Advertisement

Ayat Ahkam berasal dari kata Arab ayat al-ahkam, yang lazim diteijemahkan dengan istilah ayat-ayat hukum. Yang .di­maksud dengan ayat ahkam (ayat-ayat hukum) dalam istilah fikih dan tafsir ialah ayat-ayat al-Quran yang berisikan tentang hukum, terutama hukum-hukum ibadat (ahkam al-`ibadat) dan hukum-hukum mu­amalah (ahkam al-mu’amalat).

Hukum-hukum ibadat ialah hukum-hu­kum yang mengatur hubungan vertical antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai al-Khalik (Pencipta). Sedang yang dimaksud dengan hukum-hukum muamalah adalah hukum-hukum yang me­ngatur hubungan horizontal antara sesama manusia baik yang berbentuk perseorang­an maupun yang bersifat kelembagaan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan lazim disebut dengan istilah ljabl min Allah, sedangkan hubungan antara sesama manusia biasa disebut dengan istilah tiabl

Advertisement

min annas.

Di kalangan para ahli hukum Islam ter­dapat perbedaan pendapat dalam meng­hitung ayat-ayat al-Quran yang berisikan hukum (ayat ahkam). Menurut sebagian ulama seperti al-Gazali, ar-Razi dan Ibnu Qudamah, jumlah ayat ahkam sebanyak 500 ayat; sedangkan Ibnu al-Mubarak dan Abu Yusuf, masing-masing menyebutkan 900 dan. 1100 ayat. Di samping itu ada sebagian ulama yang memperkirakan lebih banyak dari angka yang diberikan Abu Yusuf, namun pendapat ini setidak-tidak­nya oleh sebagian ahli hukum Islam dinya­takan sebagai terlalu banyak.

Berbeda dengan beberapa pendapat yang disebutkan di atas, menurut per­hitungan Abdul-Wahhab Khallaf jumlah ayat ahkam sebanyak 368 ayat, atau seki­tar 5,8% dari seluruh ayat al-Quran yang berjumlah 6000 ayat lebih. Lebih jauh dari itu, Khallaf mengelompokkan ayat­ayat hukum dengan rincian sebagai beri­kut:

  1. Ayat-ayat hukum mengenai ibadat se­perti salat, zakat, puasa, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain berjumlah 140 ayat;
  2. Ayat-ayat hukum yang memuat soal­soal kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain se­banyak 70 ayat;
  3. Ayat-ayat hukum yang berkenaan de­ngan masalah perekonomian seperti perdagangan (jual-beli), sewa-menyewa, gadai, perseroan dan lain-lain berjum­lah 70 ayat;
  4. Ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan perkara-perkara kejahatan (tin­dak pidana) seperti pencurian, pembu­nuhan, perampokan, pemberontakan dan lain-lain yang sejenis berjumlah 30 ayat;
  5. Ayat-ayat hukum yang mengatur soal hubungan antara orang-orang Islam de­ngan orang-orang non muslim sebanyak 25 ayat;
  6. Ayat-ayat hukum mengenai hubungan antara orang-orang kaya dengan orang­orang miskin berjumlah 10 ayat;
  7. Ayat-ayat hukum yang bertalian de- ngan ihwal kenegaraan sekitar 10 ayat;
  8. Ayat-ayat hukum yang berisikan ten-tang masalah kada (peradilan) sebanyak 13 ayat.

Berdasarkan jumlah yang dikemukakan para ahli hukum Islam di atas terutama angka-angka yang diberikan Abdul-Wah­hab Khallaf, tampak bahwa jumlah ayat ahkam itu relatif sedikit terutama ayat­ayat hukum yang mengatur soal muama­lah. Dari sekitar 368 ayat ahkam, hanya 228 atau kurang lebih 31/2% saja ayat-ayat al-Quran yang mengatur soal hidup ke­keluargaan dan kemasyarakatan karena yang 140 ayat ahkam berisi tentang hu­kum-hukum ibadat. Di samping itu, se­perti dinyatakan oleh para ulama, ayat­ayat al-Quran yang berisikan tentang hukum itu terutama hukum-hukum kema­syarakatan umumnya bersifat mujmal (global) karena hanya memuat norma-nor­ma dasar tanpa perincian secara detail.

Dalam pada itu jumlah ayat ahkam yang mengatur soal hidup kekeluargaan dan perekonomian ternyata lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah ayat ahkam yang berkenaan dengan soal-soal hidup kemasyarakatan. Sekitar 140 dari kurang lebih 228 ayat ahkam tentang mu­amalah, mengatur soal-soal kehidupan ke­luarga dan perekonomian.

Angka ayat ahkam mengenai hidup ke­keluargaan ini berjumlah banyak, agaknya karena keluarga memegang peranan sangat penting dalam upaya mewujudkan masya­rakat yang baik dan bahagia mengingat ke­luarga merupakan unit masyarakat terke­cil dari tiap-tiap kelompok masyarakat yang besar. Dan keluarga-keluarga yang baik dan kuat ikatan persaudarannya­lah akan tersusun masyarakat yang ba­ik dan bersatu. Keluarga yang tidak kuat tali persaudaraannya, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang baik dan kuat. Demikian pula peranan ekono­mi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tanpa ada sistem perekonomian yang baik dan adil; masyarakat adil dan makmur tentu akan sulit diwujudkan.

Adapun jumlah ayat ahkam yang me­ngenai soal hidup kemasyarakatan itu berjumlah relatif sedikit di samping ke­banyakan bersifat global, ialah karena ma­syarakat manusia itu pada dasarnya ber­sifat dinamis. Kalau idiatur dengan hukum­hukum yang berjumlah banyak dan terpe­rinci, tentu akan menjadi terikat dan sulit berkembang sesuai peredaran zaman. Di si­nilah terletak hikmahnya mengapa ayat­ayat hukum yang mengatur soal hidup ke­masyarakatan itu pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat global di samping jumlahnya relatif sedikit.

Advertisement