Advertisement

Istihsan berasal dari akar kata hasuna yang berarti baik. Istihsan dalam pengerti­an bahasa ialah menganggap baik. Dalam Usul-Fikih istilah ini berarti: meninggal­kan suatu hukum yang ditunjuk oleh kaidah umum yang biasa berlaku, dan se­bagai gantinya dipakai hukum yang ditun­juk oleh sesuatu dalil pengecualian, de­ngan pertimbangan bahwa yang disebut terakhir ini dipandang lebih efektif dalam mewujudkan atau memelihara tujuan sya­riat. Dengan kata lain istihsan ialah suatu pengecualian hukum dari kehendak kai­dah-kaidah yang berlaku umum.

Agama Islam bertujuan untuk membe­rikan rahmat dan maslahat bagi umat ma­nusia. Kemaslahatan itu bisa diwujudkan melalui hukum-hukum taklif. Segala hu­kum taklif itu disyariatkan untuk menca­pai kemaslahatan dan keadilan. Hukum­hukum taklif dimaksudkan ada yang telah jelas disebut di dalam al-Quran dan hadis, dan ada pula yang belum dijelaskan. Un­tuk menentukan hukum hal-hal yang dise­but terakhir ini, hukum-hukum yang ada ketegasannya dijadikan contoh, yang apa­bila ada kesamaan (illat (motif hukum)- nya, hukumnya pun dapat disamakan. Me­tode serupa ini disebut kias (analogi). Kias ialah menyamakan hukum yang sudah di­tegaskan oleh wahyu dengan masalah yang belum ada kejelasannya, berdasarkan kesa­maan illat. Dan konsep kias dapat ditarik suatu kaidah umum yaitu, bahwa setiap masalah yang ada kesamaan illatnya de­ngan masalah-masalah yang sudah ditegas­kan hukumnya oleh wahyu, hukumnya adalah sama. Demikian kaidah umum da­pat dinyatakan tanpa melihat kepada satu persatu kasus yang terjadi.

Advertisement

Kias sebagai digambarkan di atas digu­nakan untuk menemukan hukum yang be­lum ada ketegasannya, yang kemudian ke­pada manusia dibebankan untuk melaksa­nakannya guna mewujudkan kemaslahat­an. Terwujud atau terlindungnya ke­maslahatan dan keadilan adalah inti yang hendak dicapai hukum, termasuk hukum yang dihasilkan oleh metode kias. Kias yang didasarkan atas kaidah umum yang disebutkan di muka, hanya dapat diguna­kan selama is efektif mencapai tujuan syariat tersebut. Apabila ia tidak dapat atau kurang efektif untuk tujuan tersebut, kias perlu ditinggalkan, dan untuk peme­cahan hukum perlu dicari metode lain, yang dalam hal ini dipakai metode istih­san. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa metode istihsan digunakan sebagai jalan keluar dari metode kias yang berlaku umum yang dalam satu kondisi tidak efek­tif mewujudkan tujuan syariat.

Metode istihsan digunakan oleh para imam mujtahid, terutama oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, didasarkan atas contoh-contoh yang diberikan oleh sya­riat sendiri. Dalam hadis-hadis hukum yang diucapkan oleh Rasulullah, sering di­temukan di antaranya yang berbentuk pe­ngecualian dari hadis hukum yang berisi kaidah umum yang pernah diucapkannya. Dalam peraturan akad transaksi jual beli, pada satu hadis dijelaskan larangan men­jual suatu barang yang tidak terlihat pada waktu melakukan akad. Hikmah dari la­rangan ‘tersebut dapat dinyatakan agar ti­dak terjadi pertikaian waktu melakukan timbang terima. Tetapi melihat perkem­bangan kebutuhan manusia, ketentuan tersebut tidak selamanya perlu diterap­kan. Oleh sebab itu, pada saat seseorang butuh memesan sesuatu, umpamanya pakaian, kepada seorang penjahit, oleh Rasulullah dinyatakan boleh, yang dike­nal dengan akad as-salam (al-Hadis). Akad salam adalah semacam akad transaksi me­nurut kaidah umum penjual belian tidak mencukupi persyaratan, karena benda yang diperjualbelikan tidak terlihat pada waktu melakukan akad. Namun ia dibe­narkan oleh Rasulullah dengan pertim­bangan kebutuhan manusia. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sikap tidak mau bergeser dari kaidah umum dalam segala kondisi dan segala bentuk permasalahan, di satu kali bisa menimbulkan mudarat atau kesempitan bagi seorang mukallaf (orang yang dibebani hukum), yang jelas bertentangan dengan tujuan syariat. Da-lam pengertian yang sama, sering ditemui contoh yang diberikan oleh perumus sya­riat. Pengecualian hukum yang dilakukan oleh Rasulullah itu oleh para mujtahid di­pahami sebagai konsep istihsan, yang me­ nurut mereka selayaknya dicontoh dalam usaha pemecahan hukum.

