Advertisement

Jizyah berasal dari kata jaza’, artinya membalas jasa atau mengganti kerugian, terhadap suatu hal atau perbuatan yang te­lah dilakukan. Menurut para ulama, jizyah berarti pajak yang dipungut dari rakyat non-muslim dalam negara Islam. Dengan pajak itu mereka terjamin memperoleh perlindungan dari negara. Dalam al-Quran, kata jizyah disebutkan hanya satu kali da­lam ayat yang berkaitan dengan pertem­puran dengan Ahli Kitab (Q. 9 : 29). De­ngan syarat membayar jizyah, pernah Ra­sulullah membuat perjanjian dengan kaum Majusi di Bahrain. Jizyah bukanlah pajak agama. Pengertian jizyah semacam pajak­agama jelas sangat bertentangan dengan

ajaran pokok Islam. Sebelum Islam, orang sudah memungut pajak, dan sampai seka­rang pajak masih tetap dipungut, baik oleh negara Islam maupun negara non-Islam. Dan semuanya itu tak ada sangkut­pautnya dengan agama yang mereka anut. Negara Islam dan non-Islam sama-sama banyak membutuhkan biaya, guna meme­lihara kesejahteraan negara.

Advertisement

Boleh saja dikatakan bahwa negara Is­lam membuat perbedaan antara golongan muslim dan non-muslim dalam masalah jizyah, dan hal inilah yang memberi corak keagamaan kepada jizyah. Diskriminasi dalam bentuk membayar jizyah bukan menguntungkan golongan muslim, melain­kan menguntungkan golongan non-mus­lim. Golongan muslim diwajibkan menja­lankan wajib militer dan melaksanakan pertempuran di mana-mana, sedangkan golongan non-muslim dibebaskan dari wa­jib militer. Golongan muslim, selain wajib memasuki dinas militer, juga diwajibkan membayar zakat, yang lebih berat dari­pada jizyah. Non-muslim i anya membayar jizyah yang tak seberapa besarnya, sebagai imbalan untuk menikmati keuntungan-ke­untungan yang didapat dari negara Islam. Kewajiban membayar jizyah hanya dibe­bankan kepada kaum pria yang berke­mampuan membayamya, sedangkan kaum wanita, anak-anak, hamba-sahaya dan orang gila dibebaskan dari keharusan membayamya.

Dalam amaliah yang dilaksanakan di masa Nabi, pengambilan jizyah hanya se­besar setengah sampai satu dinar setiap ta­hunnya. Imam Syafil memandang bahwa ketentuan jumlah jizyah satu dinar itu adalah sebagai batas minimal bagi ketentu­an jizyah. Penambahan dari jumlah terse-but ditetapkan berdasarkan pertimbangan­pertimbangan ijtihad yang sehat. Dalam pada itu, menurut Imam Maliki, batas mi­nimum dan maksimum pembayaran jizyah ditetapkan dengan ijtihad dan melalui pe­rundingan antara pihak pemerintah de­ngan pihak non-muslim yang membayar jizyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, jumlah pembayaran jizyah ter­gantung pada kondisi objektif sosial-eko­nomi golongan non-muslim sendiri. Menurutnya pula bahwa golongan non-mus­lim dapat digolongkan ke dalam 3 golong­an, yaitu: kaya, menengah dan ekonomi lemah. Masing-masing golongan tidak sama jumlah pembayaran jizyahnya.

Firman Allah mengenai jizyah, sebagai termaktub dalam surat al-Ankabut: 29, memang tidak menetapkan jumlah yang pasti, berapa jizyah harus dibayar. Besar­nya jizyah merupakan lapangan ijtihad pa­ra ulama Islam. Jumlah disesuaikan de­ngan keadaan, waktu maupun kondisi so­sial-ekonomi masyarakat yang selalu me­ngalami perubahan. Atas dasar pertim­bangan itulah para ulama memandang ketentuan besarnya jizyah setengah sam­pai satu dinar sebagai dijalankan di masa Nabi, bukan merupakan penetapan yang tidak bisa diubah atau ditambah, melain­kan itu hanya disesuaikan dengan keadaan dan waktu itu.

Advertisement