Advertisement

Apakah Hakikat Demokrasi itu ?, “Demokrasi” saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiwan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya.pada berbagai kesempatan mulai dari obrolan warung kopi sampai dalam forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi publik dan sebagainya. Semaraknya perbincangan tentang “demokrasi” semakin memberikan dorongan kuat agar kehidupan . bernegara, berbangsa dan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai¬nilai demokrasi. Wacana tentang “demokrasi” seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan, sehingga tema pembicaraan antara lain “Islam dan demokrasi”, “politik dan demokrasi”, “ekonomi dan demokrasi” “pendidikan dan demokrasi”, “hukum dan demokrasi”, dan tema lainnya. Karena itu demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, bahwa ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam bernegera. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Moh. Mahfud, 1999 : 5-6). Senada dengan Moh. Mahfud MD, Masyhur Amin dan Mohammad Najib mengatakan, bahwa demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang setelah Perang Dunia II didasari oleh tiga asumsi pemikiran. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara; Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang yaitu sejak zaman Yunani Kuno, sehingga is tahan bantingan zaman dan dapat menjamin tcrselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil; Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dan negara manapun akan mcmilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya (Masyhur Amin dan Mohammad Najib, 1993 : vi). Dengan demikian demokrasi merupakan suatu sistem nilai yang eksesnya relatif lebih minimal dari sistem nilai lainnya seperti birokratik otoriterian (beureaucratic authotarian), monarki absolut (absolutisme monarchi) Pertanyaan sederhana yang patut dikemukakan berkaitan dengan kata “demokrasi” adalah apakali hakikat demokrasi itu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang hakikat “demokrasi”.

Advertisement

Pemahaman hakikat “demokrasi” terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi serta nilai yang terkandung di dalamnya. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “demos-cratein” atau “demos¬cratos” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat , rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Inu Kencana, 1994: 150; 1999: 18, Miriam Budiardjo, 1977: 50, Ignas Kleden, 2000: 5, Masykuri Abdillah, 1999 : 71).

Sementara itu secara terminologis demokrasi sebagai berikut: a. Menururt Josefh A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; b. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan¬keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; c. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih (Masykuri Abdillah, 1999: 72-73). Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, tennasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer, 1983 : 207). Dari sudut organisasi, “demokrasi” berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999 : 8). Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik (Moh. Mahfud MD, 1999 : 8).

Dari pendapat para ahli di atas terdapat benang merah atau titik singgung tentang pengertian demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mngesampingkan kaum minoritas. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat menurut Moh Mahfud MD (Moh Mahfud MD, ibid) mengandung pengertian tiga hal penting. Pertama, pemerintah dari rakyat (government of the people); Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for people).

Pemerintahan dari rakyat (government of the people) berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan (legitimate government) dan tidak legitimasi pemerintahan (unligitimate government) di mata rakyat. Pemerintahan legitimasi berarti suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda dan program pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa kekuasaan pemerintah diperoleh melalui hasil pemilihan dari rakyat bukan pemberian dari wangsit atau dari kekuasaan supra natural. Karena itu pemerintah hams mendengar kehendak dan keinginan rakyat, bukan memaksa rakyat untuk memahami dan mengikuti kehendak pemerintah. Berkaitan dengan legitimasi dan tidak legitimasi pemerintahan sebagai contoh dapat didiskusikan tentang pemerintahan pada masa Soekarno, Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Kedua, Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyai dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat bukan oleh siapa-siapa atau lembaga pengawasan yang ditunjuk pemerintah. Pemerintahan oleh rakyat selama Orde Lama dan Orde Baru telah terjadi distorsi yang luar biasa. Karena Pemerintah Orde Lama telah menempatkan dirinya sebagai pemegang dan penguasa tunggal, sementara rakyat dipaksa untuk tunduk dan patuh kepadanya. Begitu pula terjadi pada Orde Baru sebagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, namun pemerintahan tidak menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan penguasa dan kroninya. Juga rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemerintahan Orde Baru karena sistemnya yang represif dan mengedepankan aspek stabilitas keamananan dengan security approachnya. Padahal dalam teori demokrasi pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (Social Control) bukan negara mengawasi rakyat. Selama Orde Baru terjadi sebaliknya, yaitu yang dominan bukan rakyat mengontrol (social control) terhadap negara tetapi negara mengontrol masyarakat (State Control Society). Dengan kata lain oleh Orde Baru, persoalan dibalik sedemikian rupa, 180 derajat, yang seharusnya masyarakat mengawasi pemerintahan Soeharto, tetapi yang terjadi justru pemerintahan Soeharto yang mengawasi masyarakat (yang terjadi bukan Social Control Over State, tetapi State Control Society). Karena itu pemerintahan Orde Baru Soeharto dikenal dengan sebutan rezim pemerintahan otoriter.