Istihsan seperti dikemukakan di atas, adalah jalan keluar dari metode kias yang tidak mendukung bagi tercapainya tujuan syariat. Dalam prakteknya oleh ulama Ha­nafi, peralihan dari kias jali (jelas) kepada kias khafi (tidak jelas) dipandang lebih efektif dalam mencapai kemaslahatan. Kias jali ialah yang didasarkan atas illat yang pasti dapat diketahui adanya dalam segala kondisi, sedangkan kiss khafi ialah kias yang didasarkan atas illat atau hik­mah yang tidak dapat diketahui secara pasti adanya. Dalam masalah wakaf, da­lam persoalan tertentu menurut kias jali lebih tepat dikiaskan atau disamakan de­ngan masalah jual beli karena sama-sama penanggalan milik dan si pemilik harta. Tanggalnya milik adalah illat yang pasti, karena setiap wakaf adalah penanggalan milik. Atas dasar itu, seperti halnya dalam peraturan jual beli pada masa imam muj­tahid, air untuk mengairi kebun yang ber­ada di sebidang tanah yang diwakafkan, dak secara otomatis termasuk tanah yang diwakafkan, tanpa ditegaskan waktu me­lakukan akad. Hasil kias yang serupa ini dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam gagasan wakaf. Wakaf disyariatkan untuk dapat memanfaatkan benda yang diwakafkan. Dalam hal ini, pemanfaatan sebidang tanah yang di­wakafkan sangat tergantung kepada sa­rana yang tersedia, seperti pengairan. De­ngan tidak termasuknya hak pengairan ke dalam hak penggunaan tanah yang di­wakafkan, tujuan utama dari wakaf itu sulit untuk diwujudkan. Sebagai jalan ke­luar dari hasil kias yang demikian, ulama dari kalangan Hanafi meninggalkan hasil kias tersebut, dan menganalogikannya de­ngan irdrah (sewa menyewa) dengan dasar kesamaan illat bahwa keduanya sama-sa­ma bertujuan pemanfaatan. Atas dasar itu, seperti halnya dalam sewa-menyewa, hak pengairan di sebidang tanah yang diwakaf­kan, secara otomatis termasuk yang diwa­kafkan, tanpa menghendaki ketegasan pa­da waktu melakukan akad. Kias serupa ini menurut kalangan Hanafi disebut kias khafi, yaitu kias yang didasarkan atas illat syariat tersebut. Apabila ia tidak dapat atau kurang efektif untuk tujuan tersebut, kias perlu ditinggalkan, dan untuk peme­cahan hukum perlu dicari metode lain, yang dalam hal ini dipakai metode istih­san. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa metode istihsan digunakan sebagai jalan keluar dari metode kias yang berlaku umum yang dalam satu kondisi tidak efek­tif mewujudkan tujuan syariat.

