Advertisement

Hakim atau kadi ialah sebutan atau nama bagi pejabat yang diangkat oleh ke­pala negara (khalifah, sultan, imam, amir al-mu’minin atau malik dalam sebuah ft­kih Islam) atau pejabat lain yang berwe­nang dengan tugas dan kewajiban menga­dili dan memutuskan perkara-perkara (perdata atau pidana) yang dimajukan ke pengadilan.

Untuk mengangkat seseorang menjadi hakim atau kadi, fikih Islam menentukan sejumlah persyaratan tertentu, yang se­bagian daripadanya diperselisihkan oleh para fuqaha’ (mukhtalaf fih) walaupun sebagian yang lain telah disepakati oleh mereka (muttafaq alaih). Syarat-syarat yang muttafaq `alaih ialah:

Advertisement
  1. Dewasa (balig atau mukallaf). Anak kecil yang belum balig tidak sah diang­kat sebagai hakim atau kadi, seperti dinyatakan dalam Hadis Nabi Muham­mad riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah: “Minta perlindunganlah
    kamu kepada Allah, dari (malapetaka) yang akan terjadi di awal tahun 70-an (Hijrah) dan dari pemerintahan anak keel”
  2. Berakal sehat. Orang gila atau orang yang tidak sempurna akalnya, tidak sah diangkat sebagai hakim. Semua ulama sepakat bahwa cakap bertindak (her­akal) merupakan salah satu syarat uta­ma hagi seseorang yang hendak diberi beban (taklif) untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, termasuk dalam­nya para hakim atau kadi.
  3. Hamba sahaya tidak dapat di­angkat menjadi hakim.

Adapun mengenai syarat-syarat yang mukhtalaf fih, di antaranya:

  1. Menurut sebagian ulama orang non muslim tidak boleh diangkat men­jadi kadi untuk orang-orang yang ber­agama Islam, karena beragama Islam, menurut pendapat ini, merupakan salah satu syarat bagi orang yang hendak me­ngadili perkara-perkara orang Islam.

Berlainan dengan pendapat sebagian ulama di atas, mazhab Hanafi membo­lehkan pengangkatan orang yang bukan muslim untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang beragama Islam. Me­nurut pendapat mazhab ini, kemampu­an seseorang untuk menjadi hakim di­dasarkan atas kernampuan menjadi saksi.

  1. Laki-laki. Menurut imam-imam Maliki, Syafil dan Ahmad bin Hambal, kaum wanita tidak sah untuk diangkat sebagai Tapi menurut Imam Abu Hani­fah, perempuan sah menjabat kadi se-

panjang dalam masalah-masalah yang diterima kesaksiannya. Menurut penda­pat Abu Hanifah, kesaksian seorang wanita dapat diterima dalam segala urusan, kecuali dalam masalah hudild dan qisas (lihat materi hudild dan

Lcbih jauh dari Abu Hani fah, Ibnu J a­rir at-Tabari berpendirian bahwa wanita boleh diangkat menjadi hakim dan ke­putusannya dianggap sah secara mutlak baik dalam soal perdata maupun dalam perkara pidana. Pendeknya, perempuan boleh menjadi hakim dalam setiap lapa­ngan hukum.

  1. Adil, yakni benar dalam berkata, jujur dalam bertindak dan melaksanakan tu­gas yang diamanatkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, serta kuat men­talnya baik di kala suka maupun duka.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang fasik boleh diangkat sebagai hakim ter­utama bila tidak ada orang yang adil. Keputusan yang diambil oleh hakim yang fasik, demikian ulama Hanafiyah, boleh dilaksanakan selama keputusan­nya sesuai dengan ketentuan hukum­hukum syariat dan undang-undang lain yang berlaku, sampai ada hakim lain yang lebih balk daripadanya.

Tidak sama dengan ulama Hanafiyah, jumhfir al-futialge (kebanyakan ahli fi­kih) berpendapat bahwa keadilan me­rupakan salah satu sifat tambahan atas ke-Islam-an seseorang untuk diangkat menjadi hakim.

Mujtahid. Menurut Maliki, Syafi`i dan sebagian ulama Hanafiyah, seorang kadi haruslah yang mampu berijtihad. Na­mun menurut sebagian ulama Hanafiyah yang lain, ijtihad bukan merupakan sya­rat yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim. Orang awam pun boleh menjadi hakim, asal dalam menghuku­mi suatu masalah is menetapkan kepu­tusannya berdasarkan atas ijtihad para mujtahid. Sebab, menurut mereka, tu­juan utama dari lembaga peradilan (gads’) ialah untuk menyelesaikan per­sengketaan, dan hal ini bisa ditempuh dengan melalui jalan taklid. 5. Sehat jasmaniahnya (dapat melihat, berbicara dan mendengar). Sebagian ulama Syafi`iyah dan Malikiyah membo­lehkan orang buta diangkat sebagai ha­kim. Sedangkan menurut sebagian yang lain, orang buta tidak boleh diangkat menjadi kadi.

Tentang syarat harus dapat berbica­ra, sebagian ulama menyatakan tidak boleh walaupun bahasa isyaratnya da­pat dimengerti orang lain. Tapi sebagi­an ulama yang lain tidak berkeberatan untuk mengangkat orang bisu menjadi hakim dengan catatan isyarat yang di­kemukakannya dapat dimengerti orang lain.

Demikian pula terhadap orang yang tuna rungu. Sebagian ulama tidak mem­bolehkan sama sekali, tapi sebagian yang lain membolehkannya kalau masih mungkin mendengar walaupun perlu diteriakkan di dekat telinganya.

Advertisement