Advertisement

Far adalah harta kekayaan yang diper­oleh umat Islam dari pihak non muslim tanpa pcperangan, seperti melalui jalan da­mai atau pihak non muslim menyerah ka­lah sebelum terjadi pertempuran. Dalam perkembangannya, tcrutama ketika khali­fah Umar bin Khattab mcmegang tampuk pemerintahan, selain harta yang didapati dengan jalan tersebut di atas, harta keka­yaan tidak bergerak seperti tanah pertani­an yang diperoleh dengan jalan peperang­an juga dimasukkan ke dalam pengertian fai’. Dengan demikian yang disebut gani­mah hanyalah harta benda bergerak yang didapati dengan jalan peperangan (lihat Ganimah).

Kctentuan mengenai fai’ mulai disya­riatkan pada waktu perang Bani Nadir, de­ngan turunnya ayat 6 sampai dengan ayat 10 dari surat al-Hasyr. Ayat-ayat itu men­jelaskan agar harta fai’ dibagi kepada be­berapa bagian: untuk Allah dan Rasul­Nya, untuk kerabat Rasulullah (Bani Hasyim clan Bani Mutalib), anak-anak ya­tim yang sedang membutuhkannya, fakir miskin dan ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang terlantar kehabisan perong­kosan dalam perjalanan, orang-orang mu­hajirin (orang-orang yang meninggalkan Mekah mengikuti Rasulullah berpindah ke Madinah), orang-orang ansar (orang-orang beriman yang menyambut dan membantu perjuangan Rasulullah di Madinah), dan untuk generasi yang akan datang sesudah­nya.

Advertisement

Itulah kelompok-kelompok yang ber­hak menerima bahagian dari harta kekaya­ an fai’. Pada petiode selanjutnya, bagian yang semulanya diuntukkan kepada Ra­sulullah, setelah is wafat, menjadi hak kas negara (baitulmal).

Pada masa hidup Rasulullah, harta ke­kayaan tidak bergerak seperti tanah perta­nian yang didapati dengan peperangan, pernah dibagi Rasulullah, empat perlima­nya kepada tcntara yang ikut menakluk­kannya, seperti tanah yang ditaklukkan pada peperangan Bani Quraizah. Pernah pula, Rasulullah tidak membagi-baginya, seperti tanah yang diperoleh pada waktu penaklukan kota Mekah dan sebagian da­ri tanah yang didapati dalam perang Khai­bar. Kemudian Umar bin Khattab, di masa is memegang khalifah memasukkan harta rampasan perang yang berupa tanah petta­nian, seperti tanah subur Irak ke dalam harta fai’. Dengan demikian, seperti yang telah dikemukakan di atas, harta fai’ mcli­puti harta yang didapati dengan jalan da­mai dan harta yang tidak bergerak yang didapati dengan peperangan.

Meskipun di awal Islam penentuan si­apa yang berhak menerima fai’, yang tidak keluar dari golongan-golongan yang terse-but di dalam surat al-Hasyr tersebut di atas ketat dilaksanakan, namun dalam per­kembangannya pemahaman ayat itu mengalami perkembangan. Mazhab Maliki umpamanya berpendapat, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat al­Hasyr itu tidak lain dari suatu pernyataan bahwa mereka yang disebutkan itulah yang paling diutamakan untuk menerima­nya pada .waktu itu. Itu tidak berarti bahwa golongan lain tidak berhak untuk men­dapat bagian. Pembagiannya terserah ke­pada kebijaksanaan kepala negara. Penda­pat ini menyatakan bahwa harta kekayaan far adalah hak semua kaum muslimin, dan prioritas diberikan kepada siapa dan apa yang lebih membutuhkannya. Oleh karena fai’ adalah hak seluruh kaum muslimin, dan tidak mesti dibagi kepada beberapa kelompok tertentu raja seperti yang dika­takan oleh salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syati`i. Menurut pendapat itu harta kekayaan fai’ seperlimanya diba­gikan kepada Rasulullah yang setelah wa­fatnya dilimpahkan ke Baitulmal (kas nc­gara)_ kemudian dari seperlima itu juga di­bagikan kepada kerabat Rasulullah (Bani Hasyim dan Bani Mutalib), anak yatim yang sedang membutuhkan, fakir miskin dan kepada ibnu sabil, yaitu orang yang terlantar dalam pedalanan karena kehabis­an perongkosan. Sedangkan empat perli­ma lainnya dibagikan kepada angkatan pe­rang. Orang di luar kelompok-kelompok tersebut tidak berhak mendapat bagian dari liana fai’. Golongan lain dalam maz­hab Syafi`i berpendapat sama dengan go­longan Maliki, dan ini jugalah yang dianut oleh kalangan Hanafi dan Hainbali, yaitu harta kekayaan fai’ adalah hak umum kaum muslimin, seperti yang telah dike­mukakan di atas. Berdasarkan pandangan ini, harta kekayaan fai’ adalah salah satu dari sumber kas negara (Baitulmal), yang bisa digunakan untuk pembangunan ma­syarakat Islam, seperti tempat-tempat iba­dat, tambahan gaji pegawai, dan lain-lain yang menyangkut dengan kepentingan umat Islam.

Pada masa Umar bin Khattab, harta ke­kayaan fai’ berfungsi, selain untuk membi­na angkatan perang juga masyarakat Islam pada umumnya. Bahkan istilah fai’ waktu itu mencakup apa yang disebut kharaj, yaitu serupa pajak tanah (lihat Kharaj), jizyah, yaitu pajak kepala yang dibeban­kan kepada penduduk non muslim dengan jaminan keamanan (Iihat Jizyah), dan usyur. (lihat ‘Usyur) yaitu pajak harta benda perdagangan yang melalui batas ne­gara Islam Umar bin Khattab adalah ter­kenal sebagai orang pertama dalam Islam yang mewajibkan pajak `usyur tersebut dan mengkategorikannya ke dalam keka­yaan fai’ yang kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Oleh karena itu kas ne­gara (Baitulmal) pada periode itu mempu­nyai dana yang cukup untuk memperleng­kapi angkatan bersenjata, menambah gaji pegawai, baik militer maupun sipil, dan menutupi kebutuhan lainnya dari umat Is­lam.

Advertisement