Advertisement

Baitulmal berasal dari kata bait dan al­mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-rnal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi secara harfiah, baitulmal berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitulmal biasa di­artikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).

Adapun yang dimaksud dengan baitul­mal dalam istilah fikih Islam ialah suatu badan atau lembaga (instansi) yang ber­tugas mengurusi kekayaan negara teruta­ma keuangan, baik yang berkenaan de­ngan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masa­lah pengeluaran dan lain-lain. Di masa, masa sekarang ini, baitulmal agaknya iden­tik dengan kantor perbendaharaan negara.

Advertisement

Menurut catatan sejarah, orang pertama yang mendirikan lembaga baitulmal dalam sejarah pemerintahan Islam ialah Khalifah Umar bin al-Kliattab (634-644), khalifah kedua sesudah khalifah pertama Abu Ba­kar Siddiq. Di zaman Nabi Muhammad dan bahkan di masa Abu Bakar (632-634), konon baitulmal belum pernah dibentuk karena kehadirannya mungkin belum di­anggap perlu mengingat struktur pemerin­tahannya belum begitu kompleks dan wi­layah kekuasaan negara juga belum seluas di masa Khalifah Umar.

Baik dalam al-Quran maupun dalam al­Hadis yang keduanya merupakan sumber pokok hukum Islam, tidak ada nas yang secara tegas (tersurat) menyuruh mendiri­kan lembaga baitulmal atau lembaga lain yang sejenis dengan itu. Namun karena kehadiran institusi baitulmal yang didiri­kan Umar itu ternyata membawa manfaat yang sangat besar bagi pengaturan keuang­an negara, maka tidaklah mengherankan jika pemerintahan Islam sesudah Umar seperti Usman bin Affan, All bin Abi Ta­lib dan lain-lain seterusnya tetap melesta­rikan lembaga tersebut walaupun bentuk dan coraknya mungkin berbeda. Dari bai­tulmal inilah mereka membiayai kepen­tingan negara dan rakyat seperti menggaji angkatan perang, para kadi (hakim) dan pengawal negeri lainnya, membantu rak­yat yang tidak mampu, mendirikan berba­gai gedung yang dibutuhkan negara, mem­bantu kepentingan umum dan kepenting­an kemanusiaan lainnya.

Adapun mengenai sumber baitulmal (keuangan negara), antara lain diperoleh dari harta rampasan perang atau ganimah (lihat al-Quran surat al-Anfal 41 dan 69), al-fai, atau sitaan (al-Quran surat. al-Ha­syir: 6-10), jizyah yakni pajak penduduk yang dipungut pemerintah Islam dari orang-orang nonmuslim sebagai imbalan atas jaminan keamanan jiwa dan harta (hak-hak) mereka (al-Quran surat at-Tau­bat: 29), zakat (al-Quran surat at-Taubat: 103), dan sedekah lainnya.

Selain dari yang telah disebutkan di atas, sumber keuangan negara (baitulmal) juga diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak menyalahi aturan-aturan syariat seperti al-kharrej (pajak penghasilan bumi), hukuman denda (diat), perusahaan-peru­sahaan negara dan lain-lain.

Sama halnya seperti terhadap pem­bentukan lembaga baitulmal itu sendiri, syariat juga tidak menentukan tentang bagaimana bentuk dan cara pengelolaan baitulmal termasuk soal pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Terhadap masalah-masalah semacam ini, syariat Islam tampak memberi kebebasan dan keleluasaan kepada umat manusia (dalam hal ini ulilamri atau pemerintah) untuk menetapkan aturan-aturan yang dianggap sesuai dan membawa maslahat bagi ke­pentingan negara dan umat (rakyat). De­ngan demikian maka bentuk dan sistem pengelolaan baitulmal dari waktu ke wak­tu boleh saja berubah di samping dapat pula berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Namun karena baitulmal itu merupakan amanat yang harus dilaksanakan sebagai­mana mestinya (perhatikan al-Quran surat an-Nisa: 58), maka pihak-pihak terkait yang menangani baitulmal tetap berkewa­jiban untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menyalurkannya se­bagaimana mestinya. Mempergunakan bai­tulmal pada jalan yang tidak selayaknya seperti guna memperkaya diri sendiri atau pelariggaran-pelanggaran lainnya, terma­suk ke dalam jenis perbuatan lalim yang amat dimurkai Allah dan Rasul-Nya.

Advertisement