Pertanyaannya adalah apakah definisi pemerintah yang otoriter? Pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang menggabungkan pelaksanaan kekuasaan dan pengawasannya ada di satu tangan. Jadi, Pemerintahan otoriter yang sebenarnya bukan pemerintahan yang suka menembak, menculik, menggunakan kekuasaan, korup dan sebagainya tetapi pemerintahan yang menyatukan ketiga institusi negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada struktur pemerintahan dalam satu tangan kekuasaan. Sedangkan pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang membagi secara tegas, siapa yang melaksanakan kekuasaan dan siapa yang mengawasi kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ryaas Rasyid (1997:167-169) bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan dibangun berdasarkan kesepakatan dari rakyat, adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), supremasi hukum (law supremacy), kesederajatan (equality) dan kebebasan (liberty).

Ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat (Government for The People) yaitu suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dipergunakan untuk apa? Apakah untuk membeli sembako rakyat, memberikan pelayanan pendidikan rakyat, atau untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya melalui korupsi ? Artinya, pemerintahan takluk apa tidak kepada apa yang diinginkan rakyat, misalnya untuk membawa Soeharto kepersidangan dalam kasus korupsi, melakukan pengadilan terhadap pelanggar HAM baik oleh sipil atau militer, menegakkan supremasi hukum dan kehendak rakyat lainnya. Bila pemerintahan menjalankan apa yang menjadi aspirasi rakyat, berarti Government. for The People telah terwujud. Sebaliknya bila pemerintahan tidak menjalankan aspirasi rakyat tetapi menjalankan kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan sendiri atau kepentingan kelompok penguasa dan kroninya, berarti telah terbentuk pemerintahan korup dengan berbagai modus operandinya. Dengan kata lain pemerintahan yang tidak untuk rakyat adalah pemerintahan korup. Korupsi bukan hanya orang yang mengambil uang, tetapi bisa juga berupa perubahan etos kerja, kurang maksimalnya jasa pelayanan kepada rakyat dan sebagainya.

Jadi, pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan korup. Dengan demikian ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya dalam pandangan Frans Magnis Suseno negara disebut demokratis bila terdapat lima gugus pada negara tersebut yaitu : negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan atas hak-hak dasar rakyat. (Frans Magnis Suseno, 1999 : 59-60).

Menurut Masykuri Abdillah (1999 : 111-142) prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan dan pluralisme. Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula dcngan prinsip kebebasan yang menegaskan bahwa setiap individu

warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan conditio sain quo non (sesuatu yang tidak bisa terelakkan). Sedangkan menurut Inu Kencana prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut :

  1. Adanya pembagian kekuasaan (sharing power)

Untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis, kekuasaan (power) dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuatan undang¬undang dengan pelaksanaan undang-undang, agar terjadi pengawasan atau kontrol (checking power with power).

  1. Adanya pemilihan umum yang bebas (general election) Untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau anggota-anggota perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri diperlukan pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan demokratis dilakukan oleh lembaga independen.
  2. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka

Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan dilakukan secara transparan, menerapkan akuntabilitas publik.

  1. Adanya kebebasan individu

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, kebebasan beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila mahasiswa, wartawan dan aktivis partai resmi yang bersuara lantang lalu diciduk, hal ini sama sekali tidak demokratis.

  1. Adanya peradilan yang bebas

Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah (dalam arti sempit) dalam peradilan umum dan penegakan hukum, maka aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintah itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya dengan adil.

  1. Adanya pengakuan hak minoritas

Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.

  1. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum

Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), maka hukum di tempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan lembaga peradilan.

