun demokratisasi di Indonesia. Salah satu wujud nyata peran strategis mahasiswa tersebut adalah dengan menunjukkan sikap dan prilaku yang menjunjung nilai-nilai masyarakat madani dan nilai-nilai demokratis seperti mengahargai perbedaan, menaati dan menegakkan hukum dan sebagainya dalam berbagai aktivitas aksi yang dilakukannya baik dalam bentuk aksi jalanan (demonstrasi maupun dalam aksi penyampaian pendapat kc lembaga demokrasi formal).

Demokratisasi yang sedang bergulir di Indonesia saat ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi secara sadar oleh seluruh komponen penegak demokrasi seperti birokrasi pemerintahan, partai politik, kelompok kepentingan, masyarakat madani, kaum intelektual, kelompok gerakan, kalangan pers dan masyarakat pada umumnya. Sebagai tantangan karena agenda demokratisasi cukup banyak seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sosial budaya. Sedangkan sebagai peluang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dapat menerapkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Sedangkan bila demokratisasi gagal diwujudkan dalam Indonesia Baru ini, maka Indonesia akan kembali berada dalam rezim otoriterianisme atau rezim diktator.

 

Advertisement