Advertisement

Apakah karakteristik dan prinsisp-prinsip dasar demokrasi konstitusional itu ?, Karakteristik dari demokrasi konstitusional adalah adanya unsur-unsur demokrasi di dalamnya yang berbasis pada prinsip¬prinsip:

  1. Demokrasi Populis (Popular Democracy) yaitu menempatkan warga negara sebagai sumber utama otoritas pemerintahan yang mendapatkan hak untuk menjalankan roda pemerintahan dari rakyat.

h . Mayoritas Berkuasa dan Hak Minoritas (Majority Rule and Minority Rights) yaitu sekalipun pemerintahan dijalankan oleh suara mayoritas, namun hak-hak dasar individu dari kelompok minoritas dilindungi. Dalam konteks ini dapatlah dipahami bahwa sistem pemerintahan demokratis hanya mungkin dibangun jika kelompok minoritas dari warganegara mau menerima pemerintahan mayoritas, dan kelompok mayoritas benar-benar siap untuk menghormati hak-hak minoritas.

Advertisement
  1. Pembatasan Pemerintahan (Limited Government), yaitu adanya. pembatasan kekuasaan pemerintah yang diatur oleh undang¬undang dan konstitusi baik tertulis maupun tak tertulis.

d . Kekuasaan yang dibatasi oleh mekanisme dan institusi

(Institusional and Procedural Limitations on Power), yaitu

adanya kepastian institusi dan prosedural yang membatasi

kekuasaan pemerintahan yang meliputi 4 unsur di bawah ini:

1 . Pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya masing-masing yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Meskipun masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, ketiga lembaga ini hams melakukan pembagian kekuasaan atau kewenangan satu dengan yang lainnya. Maksud dari pemisahan ini adalah untuk menghindari menumpuknya kekuasaan pada satu tangan, baik itu dalam arti konstitusi maupun pribadi.

  1. Kontrol dan Keseimbangan (Checks and Balances) yaitu bahwa ketiga lembaga pemerintahan ini memiliki hak yang sama untuk saling melakukan kontrol sehingga tercipta keseimbangan peran dalam pemerintahan. Melaui mekanisme checks and balances ini kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kesewenangan kekuasaan dapat dihindari. Asumsi dari penerapan prinsip ini adalah bahwa manusia bukanlah malaikat. Manusia pada hakekatnya memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan.
  2. Proses Hukum (Due Process of Law), yaitu bahwa kchcradaan HAM dilindungi oleh adanya jaminan proses hukuin yang dilakukan olch lcmbaga-lembaga hukum.

Dengan pengertian lain, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

  1. Suksesi Kekuasaan melalui pemilihan umum (Leadership Succession Through Election), yaitu bahwa posisi-posisi penting dalam pemerintahan (misalnya presiden dan wakilnya) ditentukan dan dijamin melalui mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara bertahap, dan peralihan otoritas kekuasaan dilakukan secara damai dan tertib.

 

Advertisement