  1. Adanya pers yang bebas

Untuk menjamin tegaknya demokrasi, pers itu sendiri harus babas menyuarakan hati nurani rakyat, baik penyampaian kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan maupun terhadap diri seorang pejabat publik juga dalam penyampaian informasi pembangunan lainnya. Informasi yang disampaikan pers hendaknya didukung oleh akurasi data.

  1. Adanya multi partai politik

Untuk tidak timbulnya diktator partai atau sistem monolitik. partai politik, sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnya multi partai politik yang bebas dalam mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada negara atau pemerintahan. Dalam alam demokrasi, partai politik berkompetisi dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Karena itu ada partai yang mendapat suara dan dukungan mayoritas dan ada yang mendapat dukungan minoritas. Partai politik yang mendapat dukungan rakyat mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan, sedangkan partai politik yang mendapatkan dukungan minoritas berada dalam parlemen atau diluar parlemen sebagai kelompok oposisi (penyeimbang) pemerintah, sehingga akan timbul chek and balance.

  1. Adanya musyawarah

Untuk menyelesaikan konflik secara damai seperti timbulnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat hendaklah diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi (syur), bukan dengan penekanan dan. intimidasi apalagi dengan kekerasan senjata. Dengan demikian dalam sistem demokrasi konflik —baik konflik vertikal maupun konflik horizontal- bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang hams ada dan diselesaikan dengan cara damai.

  1. Adanya persetujuan parlemen

Untuk menjalankan roda pemerintahan, pihak eksekutif terutama pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, dalam negara demokrasi dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif sebagai

refresentasi rakyat. Sehingga segala kebijakan dan keputusan eksekutif dapat dikontrol oleh pihak legislatif.

  1. Adanya pemerintahan yang konstitusional

Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Karena konstitusi sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara.

  1. Adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi Untuk terciptanya sistem demokratis dalam kehidupan kenegaraan, diperlukan adanya ketentuan tentang pendemokrasian yaitu Undang-Undang Dasar suatu negara mesti mencantumkan secara tertul is, bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat.
  2. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik

Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (acountable) dalam mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan kemerdekaan serta kedamaian, mutlak dibutuhkan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi publik itu sendiri.

  1. Adanya perlindungan hak asasi manusia

Untuk melindungi harkat dan martabat manusia warga negara, diperlukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama. Seperti mengadu domba agama dengan cara pembakaran rumah ibadah untuk menggoyang kepemimpinan seseorang, sudah barang tentu tidak menghargai hak asasi manusia. Sebaliknya melindungi usaha dagang anak pejabat dan konglomerat dengan mengusir dan mematikan pedangang kecil adalah pelanggaran hak asasi pedagang kecil.

  1. Adanya pemerintahan yang bersih (clean and good government) Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang dan merajalelanya tindakan korupsi dan kolusi, diperlukan suatu komitmen pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan baik. Lahirnya clean and good government memerlukan komitmen dari pihak legislatif dan eksekutif.
  2. Adanya persaingan keahlian (profesionalitas)

Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar¬benar sesuai dengan keahliannya, bukan karena famili atm] kolega dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian tercipta penerimaan pegawai berdasarkan merit

Sebaliknya nepotisme, koncoisme dan kekerabatan lainnya merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam sistem demokrasi, karena hal itu merupakan ciri ketiranian.

  1. Adanya mekanisme politik

Mekanisme politik merupakan sesuatu yang niscaya dalam sistem demokrasi. Karena dengan mekanisme tersebut akan terjadi suksesi dan rotasi kepemimpinan berlangsung secara teratur dan berkesinambungan. Mekanisme politik memungkinkan perubahan politik berlangsung secara damai.

  1. Adanya kebijakan negara yang berkeadilan

Untuk terwujudnya kebijakan negara yang berkeadilan, hendaknya proses pembuatan kebijakan tersebut dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen), tanpa paksaan dari. pihak mana pun, baik group penekan (pressure group) maupun salah satu partai politik yang berkuasa.

t . Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab. Sistem demokratis mengedepankan adanya tanggung jawab pemerintahan yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat kepadanya.

Sedangkan menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu : kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat (Masykuri Abdillah, 1999: 74). Selain prinsip-prinsip tersebut, demokrasi berdiri diatas fondasi fundamental yaitu otoritas, privasi, tanggung jawab dan keadilan.

Advertisement