Advertisement

Khitbah adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan dalam Ba­hasa Indonesia, yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda). Permintaan itu dapat dilakukan secara langsung oleh yang ber­sangkutan atau melalui wakil atau walinya. Kecuali itu, dalam praktek khitbah (khit­bat atau khutribat dalam istilah Arab) atau pinangan tidak selamanya dilakukan oleh pihak calon suami kepada pihak ca-Ion istri, akan tetapi sering pula terjadi kebalikannya sesuai dengan adat masing­masing kelompok masyarakat.

Agama Islam, yang sebagian syariatnya mengatur soal perkawinan, menaruh per; hatian cukup besar terhadap masalah pi­nang-meminang istri dan memandang penting dilakukan sebelum akad nikah dilang­sungkan, seperti terdapat dalam beberapa Hadis Rasulullah. Nabi bersabda antara lain:

Advertisement

“Jika salah seorang di antara kamu hen­dak meminang seorang wanita, dan di­ketika meminang itu mungkin bagi kamu untuk melihat hal-hal yang menarik dari wanita yang hendak kamu kawini itu, se­baiknyalah hal itu kamu lakukan (H.R. Abu Dawud dari Jabir).

Hadis ini bukan saja membolehkan pe­minangan seperti tersebut di atas, tetapi ada hadis lain yang memerintahkan supa­ya peminangan dilakukan. Lebih dari itu, hadis tersebut juga membolehkan dan menganjurkan agar kedua calon mempelai saling melihat dan mengenal dalam batas­batas yang dibenarkan syariat seperti me­lihat wajah (muka) dan kedua telapak tangan menurut pendapat mayoritas ula­ma, dan juga anggota-anggota badan ter­tentu lainnya menurut sebagian ulama yang lain. Selain itu, dianjurkan pula satu sama lain saling mengenali kepribadian dan akhlak masing-masing sehingga per­kawinan yang akan dilangsungkan kelak dapat terwujud sesuai dengan tujuan per­kawinan itu sendiri yakni membentuk ru­mah tangga bahagia yang kekal.

Berkenaan dengan soal pinang-memi­nang tersebut, Islam menentukan aturan­aturan dasar tentang siapa (wanita) yang boleh dipinang dan kapan serta bagaimana lamaran itu boleh dilakukan.

Wanita yang boleh dipinang menurut hukum Islam ialah wanita yang boleh di­nikahi, sedangkan wanita yang tidak boleh dikawini seperti muhrim atau wanita yang bersuami, tidak boleh dipinang. Lebih dari itu untuk memelihara persaudaraan dan mencegah kemungkinan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, syariat Islam, meng­haramkan seseorang melamar seorang wa­nita yang telah dipinang orang lain, kecuali atas seizin peminang terdahulu atau pemi­nang tersebut telah nyata dibatalkan.

Dalam. pada itu jika seseorang tetap saja meminang wanita yang telah mempunyai tunangan dan kemudian mengawininya tanpa seizin peminang terdahulu semen­tara pinangan itu belum dibatalkan, di kalangan para ahli fikih Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum per­kawinannya. Menurut pendapat jumhur (kebanyakan ahli hukum Islam), hukum perkawinan tetap sah tetapi orangnya ber­dosa karena melakukan hal yang dilarang; sedangkan menurut pendapat ulama-ula­ma Zahiriyah hukum perkawinannya men­jadi fasakh (rusak) baik sesudah maupun sebelum terjadi persetubuhan.

Hal lain yang kiranyajuga penting untuk disinggung dalam membicarakan soal pi­nangan atau khitbah ialah hukum memi­nang seorang wanita yang sedang dalam waktu iddah. Wanita yang sedang dalam masa iddah pada dasarnya tidak boleh dipinang, namun demikian tidak semua wanita yang sedang dalam masa iddah haram dipinang secara mutlak.

Meminang wanita yang sedang menjala­ni iddah talak rafi hukumnya haram, baik pinangan itu disampaikan dengan cara te­rang-terangan (sar’ih) maupun dengan cara sindiran (kiniiyat). Adapun wanita yang sedang menjalani masa iddah karena talak yang ketiga (ba’in kubra) atau iddah wafat yakni iddah karena kematian suami, boleh dipinang dengan cara kinayah atau sindir­an tetapi haram jika pinangannya dilaku­kan secara terang-terangan.

Dalam pada itu kadang-kadang terjadi pembatalan pertunangan yang telah dise­pakati kedua belch pihak, baik dari pihak pelamar (al-khatib) maupun dari pihak yang dilamar (al-makhtiibat) atau bahkan atas persetujuan keduanya. Dalam keada­an demikian, jika pihak calon mempelai laki-laki telah memberikan mahar (mas­kawin) yang hukumnya memang boleh diserahkan sebelum akad nikah dilangsung­kan, maka is berhak meminta kembali maskawinnya, kecuali jika is mengikhlas­kannya sebagai pemberian biasa (hadiah).

Adapun hukum apa yang pantas diberi­kan kepada pihak yang membatalkan per­janjian khitbahnya secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, hu­kum Islam tidak memberikan ketentuan yang togas meskipun memandang tindak­an demikian sebagai akhlak yang tercela dan tergolong ke dalam perbuatan orang munafik.

Advertisement