Metode istihsan digunakan oleh para imam mujtahid, terutama oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, didasarkan atas contoh-contoh yang diberikan oleh sya­riat sendiri. Dalam hadis-hadis hukum yang diucapkan oleh Rasulullah, sering di­temukan di antaranya yang berbentuk pe­ngecualian dari hadis hukum yang berisi kaidah umum yang pernah diucapkannya. Dalam peraturan akad transaksi jual beli, pada satu hadis dijelaskan larangan men­jual suatu barang yang tidak terlihat pada waktu melakukan akad. Hikmah dari la­rangan ‘tersebut dapat dinyatakan agar ti­dak terjadi pertikaian waktu melakukan timbang terima. Tetapi melihat perkem­bangan kebutuhan manusia, ketentuan tersebut tidak selamanya perlu diterap­kan. Oleh sebab itu, pada saat seseorang butuh memesan sesuatu, umpamanya pakaian, kepada seorang penjahit, oleh Rasulullah dinyatakan boleh, yang dike­nal dengan akad as-salam (al-Hadis). Akad salam adalah semacam akad transaksi me­nurut kaidah umum penjual belian tidak mencukupi persyaratan, karena benda yang diperjualbelikan tidak terlihat pada waktu melakukan akad. Namun ia dibe­narkan oleh Rasulullah dengan pertim­bangan kebutuhan manusia. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sikap tidak mau bergeser dari kaidah umum dalam segala kondisi dan segala bentuk permasalahan, di satu kali bisa menimbulkan mudarat atau kesempitan bagi seorang mukallaf (orang yang dibebani hukum), yang jelas bertentangan dengan tujuan syariat. Da-lam pengertian yang sama, sering ditemui contoh yang diberikan oleh perumus sya­riat. Pengecualian hukum yang dilakukan oleh Rasulullah itu oleh para mujtahid di­pahami sebagai konsep istihsan, yang me­ nurut mereka selayaknya dicontoh dalam usaha pemecahan hukum.

Istihsan seperti dikemukakan di atas, adalah jalan keluar dari metode kias yang tidak mendukung bagi tercapainya tujuan syariat. Dalam prakteknya oleh ulama Ha­nafi, peralihan dari kias jali (jelas) kepada kias khafi (tidak jelas) dipandang lebih efektif dalam mencapai kemaslahatan. Kias jali ialah yang didasarkan atas illat yang pasti dapat diketahui adanya dalam segala kondisi, sedangkan kiss khafi ialah kias yang didasarkan atas illat atau hik­mah yang tidak dapat diketahui secara pasti adanya. Dalam masalah wakaf, da­lam persoalan tertentu menurut kias jali lebih tepat dikiaskan atau disamakan de­ngan masalah jual beli karena sama-sama penanggalan milik dan si pemilik harta. Tanggalnya milik adalah illat yang pasti, karena setiap wakaf adalah penanggalan milik. Atas dasar itu, seperti halnya dalam peraturan jual beli pada masa imam muj­tahid, air untuk mengairi kebun yang ber­ada di sebidang tanah yang diwakafkan, dak secara otomatis termasuk tanah yang diwakafkan, tanpa ditegaskan waktu me­lakukan akad. Hasil kias yang serupa ini dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam gagasan wakaf. Wakaf disyariatkan untuk dapat memanfaatkan benda yang diwakafkan. Dalam hal ini, pemanfaatan sebidang tanah yang di­wakafkan sangat tergantung kepada sa­rana yang tersedia, seperti pengairan. De­ngan tidak termasuknya hak pengairan ke dalam hak penggunaan tanah yang di­wakafkan, tujuan utama dari wakaf itu sulit untuk diwujudkan. Sebagai jalan ke­luar dari hasil kias yang demikian, ulama dari kalangan Hanafi meninggalkan hasil kias tersebut, dan menganalogikannya de­ngan irdrah (sewa menyewa) dengan dasar kesamaan illat bahwa keduanya sama-sa­ma bertujuan pemanfaatan. Atas dasar itu, seperti halnya dalam sewa-menyewa, hak pengairan di sebidang tanah yang diwakaf­kan, secara otomatis termasuk yang diwa­kafkan, tanpa menghendaki ketegasan pa­da waktu melakukan akad. Kias serupa ini menurut kalangan Hanafi disebut kias khafi, yaitu kias yang didasarkan atas illat

Advertisement