Advertisement

Ifta menurut bahasa berarti memberi fatwa. Dalam hukum Islam istilah tersebut berarti memberitahukan hukum Allah me­ngenai sesuatu masalah berdasarkan dalil­dalil yang diakui dalam Islam. Hukum yang diberitahukan itu disebut fatwa, orang yang memberi fatwa itu disebut mufti, dan orang yang meminta fatwa di­sebut mustafti. Fatwa diberikan berdasar­kan pertanyaan atau ada satu peristiwa yang menghendaki jawaban hukum. Oleh sebab itu, ijtihad dianggap lebih umum da­ripada ifta’. Ijtihad dilakukan oleh mujta­hid, baik didahului oleh suatu pertanyaan atau suatu peristiwa, maupun tidak dida­hului oleh itu semua, seperti yang dilaku­kan oleh para imam mujtahid terkemuka Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafil dan Ahmad bin Hambal. Mereka bekerja menggali hukum dari sumber-sumbernya, tanpa melihat apakah ada pertanyaan ataupun tidak. Oleh sebab itu dalam buku fikih mereka banyak didapati pengandai­an yang sebetulnya belum terjadi pada ka­langan masyarakat waktu itu. Lain halnya dengan ifta’, seperti dikatakan di atas, di­dasarkan atas pertanyaan atau peristiwa yang menghendaki penjelasan hukum. Mufti lebih luas tempat ruang geraknya bi­la dibandingkan dengan ruang gerak ha­kim diperadilan. Yang disebut terakhir ini terbatas pada masalah perdata dan pidana yang pada hakikatnya menyangkut de­ngan aspek duniawi dari suatu tindakan. Sedangkan ifta’ mencakup segala aspek

agama, baik aspek duniawinya maupun ukhrawinya. Ifta’ lebih jauh menjawab masalah yang menyangkut soh, batalnya suatu ibadat, dan juga menyangkut de­ngan rukun dan syaratnya, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam wewenang peradilan. Akan tetapi perbedaan esensil antara ifta’ dan putusan hakim di peradil­an ialah, bahwa fatwa seorang mufti tidak mengikat bagi orang yang meminta fatwa. Artinya seorang yang diberi fatwa, tidak mesti mengamalkan fatwa tersebut. Ia bo­leh menerima dan boleh pula menolak. Se­dangkan putusan hakim di peradilan ada­lah mengikat, harus dilaksanakan.

Advertisement

 

Seorang mufti; di samping kemampuan­nya untuk mengistimbatkan hukum dari sumber-sumbernya, juga is harus mengerti dengan persoalan yang hendak dijelaskan hukumnya. Untuk mengetahui suatu per­soalan yang akan diberikan hukumnya itu, sebaiknyalah bila perlu ditanyakan kepada tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan per­soalan tersebut. Umpamanya apabila per­soalan yang hendak dipecahkan ada sang­kut pautnya dengan kedokteran, maka hendaklah ditanyakan lebih dahulu kepa­da dokter. Setelah persoalan diketahui se­cara pasti, maka barulah seorang mufti memberikan fatwanya.

Imam Ahmad bin Ham bal memandang tugas ifta’ sebagai suatu yang amat pen­ting di kalangan umat Islam, karena mufti langsung berhubungan dengari umat, baik mufti dalam arti ulama yang dipercaya tempat bertanya umat, maupun mufti yang ditunjuk atau diangkat oleh pengua­sa untuk menjawab persoalan-persoalan agama. Oleh karena begitu penting kedu­dukan mufti di kalangan umat, maka Imam Ahmad melihat ada beberapa per­syaratan yang harus dimiliki oleh sese­orang yang akan memberikan fatwa. De­ngan persyaratan-persyaratan itu diharap­kan suatu fatwa lebih terjamin keabsah­annya. Persyaratan-persyaratan dimaksud ialah:

  1. Seorang mufti hendaklah mempunyai itikad yang baik dan ikhlas. Tanpa ada sifat tersebut, cahaya kebenaran tidak akan menyinari fatwa-fatwa yang dibe­rikan.
  2. Hendaklah setiap fatwa didasarkan atas ilmu dan kebenaran, bukan atas kehen­dak haws nafsu. Untuk itu seorang mufti haruslah seorang yang dalam

il­munya, penyabar tidak emosional, ber­wibawa, berpembawaan tenang, tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa, teguh pendiriannya dalam menegakkan kebenaran, sederhana dalam hidupnya, tidak berlagak mewah dan rakus. Se­orang mufti yang rakus, akan mudah di­mainkan oleh pihak yang menghendaki dukungan tertentu dari fatwanya.

  1. Mengerti situasi dan kondisi masyarakat tempat ia berada, sehingga dalam mem­berikan suatu fatwa, kemaslahatan, yang sejalan dengan kehendak agama, menjadi bahan pertimbangan.

Dalam persyaratan-persyaratan di atas terlihat tekanannya pada diri yang akan memberi fatwa, baik kemampuan ilmu, kepribadian dan wibawa. Mufti adalah pemberi petunjuk dan pengarah bagi ma­syarakat. Fatwa seorang mufti yang diper­caya akan dipegang oleh umat. Oleh sebab itu sifat qanaah (mencukupkan rezeki se­adanya dan tidak rakus) adalah di antara faktor-faktor yang menjamin kelurusan suatu fatwa.

Seorang mufti yang sudah mampu ber­ijtihad, baik berijtihad secara sendiri mau­pun secara kolektif, perlu teliti dalam me­milih kemungkinan hukum, mana yang akan difatwakan. Jika tidak didapati di dalam buku-buku klasik, ia boleh berijti­had dan menjelaskan hukum yang dimin­takan. Jika masalah itu sudah pernah dije­laskan oleh mujtahid terdahulu, seorang mufti boleh menilai apalcah cocok dengan kemaslahatan umat Islam sekarang. Jika dipandang tidak lagi sesuai dengan kebu­tuhan sekarang, maka mufti boleh tidak terikat dengan hasil ijtihad terdahulu itu, dan berfatwa dengan fatwa baru yang juga harus berpedoman pada al-Quran dan ha­dis RasulUllah. Akan tetapi jika seorang mufti tidak mampu melakukan ijtihad, maka dalam memberikan fatwa ia meru­juk kepada buku-buku fikih hasil ijtihad ulama mujtahid terdahulu. Dalam buku­buku fikih terdapat berbagai pendapat mengenai sesuatu masalah, dan itu sangat menguntungkan bagi yang akan memberi­kan fatwa. Mufti dapat memilih fatwa ma­na yang cocok bagi masyarakatnya. Seda­pat mungkin seorang mufti hendaklah me­milih fatwa yang dalilnya terkuat dan yang paling banyak mengandung maslahat bagi umat.

Seperti dikemukakan di atas, ifta’ ada­lah memberitahukan hukum Allah. Oleh sebab itu, pada hakikatnya seorang mufti bukan bertanggung jawab kepada manusia dalam fatwa-fatwa yang diberikannya, akan tetapi bertanggung jawab penuh ke­pada Allah. Oleh sebab itu kehati-hatian seorang mufti dalam memberikan fatwa sangat dibutuhkan.

Incoming search terms:

  • apa itu iftah

Advertisement
Filed under : Review, tags:

Incoming search terms:

  • apa itu iftah