Advertisement

Piagam Jakarta, atau yang juga dise­but dengan Jakarta Charter, adalah sebuah dokumen historis dari dasar negara Repu­blik Indonesia. Dokumen tersebut, setelah melalui usul perubahan dalam sidang Pani­tia Persiapan Kernerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, kemudian menjadi pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termaktub Pancasila. Sebagai dokumen historis, Piagam Ja­karta merupakan hasil kesepakatan sembi­lan tokoh penting bangsa Indonesia yang ditunjuk oleh Badan Penyelidik Usaha­Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dianggap sebagai satu-satunya badan yang paling representatif mewakili bangsa Indonesia ketika itu. Mereka adalah Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Ab­dul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim dan Mr. Muhammad Yamin. Ia disepakati pada 22 Juni 1945 di Jakarta.

Piagam Jakarta memuat rumusan Pan­casila, yang di dalamnya mengandung ke­wajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam sendiri. Secara utuh rumusan itu berbunyi: . . . dengan berdasarkan ke­pada ke-Tuhanan dengan kewajiban men­jalankan syariat Islam bagi pemeluk-peme­luknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hik­mat kebijaksanaan dalam permusyawarat­an perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo­nesia.

Advertisement

Namun rumusan tersebut yang telah di­sepakati pada 22 Juni 1945 mendapat so­rotan dan kalangan non-Islam, terutama bagian kalimat “dengan kewajiban menja­lankan syariat Islam bagi pemeluk-peme­luknya”. Maka atas rembukan yang terja­di antara Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Tengku Moh. Hassan, agar persatuan dan kesatuan bangsa tidak pecah, rumus­an tersebut dihapus dan diganti dengan Yang Maha Esa.

 

Advertisement