Advertisement

Apakah tugas dan wewenang ketiga lembaga – lembaga pemerintah itu?

  1. Legislatif

Badan Legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; karena itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lainnya yang sering dipakai ialah Parlemen. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat dan mempunyai suatu kemauan (yang oleh Rousseau disebut Volonte Generale atau General Will). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap incrumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang incnyangkut kepentingan umum.

Advertisement

Dewan perwakilan rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga is mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggungjawab kepada badan ini.

Dalam negara modern pada umumnya badan legislatif clipilih dalam pemilihan umum dan berdasarkan sistim kepartaian. l’erwakilan sernacam ini bersifat politis, akan tetapi sistim ini tidak menutup kemungkinan beberapa orang anggota dipilih tanpa ikatan pada suatu partai politik, tetapi sebagai orang “indepnden”.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistim pemilihan umum, tetapi umumnya berkisar pada dua perinsip pokok yaitu:

  1. Single-member constituency atau sistem pemilu distrik yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil.
  2. Multi-member constituency atau sistem proporsional yaitu suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Proportional Representation atau sistim perwakilan berimbang atau sistem proporsional). Dalam sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan atas dasar suatu perimbangan, misalnya satu wakil untuk 500.000 penduduk.

Sedangkan fungsi badan legislatif adalah:

I               Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-

undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang¬undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.

  1. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Disamping badan legislatif memiliki fungsi lain seperti mensahkan (“ratify”) perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Perlu dicatat bahwa beberapa badan legislatif’ (aiit.ini lain Amerika Serikat) mempunyai wewenang untuk meng”impeach” (menuntut) dan mengadili pejabat tinggi, termasuk presiden.

Badan legislatif mempunyai beberapa hak yaitu:

  1. Hak bertanya: anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal.
  2. Hak interpelasi: anggota badan legislatif mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya tentang suatu bidang. Badan eksekutif wajib memberikan penjelasan dalam sidang peleno, penjelasan mana dibahas oleh anggota-anggota dan oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemernitah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaannya diragukan. Dalam suasana perselisihan antara badan legislatif dan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukannya mosi tidak percaya.
  3. Hak angket: anggota badan legislatif berhak untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.
  4. Hak mosi: umumnya hak ini merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistim parlementer kabinet hams mengundurkan diri.
  5. Eksekutif

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrtis badan-badan eksekutif biasanya terdiridari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup juga para pegawai negeri sipil dan militer.

Dalam sistim presidensil menteri-menteri merupakan pembantu presidan dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistim parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistim parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang bertanggungjawab”, sedangkan raja dalam monark hi

 

konstitusionil dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat” (the king can do no wrong).

Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil dari pada jumlah anggota badan legislatif; biasanya berjumlah 20 — 30 orang, sedangkan anggota badan legislatif bisa mencapai 1000 orang lebih.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan (deli badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Sedangkan wewenang badan eksekutif mencakup beberapa bidang:

I . Diplomatik: menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara

Administratif: melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara, Militer: mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara,

  1. Yudikatif: memberi grasi, amnesti dan sebagainya,
  2. Legislatif: merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
  3. Yudikatif

Lembaga yudikatif memiliki wewenang judisial yang bertugas menjalankan wewenang kehakiman, baik dilapangan hukum publik (pidana, administrasi negara) dan dilapangan hukum privat ( perdata, dagang), baik dikalangan sipil maupun militer.

Ketentuan dasar mengenai organ dan wewenanng kehakiman, umumnya terdapat dalam UUD setiap negara. Misalnya dalam bab IX UUD 1945 yang berjudul “Kekuasaan Kehakiman” mengandung dua buah pasal yaitu:

Pcisal 24 :

1 . Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

  1. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

I’asal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim di tctapkan dengan undang-undang.

Penjelasan resmi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu,menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaanyang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaanpemerintah. Berhubungan dengan itu hams diadakan jaminandalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya (legislatif dan eksekutif) serta erat hubungannya dengan hak dan kewajiban individu. Dari pembicaraan trias politika dalam negara-negara demokratis telah kita ketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, dokrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang mutlak diantara ketiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun orang yang menjalankan fungsi tersebut.

Advertisement
Filed under : Review,